PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.447 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 54D Tahun 2020
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2019
  2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81D Tahun 2019
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005
Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
Diubah dengan :
  1. Peraturan BI No. 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 Tahun 2007
Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
    Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/5/2008 Tahun 2008
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas

Pendidikan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkominfo No. 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010
Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/VI/2015 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2014 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Koperasi, UMKM

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkop UKM No. 07/PER/M.KUKM/III/2016 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Mengubah :
  1. Permenkop UKM No. 11 /PER/M.KUKM/IX/2014 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39/M Tahun 1998
Penggantian Gubernur Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1d Tahun 2014
Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 Tahun 2021
Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi Di Sektor Jasa Keuangan

Perbankan, Lembaga Keuangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan OJK No. 79/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal
Mencabut sebagian :
  1. Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
  2. Ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal, 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  3. Ketentuan Pasal 91 dan Pasal 99 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  4. Ketentuan Pasal 60 dan Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (
  5. Ketentuan Pasal 107 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
  6. Ketentuan Pasal 107 dan Pasal 117 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
  7. Ketentuan Pasal 104 dan Pasal 114 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan
  8. Ketentuan Pasal 18 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan