Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 410 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 1960

Pakaian Dinas dan Tanda Pangkat Kepala-Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Perpres No.10 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1965

Perubahan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I dan II di Bali

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Kepres No.10 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2015

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Diubah dengan :

PERPRES No. 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Mencabut :

PERPRES No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

Download :
Perpres Nomor 10 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 10 Tahun 2016

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
2016_10_perda_tata_cara_pembentukan_peraturan_daerah-.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.Thn 2016/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

Sehubungan dengan ketentuan mengenai pembentukan peraturan Daerah selalu berkembang dinamis, dan untuk menjamin kepastian hokum dalam pembentukan produk hukum Daerah diperlukan pedoman berdasarkan tata cara dan metode yang pasti, kaidah-kaidah yang baku dan standar, serta agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu disusun pedoman pembentukan peraturan Daerah dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, dimana ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dengan tata cara pembentukan peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, oleh karenanya peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
UU No 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PERPRES No 87 Tahun 2014; PERATURAN BERSAMA MENKUMHAM dan MENDAGRI No 20 dan 77 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas Pembentukan dan Materi Muatan Penyusunan Peraturan Daerah 3. Penyelenggaraan Pembentukan Peraturan Daerah 4. Penomoran dan Autentifikasi 5. Penyebarluasan 6. Partisipasi Masyarakat 7. Pembiayaan 8. Ketentuan Lain 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
PERDA Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2010.
58 Halaman (Penjelasan 18 Halaman dan Lampiran 18 Halaman)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 2013

Hari Musik Nasional

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres 10 2013.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1980

Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Download :
UU Nomor 10 Tahun1980.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1957

Pemberhentian KH. Rusli Adbul Wahid Sebagai Menteri Negara Urusan Umum

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.10 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1994

Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Penang - Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keputusan_Presiden_no_10 TH 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 10 Tahun 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Ketatanegaraan, Kenegaraan Struktur Organisasi

Abstrak

pembagian-urusan-pemerintahan-kewenangan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/NO.10, TLD No.10, LL KAB. Bengkayang: 198 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang

ABSTRAK:

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum Perda ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang_undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Perda ini membahas hal-hal pokok sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah; 3. Pengelolaan Urusan Pemerintahan; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
Penyelenggaraan urusan terkait apakah Pemerintah Daerah akan menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6 Halaman, 1 Halaman Penjelasan, dan 191 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2018

Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bandung

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PERBUP 10 TAHUN 2018 TENTANG HARMONISASI.pdf

Abstrak

PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2018/10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

Harmonisasi Produk Hukum Daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikanm dan memantapkan konsepsi suatu Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga antara Produk Hukum Daerah yang satu dengan Produk Hukum Daerah yang lain tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Untuk menjamin kepastian hukum atas harmonisasi Produk Hukum Daerah, diperlukan pedoman dengan metode yang pasti, baku dan standar sehingga Produk Hukum Daerah yang diberlakukan di Kabupaten Bandung tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bandung.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 13 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 57 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 71 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bandung, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Produk Hukum Daerah; 3. Tata Cara Harmonisasi Produk Hukum Daerah; 4. Partisipasi Masyarakat; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
11 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 1980.