Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 290 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 45 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Katingan No. 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan

Mengubah :

Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan

Abstrak

kedudukan dan susunan organisasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/No.584

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, fungsi perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga profesi ASN Lainnya) diselenggarakan oleh Urusan Pemerintahan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian aimaKSua, maita Peraturan oupati ivadngan lNornor o0 lahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan perlu dirubah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi | Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan; Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan.
Perubahan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2009

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian Kota Banjar

Pangan, Pertanian dan Peternakan Cipta Kerja Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
2009pw3228021.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kota Surakarta No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Download :
4804PERDA_NO_14_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

organisasi - tata kerja perangkat daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dipandang perlu mengoptimalkan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyerasian, penyesuaian, dan pembenahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang penghapusan Pasal 1 angka 18, perubahan angka 19 dan angka 25, penyisipan angka 24a, perubahan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4, angka 10, huruf g dan huruf h serta ayat (2), penghapusan angka 15 dan huruf e, perubahan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1, angka 3, huruf d angka 1 huruf c), angka 2 huruf a) dan huruf b) serta ayat (3) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf b angka 2, angka 3, huruf c angka 2 serta ayat (5), penambahan angka 3, penghapusan huruf c angka 3 dan huruf d, perubahan Pasal 8 ayat (3) huruf h, Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 angka 2, huruf d, huruf d angka 1 angka 2, huruf f angka 1 angka 2 angka 3, huruf j serta ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 angka 2 angka 3, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1 angka 3 dan huruf g, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 12 ayat (3) huruf j, Pasal 13 ayat (1) huruf d, huruf g, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ayat (3) huruf k, penghapusan ayat (3) huruf g huruf h, penyisipan huruf h1, huruf h2, dan huruf h, perubahan Pasal 15 ayat (1), ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan huruf e1 dan huruf e2, ayat (4a), perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 2, huruf d angka 2, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 18 ayat (3) huruf k, penyisipan huruf h1, perubahan Pasal 19 ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 20 ayat (3) huruf j, Pasal 21 ayat (1) huruf g, penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 22 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, penghapusan huruf f, perubahan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 angka 2, huruf d angka 1 angka 2, huruf e, huruf e angka 2, huruf f, huruf f angka 1, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 25 ayat (4), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (1) huruf e, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), penambahan huruf h pada Pasal 28 ayat (3), perubahan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (6), penyisipan huruf e1 dan ayat (4a), penambahan Pasal 30 ayat (3) huruf b1, perubahan Pasal 31 ayat (4), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 32 ayat (3) huruf i, Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 3, huruf e, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 34 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf m, Pasal 35 ayat (1) huruf e angka 2, ayat (1) huruf j, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), penghapusan Pasal 39 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, penyisipan huruf b1, huruf b2, huruf b3, huruf b4, huruf b5, perubahan Pasal 40 ayat (1) huruf g, penyisipan Pasal 41 ayat (3) huruf h1, perubahan Pasal 42 ayat (6), penyisipan huruf g1, perubahan Bagian Ketujuh, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), penyisipan huruf d1, perubahan Pasal 51 ayat (1), ayat (1) huruf c, huruf e, dan ayat (4), Bagian Kesepuluh Pasal 56, Pasal 57, penghapusan Pasal 60, Pasal 61, perubahan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf d, penghapusan huruf c, penyisipan huruf d1, huruf d2, huruf d3, huruf d4, huruf d5, dan huruf d6, perubahan Pasal 63 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2), ayat (3), penyisipan ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), penambahan ayat (3) Pasal 73, penyisipan Pasal 74A, penghapusan Pasal 76.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 diubah.
65 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2019

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Balikpapan No. 14 Tahun 2021 tentang SUSUNAN ORGANISASI,URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
PERWALI NO.21 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Abstrak

organisasi-susunan

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2019 NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur beberapa kelembagaan, dan petunjuk teknis terhadap beberapa jenis tugas fungsi layanan penunjang, Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA No. 2 Tahun 2016.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah sebagaimana dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Tata Pemerintahan; c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; d. Asisten Administrasi Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan pegawai pada Sekretariat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
mencabut PERWALI No. 51 Tahun 2016
38 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2014

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
Perda Buton No.14 Tahun 2014.pdf

Abstrak

lembaga-kemasyarakatan-kelurahan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD. 2014/NO. 98, LL 44 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

ABSTRAK:

Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berperan membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permensos No. 77/Huk/2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Buton No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Buton No. 5 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diantaranya diatur tentang jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang meliputi: Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya. Diatur pula tentang pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan tersebut serta pendanaannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
44 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fingsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Download :
PERWALI NOMOR 15 TAHUN 2019 SOTK Setda.pdf

Abstrak

SOTK - SEKDA

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2019/NO.15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fingsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

ABSTRAK:

Sehubungan adanya perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 udah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.112 Tahun 2018; Perda Kota Bontang No.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No.5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Kepegawaian, Jenis dan Jenjang Jabatan Striktural, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Staf Ahli, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
95 hlm.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mencabut :

Permendikbud No. 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember

Abstrak

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2022

Statuta Politeknik Industri Logam Morowali

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Industri Logam Morowali

Download :
2022pmperin023.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2022

Statuta Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
2022pmperin018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2020

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Desa Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
8.pdf

Abstrak

lembaga-kemasyarakatan-desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2020/ No. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

ABSTRAK:

Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningktan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan diterbitkannya Permendagri No 18 Tahun 2018, maka perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telh diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Permendagri No 18 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tugas dan Fungsi, Kepengurusan, Pembinaan Pengawasan, Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
10 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.