Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 207 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2019

Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 31 Tahun 2017 tentang Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Forivied Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Republik Sudan Selatan

Download :
Kepres Nomor 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2017

Kerjasama Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perda no 7 2017 TTG KERJA SAMA DAERAH.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2000

Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
INPRES NO 7 TH 2000.pdf

Abstrak

pemberian visa

2000

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, https://jdih.setkab.go.id :1

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menjalin dan mempererat persahabatan antara negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina dipandang perlu meniadakan kebijakan khusus di bidang keimigrasian, sehingga hubungan kedua negara terutama dalam hal lalu lintas orang berlangsung sebagaimana layaknya yang berlaku dalam pergaulan internasional;
Dasar Hukum Instruksi Presiden ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992
Mencabut kebijakan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1991 yang mempersulit pemberian visa bagi warga negara Republik Rakyat Cina dan membubarkan Satuan Tugas Pengendalian Lalu Lintas Warga Negara Republik Rakyat Cina di Indonesia serta mencabut izin dan kewenangan untuk mengurus visa bagi warga negara Republik Rakyat Cina yang ada pada perusahaan jasa keimigrasian.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2000.

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2020

Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak Regulasi Dan Pelaksanaan Kewajiban Internasional

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Perka BSN No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tentang Notifikasi Dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement On Technical Barriers To Trade World Trade Organization (TBT,- WTO)

Download :
Peraturan BSN 8 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019

Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional Standar/Pedoman

Download :
bn1706-2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN KERJA SAMA - LUAR NEGERI - LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan NO. 8, peraturan.go.id

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan satu pintu dalam pembentukan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menyusun pedoman kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dasar Hukum Peraturan Menko PMK Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 9 Tahun 2015; Dan Peraturan Menko PMK No. 1 Tahun 2015
Pasal 4 Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan melalui tahapan: a. penjajakan yang merupakan tahap dimana para pihak berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu Kerja Sama Luar Negeri seperti penetapan subyek atau tema kerja sama; b. perundingan yang merupakan tahap untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam Kerja Sama Luar Negeri; c. perumusan yang merupakan tahap untuk merumuskan rancangan Kerja Sama Luar Negeri untuk disepakati oleh para pihak; dan d. penandatanganan yang merupakan tahap untuk melegalisasikan suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak.

CATATAN:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lampiran File; 15 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1965

Hubungan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Kepres No.8 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1957

Pembebasan dari Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mencabut :

Gouvernementsbesluit tanggal 13 September 1929 Nomor 23 Staatsblad Nomor 3 5 1

Download :
PP No. 008 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1956

Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing

Ketenagakerjaan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mencabut :

Koninklijk Besluit tanggal 22 Juni 1916 No. 13 beserta "Overtochtsreglement", yang terlampir pada Koninklijk Besluit itu (Staatsblad 1916 No. 605)

Download :
PP No. 9 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1985

Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-Cina

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Inpres No. 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Visa Kepada Warga Negara Republik Rakyat Cina yang Bermaksud Berkujung ke Indonesia dan Pemberian Izin Keimigrasian Kepada Warga Negara Indonesia yang Bermaksud Berkunjung ke Republik Rakyat Cina

Download :
Inpres Nomor 9 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2023

Pengesahan Nice Agreement Concerning the Intemational Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Abstrak

pengesahan - Persetujuan Nice - Klasifikasi Internasional - Barang dan Jasa - Pendaftaran Merek

2023

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 10, LN.2023/No.19, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Nice Agreement Concerning the Intemational Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek)

ABSTRAK:

Untuk melindungi merek Indonesia khususnya merek yang berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah, permohonan pendaftaran merek perlu dilakukan penyesuaian atau penambahan klasifikasi dan uraian jenis barang dan jasa secara internasional yang akan dimohonkan pendaftarannya.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
Perpres ini mengatur mengenai Pengesahan Nice Agreement Concerning the Intemational Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek) yang diadopsi pada tanggal 15 Juni 1957 di Nice, Prancis sebagaimana direvisi pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia dan pada tanggal 13 Mei 1977 di Jenewa, Swiss, serta diamendemen pada tanggal 28 September 1979 di Jenewa, Swiss.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Lampiran file: 3 berkas.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 1957.