Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kota Cirebon Tahun 2022 No 13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Cirebon Satu Data
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetaspkannya Perpres No. 39 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perda tentang Cirebon Satu Data.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 13 Tahun 1954; UU no. 16 Tahun 1997; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU no. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU no. 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 11 Tahun 2020; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP no. 71 Tahun 2019; Perpres No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres no. 23 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres no. 39 Tahun 2019; Permendagri no. 70 Tahun 2019; Perda Kota Cirebon no. 6 Tahun 2016; Perda kota Cirebon No. 5 Tahun 2021.
Peraturan Daerah Ini Mengatrur Tenatng Ketentuan Umum, Prinsirp Cirebon Satu data, Penyelenggaraan Cirebon Satu Data, Partisipasi Lembaga Negara Dan Badan Hukum Publik, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2019
PELAKSANAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2023 (529)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengukur kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, penting dilakukan pencatatan kehadiran ASN yang akurat dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi melalui daftar hadir elektronik.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 11 Tahun 2007, UU No 5 Tahun 2014, UU No 5 Tahun 2014, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 4 Tahun 2023, PP No 11 Tahun 2017, PP No 94 Tahun 2021, Perpres No 95 Tahun 2018, Permendagri No 80 Thaun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Perka BKN No 6 Tahun 2022, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata cara DHE, ketentuan jam kerja, ketentuan pelaksanaan DHE, mekanisme pelaporan, pengelola DHE, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD. 2019/No. 36 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Dumai diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik Dan Bentuk Tanda Tangan Digital Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Tata Cara Permohonan, Penerbitan Dan Pencabutan Sertifikat Elektronik; Masa Berlaku Sertifikat Elektronik; Kewajiban, Larangan Dan Penyimpanan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik Untuk Pengamanan Informasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 dan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan Informasi yang dikelola dalam system informasi pembangunan Daerah:
Pasal 18 Ayt (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022;
Peraturan ini terdiri atas 6 (enam) bab 22 (dua puluh dua) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Perencanaan Dalam SIPD; Pelaksana Sistem Aplikasi SIPD; Tahapan Input SIPD; Validasi Usulan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2022.
Lampiran: 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan peningkatan pelayanan terpadu di Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dibutuhkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik (SST). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik (SST) di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Smart Tabulik di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NO. 1, BN. 2022 No. 710 / www.peraturan.go.id
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem e-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem E-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem e-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 94 Tahun 2018;
Ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan E-Planning Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 28) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keamanan Informasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keamanan
Informasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Keamanan Informasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
