Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2016

Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara; Hak dan Kewajiban; Sarana dan Prasarana; Jangka Waktu; Sanksi Administrasi; Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

12 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

12 Oktober 2016

Sumber

BD. 2016

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1497 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Provinsi No. 33 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Menetapkan :

izin usaha pertambangan
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD. 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya penyesuaian terhadap ketentuan Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara di Provinsi SuIawesi Tenggara; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara perlu adanya pedoman teknis pemberian izin usaha pertambangan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013; 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor I Tahun 2014; 12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/29/M.PE/1995; 13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013. Ketentuan Umum, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara; Hak dan Kewajiban; Sarana dan Prasarana; Jangka Waktu; Sanksi Administrasi; Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016. 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2016

Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT