Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.603 peraturan dalam 0,29 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

2000pd3205015.pdf

KEDUDUKAN - keuangan - Kepala - Desa - dan - Perangkat - Desa

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD 2000/29 SERI D

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999; Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 12 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 17 Tahun 2000; Keputusan DPRD Kab. Garut No. 5 Tahun 1999
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan Keuangan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2000.
7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Kab. Demak Tahun 2000 No 15_ocr.pdf

Peraturan daerah - desa

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2000/No.16

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 93 Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa; Persyaratan Pembentukan Desa; Batas Desa; Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa; Pembagian Wilayah Desa; Kewenangan, Hak dan Kewajiban Desa; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2000.
7 hal

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Program Pembentukan Daerah (PROPEDA) Kota Bekasi Tahun 2001-2005

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Kota Ii Bekasi Nomer 17 Tahun 1999

Download file:

Perda_15_2000.pdf

Program Pembentukan Daerah

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD. 2000/No. 15

Peraturan Daerah (Perda) tentang Program Pembentukan Daerah (PROPEDA) Kota Bekasi Tahun 2001-2005

ABSTRAK:

bahwa sejalan di tetapkannya undang-undang nomer 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan undang undang nomer 25 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah kota bekasi mempunyai kesempatan dan kekuasaan untuk menetapkan suatu kebijakan menyelenggarakan pembangunan daerah dengan program jangka menengah, jangka pendek, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan pada setiap tahun anggaran; bahwa untuk menghujutkan program pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu di susun program pembangunan daerah (propeda) kota bekasi tahun 2001-2005 yang di tetapkan dengan pelaturan daerah kota bekasi;
Undang-undang nomer 24 tahun 2002; Undang-undang nomor 9 tahun 1996; Undang-undang nomer 23 tahun 1997; Peraturan pemerintah nomer 25 tahun 2000; Peraturan pemerintah nomer 25 tahun 1999; Undang-undang nomer 28 tahun 1999; Peraturan pemerintah nomer 6 tahun 1988; Peraturan pemerintah nomer 25 tahun 2000; Peraturan daerah kota bekasi nomer 4 tahun 2000; Peraturan daerah kota bekasi nomer 6 tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan, maksud, tujuan, fungsi, sistematika, isi dan uraian Program pembangunan daerah (propeda) .

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Kota Ii Bekasi Nomer 17 Tahun 1999 dicabut.
6 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2000

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Retribusi Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 9 Tahun 1991

Download file:

No.15 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan Dan Penggabungan Kelurahan

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Semarang No. 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan

Download file:

Peraturan_Daerah_kab smrg 15_2000_ocr.pdf

KELURAHAN - PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2000/No. 29

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Pembentukan Dan Penggabungan Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya Uodang-undaog Nomor 22 Tahun 1999 temang Pemerintahan Daerab dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoma.o Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan 1<elurahan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan D..,,,h 1enIang Pedoman Pembentukan dan Penggabungan Kelurahan ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Uodang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undaog-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintab Nomor 16 Tabun 1976; Peraturan Penierintab Nomor 69 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tabun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan pembentukan kelurahan, pembentukan kelurahan, perubahan desa menjadi kelurahan, nama, batas dan pembagian wilayah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2000.
8 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Badan Perwakilan Desa

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa

Download file:

Perda_14_Tahun_2000_ttg_B...akilan_Desa_sign.pdf

BADAN PERWAKILAN DESA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2000/No.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Perwakilan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur pembentukan Badan Perwakilan Desa; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Perda;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 tahun 1999; Permendagri No 4 tahun 1999; Kepmendagri No 6 Tahun 1999; Kepmendagri No 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, keanggotaan, mekanisme pemilihan, tugas, wewenang, fungsi, kewajiban dan hak, susunan organisasi dan tata kerja, rapat-rapat, jenis keputusan BPD, kedudukan keuangan BPD, masa keanggotaan dan pemberhentian BPD, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
22 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 14 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pungutan Daerah Atas Pengangkutan Dan Atau Penjualan Hasil Pertanian Dan Industri Keluar Wilayah Kabupaten Kapuas

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERDA KAB KPS NO14_ TENTA...HASIL PERTANIAN .pdf

Pertanian dan Peternakan

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2000/26 B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Daerah Atas Pengangkutan Dan Atau Penjualan Hasil Pertanian Dan Industri Keluar Wilayah Kabupaten Kapuas

ABSTRAK:

Bahwa untuk memanfaatkan potensi sumber hasil Pertanian dan Industri di wilayah Kabupaten Kapuas bagi peningkatan Pendaptan Asli Daerah Sendiri (PADS) , dipandang perlu mengadakan Pungutan Daerah atas Pengangkutan dan atau Penjualan Hasil Pertanian dan Idustri keluar wilayah Kabupaten Kapuas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000
BAB I KETENTUAN UMUM , BAB II OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN , BAB III BESARNYA PUNGUTAN , BAB IV KETENTUAN PIDANA , BAB V PENYIDIKAN , KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2000.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2000

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA Kab. Bandung No.14 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Tunkat Nagori di Kabupaten Simalungun

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

KAB_SIMALUNGUN_14_2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PERDA NO 14 TAHUN 2000.pdf

PERUSAHAAN-DAERAH-BANK-PERKREDITAN-RAKYAT-DJOKO-TINGKIR-KABUPATEN-SRAGEN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2000/NO.14 Seri D Nomor 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah berfungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah dalam bidang jasa pelayanan, penghimpun dana dan penyaluran kredit kepada masyarakat perlu diperhatikan eksistensi, kelangsungan serta untuk pengembangannya; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, ternyata kurang sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk maksud di atas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada Tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
Materi Pokok Perda ini adalah: PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan daerah ini PD. BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka; b. memberikan Kredit dan malakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah; c. melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya; d. menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2000.
21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2000.