Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2023

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum,Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,Pelaksanaan Perizinan Berusaha,Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,Tata Hubungan Kerja,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buleleng

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Buleleng

Tanggal Penetapan

05 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

05 Mei 2023

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 1

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buleleng

Bidang

Halaman ini telah diakses 243 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2023pd51081.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN-PERIZINAN-BERUSAHA-DI-DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Buleleng perlu didukung dengan pelayanan berusaha yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan,efisien, efektif, dan akuntabel; b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, mengamanatkan adanya penyesuaian pengaturan Perizinan Berusaha, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan, perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Ketentuan Umum,Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,Pelaksanaan Perizinan Berusaha,Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,Tata Hubungan Kerja,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023. - - 34 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521