Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2006

Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan yang meliputi Tujuan Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan, Mekanisme Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan, Nama, Batas Dan Pembagian Wilayah, Pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

18 Oktober 2006

Tanggal Pengundangan

19 Oktober 2006

Tanggal Berlaku

19 Oktober 2006

Sumber

LD.2006/NO.7

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 2006 No 22_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Semarang No. 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penggabungan Kelurahan

Kelurahan
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD.2006/NO.7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan
ABSTRAK:	bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan dan Penggabungan Kelurahan perlu ditinjau kembali; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan yang meliputi Tujuan Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan, Mekanisme Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan, Nama, Batas Dan Pembagian Wilayah, Pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penggabungan Kelurahan dicabut. 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521