Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.447 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 152/KA/VII/2012 Tahun 2012
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 172/KA/III/2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Perka Batan No. 5 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan
Abstrak
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011
Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Kesehatan Ketenagakerjaan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkes No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan
  2. Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 695/Menkes/Per/VI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker
Abstrak
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Dan Angka Kreditnya

Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1046/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 188 Tahun 1999
Abstrak
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/126/2021
Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh Tahun 2021

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/11/M.PAN/3/2006 Tahun 2006
Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya
Abstrak
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2008
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor
Diubah dengan :
  1. Permen PAN & RB No. 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
Abstrak
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
Mengubah :
  1. Peraturan BI No. 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
Abstrak
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/05/2021 Tahun 2021
Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permen BUMN No. PER-15/MBU/11/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2015 Tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  2. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 Tahun 2008
Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
    Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Abstrak
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 Tahun 2008
Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa
Mencabut :
  1. KepmenPAN Nomor 24/KEP/M.PAN/2/2003
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan