Cabang Produksi yang Dikuasai Negara
Kumpulan peraturan terkait cabang produksi yang dikuasai oleh negara

Peraturan Perundang-undangan Pusat

Undang-undang (UU)

  • Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2019

    Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation)

  • Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2014

    Tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Turkey)

  • Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2012

    Tentang Industri Pertahanan

  • Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

    Tentang Badan Usaha Milik Negara

  • Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1966

    Tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  • Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1966

    Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  • Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1954

    Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Peraturan Pemerintah (PP)

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016

    Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2015

    Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional International Monetary Fund Dan Bank Internasional Untuk Rekontruksi dan Pembangunan International Bank For Reconstruction And Development Sebagian Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1967 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund And International Bank For Reconstruction And Development

  • Peraturan Pemerintah (PP) No. 141 Tahun 2015

    Tentang Pengelolaan Industri Pertahanan

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014

    Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012

    Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

  • Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011

    Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2010

    Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

    Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

  • Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2007

    Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan Inovasi Dan Difusi Teknologi

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2005

    Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005

    Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

  • Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005

    Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003

    Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

  • Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2001

    Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2001

    Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2000

    Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2000

    Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

  • Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 2000

    Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1971

    Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Sabang Merauke, PN, Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek - Proyek Industri Dasar Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1964

    Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemrintah No. 36 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1962

    Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar

  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1950

    Tentang Menjalankan Hak Memilih Dan Hak Menolak Kebangsaan Indonesia Bagi Orang Yang Menjelang Waktu Penyerahan Kedaulatan Kaulanegara Kerajaan Belanda

Peraturan Presiden (Perpres)

Keputusan Presiden (Keppres)

Instruksi Presiden (Inpres)

Peraturan Kementerian / Lembaga

Peraturan Menteri Luar Negeri

Peraturan Menteri Pertahanan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Pertanian

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Perundang-undangan Daerah

Peraturan Gubernur (Pergub)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan