Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 4 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI

Download :
Perda-no-4-tahun-2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 6 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2017
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda-no-2-tahun-2017..pdf

Abstrak

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 5 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perda-no-1-tahun-2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 100 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda-no-2-tahun-2016.pdf

Abstrak

retribusi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 IPUU /Xll l2ol4, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukurxr karena bertentangan dengan Pasa.l 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasqrkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengenda.lian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahut 1960 tcntang Pctaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang l,arangan Pralrtek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruks, Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 32 Tahu,r 2OO2 tentang Penfaran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 terrtang Pembentukan Kabupaten Lurm Timur dan Nabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi SeLataa, Ufldang-Undang Nomor 26 "tahu.n 2OO7 tentang Penataan Ruang , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo9 tentang Pelayanan Pubtik, Undang-Undang Nomor 28 Talun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintaha-n Daera, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OOO tentang Penyelenggalaan Telekomunika, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentalg Penggunaan Spektrum FYekuensi Radio dan Orbit Satelit , Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentqng Pengetolaan l(euangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daera, Peratural Pemerintah Nomor 15 Tahun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2o1o tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang , Peratural Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahuu 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWL' TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALTAN MENARA TELEKOMUNIKASI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWL' TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALTAN MENARA TELEKOMUNIKASI
24 halaman

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 134 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2016
Penyelenggaraan Reklame

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
perda-no-1-tahun-2016.pdf

Abstrak

REKLAME

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK:

1. bahwa dalam rangka menyampaikan informasi, pesanatau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau badan diberikan hak untuk menyelenggarakan reklame sesuai kepentingannya; 2. bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan reklame di witayah Kabupaten Luwu Timur supaya tercipta keindahan, keselamatan, kenyamanan keserasian lingkungan, maka perlu dilakukan penataan dalam desain, bentuk, ukural, struktur konstruksi dan tata letak reklame; 3. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang serasi, maka perlu pengaturan penyelenggaraan reklame yang meliputi perencanaan, perizinan, penataan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaranNegara Republik lndonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undarg Nomor 5 Tatlun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambalal l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undarg Nomor 5 Tatlun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dar Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1P asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambalal l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); 6. Undang-Undarg Nomor 5 Tatlun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dar Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembarar Negare Republik Indonesie Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Iembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4270); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 9. Undang-Undang Nomor 26 Ta-hun 2007 tentang Penataan Ruang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6E, Tambahan kmbaran Negara a 7251; 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48:16); 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024); 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dar Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undsng-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturar Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintal Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5772); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Talun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang=Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 199); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu timur (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgalisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badal Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1O Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja lnspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Iembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan l€mbarsn Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tnhun 2011 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Iembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur T6hun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 46); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 61); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 66); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyidik pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembararr Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 80); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentalg penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaram Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86);
I. Ketentuan UMUM II. Asas dan Tujuan III. Ruang Lingkup IV. Perencanaan V. Penyelenggaraan Reklame VI. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban VII. Sanksi Administrasi VIII. Penyidikan XI. Ketentuan Pidana X. Ketentuan Peralihan XI. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2016.

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 37 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2015
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
perda-no-9-tahun-201508102016093804.pdf

Abstrak

apbd

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Unda-ng Nomor 23 Ta-hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubai beberapa ksli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepa-la daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumenpendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentarg Pembentuka,n Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega-ra, Undang-Undartg Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaal Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaal dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaIa Pemerintah Pusat dan Pemertrtahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dar Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwal<ilar Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan, Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Taiun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daera, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Talun 2006 Pelaporan Keuangar dar Kineda lnstansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Sta,ndar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjamar Daera, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah sebagaimana telai diubah beberapa ka-li terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Taiun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaar Keuangar Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANCGARAN 2016.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
10 halaman

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 29 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2015
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
perda-no-8-tahun-201508102016093636.pdf

Abstrak

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 36 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda-no-7-tahun-201508102016093431.pdf

Abstrak

retribusi

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.96, TLD NO.96

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Dalam ralgka pemaafaatan Kekayaan Daerah sesuai dengal potensi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur, serta guna penyesuaian tarif retribusi yalg disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Talun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidaaa, Undang-Undang Nomor 7 Talun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Uta.ra di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalan Daera, Undang Undang Nomor Nomor 28 Talun 2009 tentang Pajal{ Daerah darl Retribusi Daeral, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintal Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuargan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiar Urusan Pemerintahan Antam Pemerintai, Pemerintahan Daeral Provinsi, darl Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerinta-h Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Pera,ngkat Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Nega-ra/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O07, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaar Daerah.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
14 HALAMAN

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 39 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda-no-6-tahun-201508102016093320.pdf

Abstrak

pajak restoran

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6, TLD NO.95

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak restoran sesuai dengar potensi objek pajak terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, serta guna penyesuaian nilai penjualan wajib pajel< restoran dengan penetapan pajak restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Talun 2010 tentarg Pajak Restoran, perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintal Pusat dan Pemerintahan DaeraH, Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeral dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Of4 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaal Keuangan Daera, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerai sebagaimana telah diuba_h beberapa kali teral<hir denga-n Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 21 Tanun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restora
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2015.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN
8 halaman

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 31 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2015
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20 14

APBD

Download :
perda-no-4-tahun-201508102016093147.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN APBD

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20 14

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undarg Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaral Pendapatan dan Belaija Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014 .
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor ) Tahun 2OO3 tentang Keuangan Nt )ra (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahal Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaal Negara 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Targgung Jawab Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara P€merintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerai (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang K€dudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( kmbaran
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20 14

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 84 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
Desa

Desa

Download :
perda-no-3-tahun-201508102016092949.pdf

Abstrak

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 31 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
perda-no-2-tahun-201508102016091828.pdf

Abstrak

IBADAH HAJI

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2, TLD NO.93

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal lt Ayat (3) dan Ayat (41 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan tbadah Haji serta dalam rangka meningkatkan pembina,ar, pelayalan dan perlindungan bagi jemaah hati, perlu membentuk Peraturan Daeral tentang Penyelenggaraar'r Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20O3 tentang Pembentukarr Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Proyinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaail dan Tanggung Jawab K angan Negara, Undang-Undang Nomor 13 Taiun 2OO8 tentang PcnyclenggaLraan Ibadefir Ha, Undang-Lrndang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga n, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemenntah Nomor 5E 'lahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 'lnhun 2OO8 Tentang Penyelenggaraan Inadah Haji, Pcraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timu.
PEMELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2015.
15 HALAMAN

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 41 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda-no-1-tahun-201508102016091622.pdf

Abstrak

retribusi

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1, TLD NO.92

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajal Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undarrg-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dajr Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Peraturan Pemerintai Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ,Peraturan Pemerintai Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapala, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Daera, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintalan antara Pemerintai, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintai Daerall kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Talun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tent.rng Tata Cara Pemb€rian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintal Nomor 61 Tahun 2OO9 tentang Kepelabuhana, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O1O tentang Kenavigasian , Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentalg Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2015.
37 halaman

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 52 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2014
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034

Teritorial Indonesia

Download :
Peraturan-Daerah-Kabupaten-Luwu-Timur-Nomor-15.pdf

Abstrak

zonasi wilayah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2014/NO.15, TLD NO.91

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034.
Dasar Hukum: :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 20. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 21. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Laut dan Pulau-pulau Kecil 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
MENGATUR TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014-2034

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
41 halaman

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 38 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2014
Penanggulangan Bencana Daerah

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA-NOMOR-14-TAHUN-2014-TENTANG-PENANGGULANGAN-BENCANA-DAERAH.pdf

Abstrak

penanggulangan bencana

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.14, TLD NO.90

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

wilayah Kabupaten Luwu Timur memiliki kondisi geografis, demografi, topografi dan kemiringan lereng yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam maupun karena kelalaian manusia yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam kondisi tertentu dapat mengganggu pertumbuhan pembangunan daerah, dalam rangka mengendalikan dan mengurangi resiko bencana serta memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dalam masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara sistimatis, terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia di Kabupaten Luwu Timur, salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, perlu menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana , Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur .
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
46 halaman

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 42 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2014
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

BUMD

Abstrak

penyertaan modal daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/NO.11, TLD NO.88

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

ABSTRAK:

Dengan adanya perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi, perubahan besaran penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi, perlu untuk diganti,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur .Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah .
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 26 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2014
Izin Usaha Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERDA-NOMOR-10-TAHUN-2014-TENTANG-IZIN-USAHA-JASA-KONSTRUKSI.pdf

Abstrak

izin usaha

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/NO.10, TLD NO.87

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
37 HALAMAN

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 41 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014
Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan

Abstrak

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9, TLD NO.86

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang tentram dan tertib diperlukan suatu upaya dengan menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang ketertiban
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan , Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur , Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah .
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
26 HALAMAN

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 39 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2014
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Lingkungan Hidup

Abstrak

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8, TLD NO.85

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

ABSTRAK:

pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 HALAMAN

Kabupaten Luwu Timur

Diakses 86 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Abstrak

LINGKUNGAN HIDUP

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7, TLD NO.84

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diatur suatu peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan ( 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
70 HALAMAN

Hasil Pencarian - ditemukan 109 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.