Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 diubah, dan ditambah 3 angka yaitu angka 21, angka 22 dan angka 23; 2. Ketentuan Pasal 2 diubah; 3. Ketentuan Pasal 3 dihapus; 4. Ketentuan Pasal 4 dihapus; 5. Ketentuan Pasal 5 dihapus; 6. Ketentuan Pasal 6 dihapus; 7. Ketentuan Pasal 7 dihapus; 8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah; 9. Ketentuan Pasal 13 dihapus; 10. Ketentuan Pasal 14 dihapus; 11. Ketentuan Pasal 15 dihapus; 12. Ketentuan Pasal 16 dihapus; 13. Ketentuan Pasal 17 dihapus; 14. Ketentuan Pasal 22 diubah; 15. Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah; 16. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah; 17. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 18. Ketentuan Pasal 47 diubah; 19. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah; 20. Ketentuan Pasal 57 diubah; 21. Ketentuan Pasal 61 diubah; 22. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A; 23. Ketentuan Pasal 62 diubah; dan 24. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 63A, Pasal 63B, Pasal 63C, Pasal 63D, Pasal 63E dan Pasal 63F.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

23 November 2021

Tanggal Pengundangan

26 November 2021

Tanggal Berlaku

26 November 2021

Sumber

LD.2021/No.58

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 149 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Seruyan No 11 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

RETRIBUSI JASA UMUM
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2021/No.58
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 46/PPU-XII/2014, Tanggal 17 November 2014, Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 diubah, dan ditambah 3 angka yaitu angka 21, angka 22 dan angka 23; 2. Ketentuan Pasal 2 diubah; 3. Ketentuan Pasal 3 dihapus; 4. Ketentuan Pasal 4 dihapus; 5. Ketentuan Pasal 5 dihapus; 6. Ketentuan Pasal 6 dihapus; 7. Ketentuan Pasal 7 dihapus; 8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah; 9. Ketentuan Pasal 13 dihapus; 10. Ketentuan Pasal 14 dihapus; 11. Ketentuan Pasal 15 dihapus; 12. Ketentuan Pasal 16 dihapus; 13. Ketentuan Pasal 17 dihapus; 14. Ketentuan Pasal 22 diubah; 15. Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah; 16. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah; 17. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 18. Ketentuan Pasal 47 diubah; 19. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah; 20. Ketentuan Pasal 57 diubah; 21. Ketentuan Pasal 61 diubah; 22. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A; 23. Ketentuan Pasal 62 diubah; dan 24. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 63A, Pasal 63B, Pasal 63C, Pasal 63D, Pasal 63E dan Pasal 63F.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2021. Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 34 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521