Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.778 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dan Perikanan Di Kota Cirebon Tahun 2014

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERWAL292014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022

Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 65/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama Dan Penyusunan Perjanjian Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download :
2022permenkp23.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 53 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Rembang No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009

Download :
PERDA 2014 - 08 - Pengelolaan TPI.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TH. 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan , mengenai khususnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat nelayan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 3 Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005';Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009
10

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemuliaan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 79/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan

Mencabut :

Permen KKP No. PER.33/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Peneltian Pemuliaan Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 13 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 41 Tahun 2008

Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Perikanan dan Kelautan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

TUGAS-URAIAN

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2008/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

ABSTRAK:

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masing Dinas Daerah tersebut; Untuk maksud diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.12 Tahun 2008.
Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis operasional dibidang Kelautan dan Perikanan; b. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang Kelautan dan Perikanan; c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pembinaan UPTD dibidang Kelautan dan Perikanan; e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
20 hlm.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Penetapan Pelabuhan Perikanan Kedonganan Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kedonganan, Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 36 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2010 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Perikanan Tuna

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 16/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna

Download :
Permen KKP Nomor 27 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2012 Tahun 2012

Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. PER.01/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2010

Download :
Permen KKP Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2008

Izin Usaha Perikanan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA 1 TAHUN 2008 TTG IZIN USAHA PERIKANAN 2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2014.