Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.675 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perda Temanggung No 15 Tahun 2024_OCR.pdf

pengelolaan-zakat-infak-sedekah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2024/NOMOR.15

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah

ABSTRAK:

bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan; bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan terintegrasi; bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana diamanahkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diperlukan regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penggolongan Zakat, Infak, Dan Sedekah, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan, Pembiayaan, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
15 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA Purbalingga NO 15 TH 2024_sign_OCR.pdf

anggaran-pendapatan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2025

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2024/NOMOR.15

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal tujuh belas bulan Juli Tahun 2025; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.111.465.786.000,00, (dua triliun seratus sebelas miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.096.465.786.000,00 (dua triliun sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.110.403.286.000,00 (dua triliun seratus sepuluh miliar empat ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2024.
Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.
9 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Perindustrian

Abstrak

Perindustrian

Download file:

2024 perda demak no 15_OCR.pdf

penyelenggaraan-perindustrian

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2024/NOMOR.15

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perindustrian

ABSTRAK:

bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri di daerah dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilainilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional; bahwa penyelenggaraan perindustrian di Daerah sangatlah dibutuhkan dalam rangka pemerataan pembangunan sektor perindustrian, meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan; bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan perindustrian, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perindustrian;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perindustrian.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021.
Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Tugas Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Industri, Sarana Dan Prasarana Industri, Sumber Daya Industri, Pelayanan Perizinan, Pemberdayaan Industri, Penanaman Modal, Bidang Industri Dan Fasilitas Industri, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama Dan Sinergitas, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
28 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda Kab Magelang 15 2024.pdf

pengembangan-pariwisata-kebudayaan-daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2024/NOMOR.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengembangkan pariwisata dan memajukan kebudayaan yang salah satunya diperkaya dengan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kebudayaan di tengah peradaban dunia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa kebudayaan daerah yang diperkaya dengan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Kabupaten Magelang merupakan investasi untuk membangun masa depan, perekonomian dan peradaban daerah terutama sektor pariwisata; bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah diperlukan pengaturan mengenai Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; Destinasi Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; Promosi Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Hak, Kewajiban, Dan Larangan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2024.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
20 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Salatiga Tahun 2024 No 15.pdf

APBD

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2024/NO.15

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.047.089.121.157,00 (satu trilyun empat puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
757 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2024pd3323014.pdf

rencana pembangunan jangka panjang daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/NOMOR.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan pembangunan daerah harus selaras dengan pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan daerah berperan dan memiliki fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur; bahwa perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
228 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ujung Batu Barat Dan Desa Persiapan Durian Sebatang Kecamatan Ujung Batu

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2024.pdf

batas-desa

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, BD. 2024/No. 14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ujung Batu Barat Dan Desa Persiapan Durian Sebatang Kecamatan Ujung Batu

ABSTRAK:

Bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Badan Informasi Geopasial Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Batas Desa Persiapan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 11 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015

Download file:

PERDA 14 TAHUN 2024.pdf

lingkungan hidup

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/No.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan; bahwa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian dampak lingkungan hidup serta tingginya kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan secara terpadu antar berbagai sektor dan stakeholders di Kabupaten Purworejo; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengendalian, Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional, Hak dan Kewajiban, Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 dicabut.
61 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2024

Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2024.pdf

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -Tata Cara Pemungutan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, BD 2024 (14) : 21 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

ABSTRAK:

a. bahwa dalarn rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di luar sektor pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan terhadap Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; b. bahwa untuk efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk pedoman mengenai tata cara pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023;
Dalam Perbup ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, serta basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Banyumas No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2016

Download file:

Peraturan-Nomor-14-Tahun-2024.pdf

pengelolaan lingkungan hidup

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/No.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa perekonomian yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, perlu didukung dengan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di tingkat Daerah; bahwa guna mempertahankan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup di tengah keterbatasan sumber daya alam dan peningkatan kegiatan pembangunan, diperlukan kebijakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah, diperlukan pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan berkembangnya aturan-aturan hukum terkait lingkungan hidup, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Masyarakat Hukum Adat, Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran Masyarakat, Penghargaan, Pengawasan, Sanksi Administratif, Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2016 dicabut.
47 hlm

First
Previous
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT