Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.675 peraturan dalam 0,299 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat-Istiadat serta Lembaga Adat

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda Nomor 13 Tahun 2000...RTA LEMBAGA ADAT.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan Kecamatan Kabupaten Temanggung

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERDA_kab__No_13_Tahun_20..._TEMANGGUNG1_ocr.pdf

pembentukan-kecamatan-kabupaten-temanggung

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Tahun 2000 No.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah otonom maka Kecamatan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah perlu dibentuk Kecamatan. Untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :Pembentukan 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung, dengan setiap kecamatan terdiri dari sejumlah desa dan kelurahan. Selain itu, peraturan ini menjelaskan batas wilayah setiap kecamatan dengan kecamatan lainnya, memastikan klarifikasi yang jelas mengenai administrasi wilayah Kabupaten Temanggung. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk struktur pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2000.
20 hlm. beserta Penjelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tala Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun

Download file:

perda no 13 tahun 2000 ocr.pdf

pencalonan perangkat desa

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2000/No.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dah Kepala Dusun, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/95/1983 diundangkan tanggal 6 September 1983 Seri D Nomor 9 dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64- Tahun 1999;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang persyaratan calon perangat desa, tata cara pencalonan dan pengangkatan perangkat desa, biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa, masa kerja perangkat desa, pelaksanaan tugas perangkat desa, alih tugas kepala urusan, pemberhentian sementara dan pemberhentian perangkat desa, penyidikan terhadap perangkat desa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2000.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1982 dicabut.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Abstrak

Desa Struktur Organisasi

Download file:

2000pd3205013.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Kab. Demak Tahun 2000 No 13_ocr.pdf

peraturan daerah - sumber pendapatan dan kekayaan desa

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2000/No.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan perlu segera menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2000.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Penguasaan dan Pengawasannya; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2000.
7 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perda Kab Kebumen Tahun 2000 No 13_ocr.pdf

perda - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2000/No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas - Pemerintahan Desa, perlu diatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangka.t Desa; bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud tersebut di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ; 02/KTPS-DPRD/1999
Kedudukan Kepala Desa Dan Perangkat Desa; Jenis Penghasilan Dan TunJangan Yang Dapat Diberikan Kepada Kepala Desa Dan Perangkat Desa; Sumber Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa; Pelaksanaan, Penentuan Besarnya Dan Pembebanan Pemberian Penghasilan Dan Tunjangan; Ketentuan Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2000.
20 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Sumedang No. 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Diubah dengan

PERDA Kab. Sumedang No. 22 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Daerah RSU Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1998

Download file:

No.13 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kerja Sama Antar Desa

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Semarang No. 24 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa

Download file:

Peraturan_Daerah_kab smrg 13_2000_ocr.pdf

DESA - KERJA SAMA ANTAR DESA

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2000/No. 27

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kerja Sama Antar Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dlpandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tarun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan kerjasama, bantuk kerjasama, ruang lingkup dan obyek kerjasama, tata cara kerjasama, perubahan dan pembatalan naskah kerjasama, penyelesaian perselisihan, biaya, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2000.
9 hal

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kota Bekasi No. 2 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi

Download file:

Perda_13_2000.pdf

Perusahaan Daerah Air Minum - pembentukan

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD. 2000/No. 13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pasal 84 undang-undang nomer 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomer 24 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah serta untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat dipadang perlu dibentuk perushaan daerah air minum pemerintah kota bekasi; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka pembentukan perusahaan derah air minum pemerintah kota bekasi, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
Undang-undang nomor 5 tahun 1962; Undang-undang nomor 9 tahun 1996; Undang-undang nomer 22 tahun 1999; Undang-undang nomor 25 tahun 1999; Undang-undang nomor 43 tahun 1999; Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000; Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000; Peraturan daerah Kota bekasi nomor 6 tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, PDAM, pengawasan, kepegawaia.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
9 hal

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Kewenangan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Download file:

Perda Kota Jogja Nomor 13 Tahun 2000.pdf

kewenangan-daerah

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD/NO.1 Seri D

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kewenangan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka perlu diatur Kewenangan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan Daerah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutupan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2001.
Jumlah Halaman: 3 hlm. Penjelasan: 18 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2000.