Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Kalimantan Selatan;
bahwa dengan memperhatikan surat dari Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah Kementerian Dalam Nomor 061/3721/OTDA
tanggal 15 Juli 2019 Hal Rekomendasi Pembentukan UPT
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
pada prinsipnya disetujui untuk dibentuk UPT Perlindungan
Perempuan dan Anak dengan Klasifikasi Kelas A, dipandang
perlu untuk segera ditindaklanjuti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
konsiderans huruf a dan huruf b, yang meminta agar Gubernur
segera meninjaklanjuti penataan UPT Perlindungan Anak dan
Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan
rekomendasi tersebut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, danm huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2018; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 ; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0138
Tahun 2017;
Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan Kedudukan;
3. Susunan Organisasi;
4. Tata Kerja;
5. Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam
pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan
oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini
yaitu sejak janin sampai anak berusia enam tahun yang
terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi,
kecerdasan dan keceriaan, pema tangan emosional dan
spiritual, dan kesejahteraan anak; bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang
anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan,
gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan,
dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan,
sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan
berkesinambungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, dalam
penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif, pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengem bangan anak usia dini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan
Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Semarang;
UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950; UndangUndang Nomor 67 Tahun 1958; UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003; UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Strategi, Sasaran dan Penyelenggaraan
Bab III Gugus Tugas
Bab IV Peran Serta Masyarakat
Bab V Kerjasama dan Kemitraan
Bab VI Pelaporan dan Tanggung Jawab
Bab VII Pendanaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Bayi.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kesehatan sebagai pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu, neonatal dan bayi di Kabupaten Banjar, perlu upaya yang optimal dalam percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi;
Bahwa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi di Kabupaten Banjar, diperlukan adanya kegiatan yang terpadu secara lintas program dan lintas sektor;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatus, dan Kematian Bayi.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, ANGKA KEMATIAN NEONATAL DAN ANGKA KEMATIAN BAYI.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP HIDUP;
KEBIJAKAN;
UPAYA KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF;
PELAPORAN KEMATIAN IBU, KEMATIAN NEONATAL DAN KEMATIAN BAYI;
PERAN SERTA MASYARAKAT;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
PENDANAAN;
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas
nasional sebagai upaya penurunan stunting perlu
dilakukan dengan pendekatan multisektor melalui
sinkronisasi program kegiatan di tingkat pusat dan
daerah secara cepat, akurat, transparan, dan
akuntabilitas;
b. bahwa kejadian stunting pada anak berusia di bawah
5 (lima) tahun akibat dari kekurangan gizi kronis
masih bayak terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor di antaranya faktor lingkungan dan faktor
keturunan;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam kegiatan
peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya
manusia masyarakat diperlukan pengaturan mengenai
percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan
Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013
Terdiri dari 22 pasal, 12 bab yaitu ketentuan umum, pilar, lingkup, sasaran dan kegiatan, pendekatan, edukasi, pelatihan, dan penyuluhan gizi, penelitian pengembangan, peran serta, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
mengatur mengenai percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 74 Tahun 2022
Struktur OrganisasiKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Buton Utara No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara
Struktur organisasi - keluarga - perlindungan anak
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu program prioritas nasional lingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja
Perangkat Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Bentuk, Nomenklatur Dan Tipe Perangkat Daerah;
Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi;
Bab IV Tugas dan Fungsi;
Bab V Tata Kerja;
Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi Dan Pemberhentian Dalam Jabatan;
Bab VII Ketentuan Peralihan;
Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Struktur Organisasi
20
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum penyelenggaraan perlindungan anak, kelembagaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2014.
50 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 74 Tahun 2017
TEMPAT BERMAIN ANAK DI DESA PINGGIRAN - KEBIJAKAN PENYEDIAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa Pinggiran
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial,
sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya,
khususnya di desa pinggiran yang belum terintegrasi
secara merata dalam penyediaan sarana dan prasarana
tempat bermain anak; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk beristirahat
dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak
yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi
pengembangan diri ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa
Pinggiran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan, tanggung jawab pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha, hak dan kewajiban anak, kewajiban orang tua dan keluarga, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
bahwa pendidikan anak usia dini merupakan hak setiap anak yang diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar
dan untuk mendukung serta mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, maka perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum anakanak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5
Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Peserta Didik; Wewenang dan Tanggung Jawab Wajib Paud; Penyelenggaraan Program Wajib Paud; Sumber Dana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 75 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
ABSTRAK:
bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa perkawinan pada usia anak dapat berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan, maka perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas Dan Tujuan
Bab III Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
Bab IV Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
Bab V Penguatan Kelembagaan
Bab VI Pengaduan
Bab VII Pemantauan Dan Evaluasi
Bab VIII Upaya Pendampingan Dan Pemberdayaan
Bab IX Pembiayaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
