Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 471 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2020

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Perka BKPM No. 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 193 Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_193_Tahun_2019.pdf

Abstrak

penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 193, BD.2019/NO.193

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Permendagri No 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2006; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan penyelesaian kerugian daerah, informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian, kadaluwarsa, penghapusan piutang atas kerugian daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
38 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai No. 6 Tahun 2015

Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1956

Mengubah Peraturan Penghapusan Barang-Barang Karena Busuk, Rusak, dicuri atau Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang Bersangkutan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

"Gouvernementsbesluit" tanggal 2 Januari 1915 No. 26 ("Staatsblad" 1915 No. 3.),

Download :
PP No. 21 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
81 JUKLAK PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014

PENYELESAIAAN KERUGIAN DAERAH

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
P_LAMPUNG_13_2014.pdf.pdf

Abstrak

kerugian, keuangan, pengelolaan, perbendaharaan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELESAIAAN KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK:

a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerirrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daer-ah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964; 3. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor I Tabun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nornor 3 Tahun 2007; 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007; 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012;
Pengaturan penyelesaian kerugian Daerah adalah untuk mencegah terjadinya kerugian Daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang Daerah, mengembalikan kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan Daerah, dan membina rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan barang Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
18 Halaman, dan 14 Halaman Penjelasan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2011

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
Permenpan No 70 tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai No. 24 Tahun 2008

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
Perda binjai no. 24 thn 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 32 Tahun 2021

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Kabupaten Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
PERATURAN_BUPATI_NOMOR_32_TAHUN_2021.pdf

Abstrak

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2021/NO.609

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Kabupaten Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegavvai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur 56 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kewenangan Penyelesaian Kerugian Kabupaten, BAB III Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Kabupaten, BAB IV Penyelesaian Kerugian Kabupaten, BAB V Penentuan Nilai Kerugian Kabupaten, BAB VI Penagihan dan Penyetoran, BAB VII Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan, BAB VIII Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, BAB IX Penghapusan Piutang Atas Kerugian Kabupaten, BAB X Ketentuan Peralihan, BAB XI Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
48

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 176 Tahun 1954

Pembebanan Ganti Rugi Kepada M. Jatim

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
Keppres No.176 Tahun 1954.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 1956.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .