Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan System Pemerintahan Berbasisi Elektronik Pemerintah Kota Padangsidempuan
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sisitem Pemerintah Berbasisi Elektronik untuk mengwujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, tarnsparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sisitem pemerintah, maka perlu membentuk Perauran Walikota Padang Sidempuan tentang Sisitem Pemerintah Berbasisi Elektronik
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES no. 95 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang: Kentuan Umum; Maksud dan Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup, Tata Kelola SPBE Kota Padangsidempuan, Manajeman SPBE Kota Padangsidempuan, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE Kota PadangSidempuan, Sumber Daya Manusia SPBE Kota Padang Sidempuan, Pembinaan dan Pengawasan Kota Padangsidempuan, Pemantauan dan Evaluasi Kota Padangsidempuan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
23 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pengawasan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka mendukung transparansi akuntablity, clean dan clear government perlu adanya penerapan program pengawasan berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Program Pengawasan Berbasis Elektronik;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 31 tahun 1999, UU No 11 tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 71 tahun 2017, Perpres No 95 Tahun 2018, Permenkominfo No 4 Tahun 2016, PerMenpanRB No 5 Tahun 2018, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Program Pengawasan Berbasis Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Tangan Elektronik Pada Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tega! khususnya pada
Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pemanfaatan
teknologi dan informasi yang terpadu, aman dan
efisien dengan menggunakan tanda tangan elektronik;
b. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan
hukum penerapan tanda tangan elektronik pada
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diatur dalam
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Tangan
Elektronik Pada Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, sasaran tanda tangan elektronik, penyelenggaraan tanda tangan elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, tahapan tanda tangan elektronik, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa guna memastikan keselarasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pencapaian tujuan dan tantangan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlunya norma hukum bagi setiap aktivitas tata kelola dan manajemen. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan perlunya dokumen referensi sekaligus koordinasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam merencanakan, merancang, membangun, mengembangkan, mengoperasikan dan mengevaluasi Sistem Pemerintahan. Berbasis Elektronik (SPBE); bahwa SPBE Kabupaten Tabalong yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan Kota Cerdas (Smart City) yang akan membutuhkan keterlibatan. semua pemangku kepentingan Kabupaten Tabalong dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi; bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017. tentang Penyelenggaraan E-Governmnet di Kabupaten Tabalong perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan Dan Prinsip
3. Ruang Lingkup
4. Tata Kelola SPBE
5. Manajemen SPBE
6. Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Pemantauan Dan Evaluasi SPBE
7. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
8. Pendanaan
9. Ketentuan Lain-lain
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Monitoring Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi, maka dipandang perlu dilakukan monitoring terhadap pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Monitoring Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pelaporan Data Transaksi Usaha
Bab V Pelaporan
Bab VI Hak dan Kewajiban
Bab VII Larangan
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Pengawasan dan Evaluasi
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menangani
kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, namun jauh lebih
penting adalah birokrasi dalam tata kelola pemerintah
menyangkut layanan pemerintah kepada masyarakat karena
sesungguhnya pemerintah berfungsi melayani
masyarakat/pelayanan publik (public service) dengan
menerapkan prinsip equity, artinya tidak ada diskriminatif
sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan
pemerintah; bahwa dalam rangka menjamin akses warga negara terhadap
kesejahteraan serta kemudahan dalam pelayanan publik
melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik di
Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 64 Tahun Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah berbasis pada pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi yang lebih efektif, efisien,
transparan, akuntabel dan berkesinambungan, maka
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Kelola
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu disesuaikan
dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Kebijakan Tata Kelola SPBE
Bab IV Manajemen SPBE
Bab V Audit TIK
Bab V Penyelenggara SPBE
Bab VI Pemantan dan Evaluasi SPBE
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 tahun 2021 dicabut.
27 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraTelekomunikasi, Informatika, dan InternetStandar/PedomanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 16, jdih.anri.go.id : 13 hlm.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Akun Surat Elektronik Kedinasan dan Penggunaan Internet di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 UU No 6 Th 2014 tentang Desa
b. Bahwa data dan informasi yang akurat berperan penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik serta taraf hidup masyarakat desa; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa di Kab Mukomuko
1. UU No 3 Th 2003;
2. UU No 11 Th 2008;
3. UU No 14 Th 2008;
4. UU No 6 Th 2014;
5. UU No 23 Th 2014;
6. PP No 61 Th 2010;
7. PP No 43 Th 2014;
8. PP No 60 Th 2014;
9. Permendagri No 20 Th 2018; dan
10. Perda Kab Mukomuko No 1 Th 2020.
Tata Kelola Sistem Informasi Desa di Kab Mukomuko; Kedudukan; Fungsi dan Manfaat; Perangkat SID; Muatan; Pengembangan; Pengelolaan; Tata Cara Penerapan SID; Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa; Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan, perlu adanya Manajemen Risiko penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Risiko dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
mengatur tentang pedoman teknis manajemen risiko sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik yang memuat kerangka kerja manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, dan budaya sadar risiko SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penilaian kinerja dan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya secara berkeadilan, terukur, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja, dipandang perlu mengatur sistem penilaian kinerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Program e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 46 Tahun 2011, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2011, Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018, Permendagri Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 30 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Program E-Kinerja, BAB III Peserta Program E-Kinerja, BAB IV Penginputan E-Kinerja, BAB V Penilaian, BAB VI Mekanisme Penilaian Program E-Kinerja, BAB VII Tambahan Penghasilan, BAB VIII Keberatan, BAB IX Ketentuan Peralihan, BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
