Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 232 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2044

Abstrak

APBD

Download file:

2024_pb_5108_032.pdf

abstrak_241811121119.pdf

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2044

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (4,34/2024)

Peraturan Daerah (Perda) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2044

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2022; Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi kearifan lokal Sad Kerthi dan Tri Hita Karana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sedang dilaksanakan pembangunannya dan masa berlakunya izin Pemanfaatan Ruang/KKPR telah berakhir, dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
Lampiran 143 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

2024_pd_5108_3.pdf

PENYELENGGARAAN-KETERTIBAN-UMUM-DAN-KETENTERAMAN-MASYARAKAT-SERTA-PELINDUNGAN-MASYARAKAT

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 3

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, tenteram, aman dan nyaman sehingga setiap orang dapat memenuhi hak, kepentingan dan kebutuhannya dengan baik; b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan dasar terkait penyelengaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat; c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
Ketentuan Umum,Kewenangan Pemerintah Daerah,Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
-
-
55 Halaman dan Penjelasan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

2024_pd_5108_2.pdf

PEMBERIAN-INSENTIF-DAN-KEMUDAHAN-INVESTASI-DENGAN-RAHMAT-TUHAN-YANG-MAHA-ESA

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Kewenangan dan Prinsip Pemberian Insentif dan/atau pemebrian kemudahan.Kriteria Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan, Bentuk pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
-
-
19 Halaman dan Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO SERTA PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

2024_pd_5108_1.pdf

PEMBERDAYAAN-DAN-PENGEMBANGAN-USAHA-MIKRO -sERTA-PELINDUNGAN-PRODUK-LOKAL

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO SERTA PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

ABSTRAK:

a. bahwa usaha mikro merupakan pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan; b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta memberikan pelindungan produk lokal agar keberadaannya tetap terjaga dan berdaya saing, diperlukan peran pemerintah daerah; c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf Q angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu pengaturan yang komprehensif terhadap pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta pelindungan produk lokal di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta Pelindungan Produk Lokal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021
Ketentuan Umum,Pemberdayaan usaha mikro,Pengembangan usaha mikro,perlindungan produk lokal, Penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro,penyelenggaraan inkubasi,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
-
-
45 Halaman dan penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Abstrak

Narkotika

Download file:

2023pd51086.pdf

PENCEGAHAn-DAN-PEMBERANTASAN-PENYALAHGUNAAN-DAN-PEREDARAN-GELAP-NARKOTIKA-DAN-PREKURSOR-NARKOTIKA

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesehatan,kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan diperlukan sumber daya manusia yang terbebas dari bahaya narkotika; b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di masyarakat semakin meningkat, sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu bentuk fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkortika; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017
Ketentuan Umum,Maksud dan Tujuan,Ruang Lingkup,Pelaksanaan,Antisipasi Dini,Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
-
-
30 Halaman dan Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Abstrak

Pendidikan

Download file:

2023pd51085 (2).pdf

2023pd51085 (1).pdf

PENDIDIKAN-PANCASILA-DAN-WAWASAN-KEBANGSAAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 5.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

ABSTRAK:

a. bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa,pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa wajib diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya,dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Kabupaten Buleleng yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM,PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN,MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,PELAPORAN,Perarturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
-
-
24 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

2023pd51083.pdf

PENYERTAAN-MODAL-DAERAH-KEPADA-PERSEROAN-TERBATAS-PENJAMINAN-KREDIT-DAERAH-PROVINSI-BALI

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka membantu dan mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam memperoleh akses permodalan yang memadai, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng, mengeluarkan kebijakan untuk membantu memperoleh akses permodalan pada sumber pembiayaan baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank; b. bahwa penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Provinsi Bali merupakan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi di Kabupaten Buleleng; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013
Ketentuan Umum,Besaran Penyertaan Modal Daerah,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
-
-
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

2023pb51082.pdf

PENCABUTAN-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-12-TAHUN-2016-TENTANG-PENYELENGGARAAN-ADMINSTRASI-KEPENDUDUKAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan memberikan pemenuhan hak adminstratif bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Keputusan,Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
-
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

2023pd51081.pdf

PENYELENGGARAAN-PERIZINAN-BERUSAHA-DI-DAERAH

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Buleleng perlu didukung dengan pelayanan berusaha yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan,efisien, efektif, dan akuntabel; b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, mengamanatkan adanya penyesuaian pengaturan Perizinan Berusaha, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan, perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,Pelaksanaan Perizinan Berusaha,Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,Tata Hubungan Kerja,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
-
-
34 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

2022pd5108005.pdf

TENTANG-PERUBAHAN-KETIGA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-NOMOR 13-TAHUN-2016-TENTANG-PEMBENTUKAN-DAN-SUSUNAN-PERANGKAT-DAERAH

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) 2. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 4. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 8. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020
Ketentuan Pasal 1 diubah Pasal 23 Ketentuan Pasal 23 diubah Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah - Nomor 11 Tahun 2019 - Nomor 10 Tahun 2021
7 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT