Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.675 peraturan dalam 0,286 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa

Download file:

2000pd3205020.pdf

PEMBENTUKAN - PENGHAPUSAN - DAN - PENGGABUNGAN - DESA

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 20, LD 2000/34 SERI D

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu diberikan peluang bagi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999; Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2000; Keputusan DPRD Kab. Garut No. 5 Tahun 1999
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Hak, Wewenang dan Kewajiban Desa; Pemecahan Desa; Penggabungan dan Penghapusan Desa; Penataan Desa; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2000.
10 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Izin Gangguan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERDA 20 TAHUN 2000 HO.pdf

Retribusi - Izin - Gangguan

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 20, LD 2000/ NOMOR 3 SERI B

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 7 Tahun 1990 perlu disesuaikan sebagaimana dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU Gangguan Stbl 1926 No. 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 15; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; Perda Kab. Ciamis No. 6 Tahun 2000
Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Perizinan; Nama Objek dan Subjek Retribusi; Penolakan Permohonan Izin; Masa Berlaku Izin; Larangan; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Saat Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2000.
20 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Peraturan-Nomor-20-Tahun-...ten-banyumas-OCR.pdf

KEWENANGAN DAERAH

2000

Peraturan Daerah (Perda) NO. 20, BD.2000/No. 33

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan, maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kewenangan daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
63 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 20 Tahun 2000

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sumedang

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 33 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

Download file:

No.20 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstrak

Transportasi Darat / Laut / Udara

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Bogor No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Download file:

perda_20_2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kudus Nomor 20 Tahun 1992

Download file:

perda_nomor_19_tahun_2000.pdf

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2000/Nomor 41

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 68 Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten Kudus ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerint:ih Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden nomor 87 tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian, bagan struktur organisasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2000.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kudus Nomor 20 Tahun 1992 dicabut.
19 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA BJB NO. 19 TAHUN 2000.pdf

APBD

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2000/NO.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah; Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksudpada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1097; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-616 tanggal 18 September 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-616 tanggal 18 September 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2000; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000.
Peraturan ini Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2000.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Sumber Pendapatan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Jepara Tahun 2000 No 19.pdf

Pendapatan Desa

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2000/NO.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumber Pendapatan Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan, dan memperlancar terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menggali potensi dan mengatur Sumber-sumber Pendapatan Desa; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Sumber Pendapatan Desa Bab III Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Bab IV Pengembangan Dan Pengawasan Pengelolaan Sumber- Sumber Pendapatan Desa Bab V Jenis Kekayaan Desa Bab VI Pungutan Desa Bab VII Pengelolaan, Pengadaan, Perolehan, Pengembangan, Status Hukum Dan Administrasi Kekayaan Desa Bab VIII Pengaturan Peralihan Fungsi Kekayaan Desa Bab IX Pengawasan Dan Pengendalian Kekayaan Desa Bab X Pemberdayaan Potensi Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2000.
14 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Purbalingga No. 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa

Download file:

perda no 19 tahun 2000 ocr.pdf

desa

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2000/No.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Daerah diberi kewenangan untuk mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, persyaratan pembentukan desa, nama, batas dna pembagian wilayah desa, mekanisme pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, kewenangan, hak dan kewajiban desa, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda_19_2000.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2000.