Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Kendari

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 20 Tahun 2012
Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Kendari

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perwali Kendari No.20 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 87 Tahun 2016
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Yogyakarta

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

STAF AHLI WALIKOTA – KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD.2016/NO.87

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Yogyakarta

ABSTRAK:

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli Kota Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016.
Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Staf ahli berjumlah paling banyak tiga orang dan membidangi Kesejahteraan rakyat, Perekonomian, dan Administrasi Umum. Staf ahli Walikota mempunyai fungsi dalam pemberian pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual, perumusan dan penelahaan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota, serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 HLM;-

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2015
Perubahan Perbup OKU Timur No. 3 Tahun 2005 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati dan Pemberian Kuasa untuk Atas Nama Bupati OKU Timur Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemkab Kab OKU Timur

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Pendelegasiaan Sebagaian Wewenang Bupati dan Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Bupati Ogan Komering Ulu Timur Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Download :
Perbup-No-24-Tahun-2015-1.pdf

Abstrak

TENTANG - PERUBAHAN - PERBUP OKU TIMUR NO. 3 TAHUN 2005 - TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DAN PEMBERIAN KUASA - UNTUK ATAS NAMA BUPATI OKU TIMUR - MENANDATANGANI - NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMKAB KAB OKU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2015/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Perbup OKU Timur No. 3 Tahun 2005 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati dan Pemberian Kuasa untuk Atas Nama Bupati OKU Timur Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemkab Kab OKU Timur

ABSTRAK:

Dahwa untuk meningkatkan pelayanan, kelancaran dan tertibnya tata usaha kepegawaian, maka Bupati Ogan Komering Ulu Timur memandang perlu membuat perubahan peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang pendelegasian sebahagian wewenangnya dan memberikan kuasa untuk menandatangani Naskah Dinas bidang Kepegawaian
Dasar hukum dalam peraturan ini ana=tara lain : UU nO 37 Tahun 2003;UU no 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 ;PP No 99 Tahun 2000;Perda No 37 Tahun 2007;Perda No 38 Tahun 2007;Perda No 12 Tahun 2012;
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2005 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN WEWENANG BUPATI DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
2 Hlm

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2017
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaen Ogan Komering Ulu Selatan
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Download :
Perbup-23-Tahun-2017-tentang-Tusi-Setda-Setwan-Inspektorat.pdf

Abstrak

Tugas-Fungsi-SEKDA-DPRD-INSPEKTORAT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERBUP No. 26 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai kedudukan, uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka mencabut : 1. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan; 2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan; 3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Ahli Bupati Ogan Komering Ulu selatan.
49 Hlm.

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2011
Tata Cara Dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup no.3 tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2014
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN GURU KONTRAK DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Kabupaten Kepulauan Sangihe

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2018
PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO 5 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN-HARI-DAN-JAM-KERJA-SERTA-PENGGUNAAN-PAKAIAN-DINAS-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH-KABUPATEN-KEPULAUAN-SANGIHE

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD 05/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri No. 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja serta Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 5 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 53 Tahun 2010; - PP No. 59 Tahun 2014; - PP No. 18 Tahun 2016; - PP No. 11 Tahun 2017; Keppres No. 68 Tahun 1995; - Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 6 Tahun 2016; - Permendagri No. 80 Tahun 2015, Keputusan MenPAN No. 8 Tahun 1996; - Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional No. 2 Tahun 2011; - Perda Kab. Kep. Sangihe No. 5 Tahun 2016.
Ketentuan mengenai Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja serta penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih lanjut diatur dalam lampiran peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 5(Lima) Hari Kerja dan Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 halaman (terdiri dari 9 halaman batang tubuh (13 pasal) dan 7 halaman lampiran)

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2018
KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO 23 TH 2018.pdf

Abstrak

Kabupaten Gorontalo Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 59 Tahun 2010
Pembentukan Desa Mebongo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Abstrak

pembentukan desa mebongo kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 59, LD.2010/No.59

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Mebongo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa mebongo kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran

Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 57 Tahun 2018
Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sragen

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengadaan Barang/Jasa Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 57 TH 2018.pdf

Abstrak

kode etik pegawai-layanan pengadaan barang/jasa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD No. 57/ 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Layanan pengadaan Barang/Jasa serta meningkatkan integritas pegawai tayanan Pengadaan Barang/Jasa, perlu disusun Kode Etik Pegawai Layanan pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik pegawai layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sragen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 tahun 2008; PP No. 52 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 16 tahun 2018; Perda No. 5 Tahun 2016; Perbup No. 87 Tahun 2016; Perbup No. 25 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Nilai nilai Dasar Bagi Pegawai LPBJ; Kode Etik Pegawai LPBJ; Penegakan Kode Etik Pegawai LPBJ; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
10 hlm

Kabupaten Tulang Bawang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 07 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULANG BAWANG

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
PERDA Nomor 07 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Majalengka

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2020
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
DPKPP.pdf

Abstrak

Kota Palangkaraya

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 32 Tahun 2019
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2019 TTG LHKPN KOTA PKY_opt.pdf

Abstrak

kepegawaian

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2019/32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang. Untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen dari Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melaporkan harta kekayaannya. Untuk memperkuat komitmen pencegahan upaya diperlukan Palangka Republik tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kerjasama sinergis antara Pemerintah Kota Raya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
10 Halaman

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Permen PAN & RB No. PER/09/M.PAN/5/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya

Download :
Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA

2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 7, BN.2020/NO.296, jdih.menpan.go.id : 126 hlm.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pamong Budaya; b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834)
Ketentuan Umum; Kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpun/jabatan; kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan, uraian kegiatan, uraian tugas jabatan dan hasil kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan penetapan angka kredit, Pejabat yang mengusulkan angka kredit dan pejabat yang berwenang menetapkan anka kredit dan tim penilai; Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Pamong Budaya;Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Tugas instansi pembina; Pemindahan ke dalam jabatan lai,larangan rangkap jabatan dan petunjuk pelaksanaan; Organisasi profesi;Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
Mencabut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya
168 halaman dengan lampiran

Kabupaten Bogor

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2018
Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Olahraga Pelajar Dan Mahasiswa Kelas A Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
9.pdf

Abstrak

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2017
Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur.

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Cianjur No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur

Download :
PB-32-2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 69 Tahun 2016
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 69 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kota Depok

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 90 Tahun 2016
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 75 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mencabut :

PERMENDAGRI No. 94 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit, Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Download :
Permendagri Nomor 75 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kota Bekasi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 102 Tahun 2017
Kriteria Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Peraturan Wali Kota_102_2017.pdf

Abstrak

Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mengubah :

Permenperin No. 3 Tahun 2020 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Download :
Permenperin_No._60_Tahun_2020_2.pdf

Abstrak

Kota Bontang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 2 Tahun 2021
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas

APBD Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERWALI Kota Bontang No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas

Download :
PERWALI NOMOR 2 TAHUN 2021 SPPD.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - PERATURAN

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2021/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

Untuk mengakomodir biaya pemeriksaan kesehatan berupa rapid test antigen, tes reserve transciptase polymerase chain reactions dan/ atau pemeriksaan kesehatan sejenis sebagai syarat perjalanan sepanjang dalam masa pandemi COVID-19 dan biaya isolasi mandiri di tempat tujuan perjalanan dinas.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; dan Perwali Kota Bontang No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
Mengubah Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas
8 hlm.

Kabupaten Temanggung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

kepala desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2022/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa hak konstitusi Warga Negara Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 27 ayat (1); bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya menjabarkan tentang hak konstitusi setiap Warga Negara Indonesia baik sebagai pemilih atau yang dipilih dalam kontestasi pemilihan kepala desa sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 29, perubahan Pasal 30, perubahan Pasal 55.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 diubah.
5 hlm

Kota Bandung

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 329 Tahun 2010
Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download :
PerWal No.329 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Kabupaten Demak

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2018
Penerapan Sistem Merit pada Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
perbup-no-32-tahun-2018.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 13.902 peraturan (dalam 0,009 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.

Hasil Pencarian Menemukan 13.902 peraturan (dalam 0,009 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 13.902 peraturan (dalam 0,009 detik)