PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 56 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Arsip
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Teritorial Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan