Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Papua Barat

Diakses 111 kali

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 5 Tahun 2016
Syarat Pencalonan dan Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pemilihan Umum Daerah

Abstrak

pemilihan gubernur dan wakil gubernur

2016

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 59

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Syarat Pencalonan dan Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

ABSTRAK:

a. Melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 45 Tahun 1999 jo UU No. 5 Tahun 2000 4. UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008 5. UU No. 17 Tahun 2003 6. UU No. 1 Tahun 2004 7. UU No. 15 Tahun 2004 8. UU No. 12 Tahun 2011 9. UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016 10. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Peraturan khusus ini mengatur mengenai syarat pencalonan dan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2016.
21

Provinsi Papua Barat

Diakses 70 kali

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 16 Tahun 2013
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan

Struktur Organisasi

Abstrak

Dewan perwakilan rakyat papua barat

2013

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 16, Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 169

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan

ABSTRAK:

a. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008 b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, huruf b, ditambah 9 orang anggota DPRPB c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, huruf b untuk periode berikutnya harus dikembalikan pada pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU Nomor 45 Tahun 1999 jo UU Nomor 5 Tahun 2000 3. UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 5. UU Nomor 27 Tahun 2009 6. UU Nomor 8 Tahun 2012 7. PP Nomor 54 Tahun 2004 jo PP Nomor 64 Tahun 2008 8. PP Nomor 16 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur mengenai keanggotaan dewan perwakilan rakyat papua barat yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
32 hlmn

Provinsi Papua Barat

Diakses 93 kali

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 6 Tahun 2012
Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat

Struktur Organisasi

Abstrak

majelis rakyat papua barat

2012

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 6, Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 61

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat

ABSTRAK:

Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008
1. UU Nomor 45 Tahun 1999 jo UU Nomor 5 Tahun 2000 2. UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008 3. UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 4. UU Nomor 12 Tahun 2011 5. PP Nomor 54 Tahun 2004 jo PP Nomor 64 Tahun 2008 6. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur mengenai Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
57 hlmn

Provinsi Papua Barat

Diakses 48 kali

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 5 Tahun 2012
Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota MRPB

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

majelis rakyat papua barat

2012

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 60

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota MRPB

ABSTRAK:

Pasal 51 dan Pasal 56 PP Nomor 54 Tahun 2004 jo PP Nomor 64 Tahun 2008
1. UU Nomor 45 Tahun 1999 jo UU Nomor 5 Tahun 2000 2. UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 4. UU Nomor 1 Tahun 2004 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 7. UU Nomor 9 Tahun 2010 8. PP Nomor 54 Tahun 2004 jo PP Nomor 64 Tahun 2008 9. PP Nomor 58 Tahun 2005 10. PP Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan ini mengtur mengenai Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
33 hlmn

Provinsi Papua Barat

Diakses 70 kali

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 4 Tahun 2012
Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

Struktur Organisasi

Abstrak

majelis rakyat papua barat

2012

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 59

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

ABSTRAK:

Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008
1. UU Nomor 45 Tahun 1999 jo UU Nomor 5 Tahun 2000 2. UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008 3. UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 4. UU Nomor 12 Tahun 2011 5. PP Nomor 54 Tahun 2004 jo PP Nomor 64 Tahun 2008 6. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur mengenai Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
14 hlmn

Provinsi Papua

Diakses 643 kali

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 14 Tahun 2016
Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pemilihan Umum Daerah

Download :
PERDA NOMOR 14 THN 2016 MRP.pdf

Abstrak

ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA-TATA CARA PEMILIHAN

2016

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 14, LD.2016/NO.14, TLD NO.16

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua

ABSTRAK:

Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua dilaksanakan secara demokrasi, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi rasa solidaritas di antara sesama orang asli Papua serta menjaga integritas keutuhan bangsa dan negara. Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, maka perlu dicabut dan diganti. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2010.
MRP beranggotakan Orang Asli Papua, yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama, berjumlah 51 (lima puluh satu) orang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama yang masing-masing berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Penyelenggara pemilihan anggota MRP dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan anggota MRP. Kelompok masyarakat adat di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil adat. Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil perempuan. Komposisi jumlah anggota MRP untuk masing-masing wakil agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berdasarkan hasil musyawarah pimpinan lembaga keagamaan di Provinsi yang dituangkan dalam berita acara. Pemilihan anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu pemilihan tahap pertama di tingkat Kabupaten/Kota; dan pemilihan tahap kedua di tingkat gabungan Kabupaten/Kota. Pemilihan anggota MRP wakil agama, dilakukan di tingkat Provinsi. Anggota MRP dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan di Ibukota Provinsi.

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2016.
Pada saat Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Petunjuk teknis pemilihan anggota MRP ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Khusus ini.
18 hlm; Penjelasan 4 hlm.