Hasil Pencarian - ditemukan 3890 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014
Aparatur Sipil Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
   
2. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
   

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
   
2. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
   
3. UU No. 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
   
4. UU No. 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
   
5. UU No. 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Menjadi Undang-Undang
   
6. UU No. 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
   
7. UU No. 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 1) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 154) tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun1949, Menjadi Undang-Undang
   
8. UU No. 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa
   
9. UU No. 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara
   
10. UU No. 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang-Undang
    
11. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang
    
12. UU No. 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang
    
13. UU No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma
    
14. UU No. 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
    

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
   

Mengubah :

1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
   

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1997
Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
   

Mencabut :

1. UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1992
Dana Pensiun

Kepegawaian, Aparatur Negara

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974
Pokok- Pokok Kepegawaian

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
   

Diubah dengan :

1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
   

Mencabut :

1. UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian
   
2. UU No. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
   
3. UU No. 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No.78) tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat No. 25 dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia". Sebagai Undang-Undang
   
4. UU No. 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 20 Tahun 1960 tentang Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952
   
2. UU No. 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil
   

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1961
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
   

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1961
Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
   

Mengubah :

1. UU No. 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1961
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1961
Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
   

Diubah dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
   

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1961
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1959
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1958 Tentang Perubahn Undang-Undang dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 153), Sebagai Undang-Undang

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1959
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat No. 28 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 50), Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Tahun 1951 No. 76), Undang Undang Darurat No. 10 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 75 Tahun 1952) dan Undang Undang darurat No. 6 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 50), Sebagai Undang-Undang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1957
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No.78) tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat No. 25 dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia". Sebagai Undang-Undang

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
   

Mengubah :

1. UU No. 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1956
Pembelanjaan Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1956
Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang

Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Menetapkan :

1. UUDrt No. 24 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1950) tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-Undang

Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan :

Menetapkan :

1. UUDrt No. 23 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri
   

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1954
Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara