PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 405 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tahun 2014
Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian

Asuransi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1999
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Asuransi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian
Diubah dengan :
  1. PP No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  2. PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
Mengubah :
  1. PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2019
Tata Cara Penyelenggaraan Asuransı Kematıan Dan Prosedur Pengajuan Klaım Asuransı Kematian Bagı Masyarakat

Asuransi Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2021
Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)

Asuransi Kesehatan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 218 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 214 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2022
Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian

Asuransi

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Asuransi Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhan No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Mengubah :
  1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan