Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 2, BN 2012/ NO. 313; PERATURAN.GO.ID : 4 HLM
Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Standar Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2023
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2023/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. standar pelayanan minimal;
b. pengorganisasian;
c. monitoring dan evaluasi;
d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
e. pengembangan kapasitas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
6 Halaman, Lampiran 87 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kel dan pemberdayaan masyarakat di Ke. nmaka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. dan Pemberdayaan Masyarakat di Kel.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No, 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sukabumi No. 17 Tahun 2018; Perbup sukabumi No. 80 Tahun 2016; Perbup Sukabumi No. 37 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kegiatan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban, Pembina Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 19)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa terdapat beberapa barang dan jasa yang akan dimaksudkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dari berbagai perangkat daerah yang tidak terakomodasi dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 19) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut:
1. Lampiran pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2023
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2023/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. pengalokasian dan pebagian ADD;
b. mekanisme penyaluran ADD; dan
c. penggunaan alokasi ADD;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
8 Halaman, Lampiran 5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2023
Standar/PedomanKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut :
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
ingga Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamsostek KP di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan kabupaten lingga - pedoman pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 242
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Setiap pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara dan pekerja mandiri bukan penerima upah di Kabupaten Lingga, wajib memperoleh jaminan
sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan kelancaran
penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan
kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, maka dipandang perlu
Pemerintah Daerah mewujudkan pertanggungjawaban sosial dengan menetapkan suatu
kebijakan daerah yang keberpihakannya terhadap masyarakat Lingga selaku pekerja baik di sektor publik maupun disektor jasa. Kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dalam menetapkan
kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf melalui alokasi anggaran daerah sebagai perlindungan terhadap peserta BPJS
Ketenagakerjaan karena pekerja sebagai peserta
telah berkontribusi dalam penerimaan daerah, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur kedalam suatu produk hukum daerah Kabupaten
Lingga. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Lingga.
UU No.13 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009; UU No.40 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.7 Tahun 2016; UU No.1 Tahun 2022; PP No.44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No.82 Tahun 2019; PermenKP No. 18/PERMEN-KP/2016; Permenaker No.5 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang azas,prinsip, sasaran penyelenggaraan, ruang lingkup, dan aturan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Lingga Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamsostek KP di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 18, https://jdih.lemhannas.go.id/
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
ntuk mewujudkan pelaksanaan Kerjasama di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan pedoman pola kerja sama baik yang dilakukan oleh Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II.
Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 98 Tahun 2016; Pergub Lemhanas Nomor 49 Tahun 2016; Pergub Lemhanas Nomor 3 Tahun 2020; Pergub Lemhanas Nomor 13 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Perdoman Kerja Sama di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Lernbaga dalam melakukan kerja sama utama dan acuan bagi Unit Kerja di lingkungan Lernbaga dalam melakukan kerja sama teknis. Mengatur juga jenis dan bentuk kerja sama.
CATATAN:
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah untuk
pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjacli kewenangan
Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan analisis standar belanja dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja
sebagaimana climaksud dalam huruf a, perlu dipertimbangkan
kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu
kegiatan yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan
kebutuhan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bungo;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 19 Tahun 2019; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 27 Tahun 2021; Perda No 12 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 16 Tahun 2016; Perda No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 12 Tahun 2019.
ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo (Serita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022
Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOP 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
