Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.199 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 23A Tahun 2013

Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Pemerintah Kota Bekasi

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
BD Perwal Nomor 23_A Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8A Tahun 2020

MEKANISME PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNAJUNJUNG BESAOH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2017 Tahun 2017

Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Mekanisme Sewa

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3.1 Tahun 2022

Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO. 3.1 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3.1, BD. NO. 2022/463.1 LL KAB. SBT : 31 HLM.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan Aset Negeri/Negeri Administratif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7.2 Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

Arsip Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO. 7.2 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7.2, BD. NO. 2022/467.2 LL KAB. SBT : 7 HLM.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis , utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2011; dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
PMK No. 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Download :
76~PMK.06~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 Tahun 2007

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Mencabut :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi Dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara

Download :
2007 PMK 97 (kodefikasitmtBMN).pdf

Abstrak

enggolongan - Kodefikasi - Barang Milik Negara

2007

Peraturan Menteri Keuangan NO. 97/PMK.06/2007, jdih.kemenkeu.go.id: 4 hlm.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
Dasar hukum PMK ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2015; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; Keppres Nomor 42 Tahun 2002; Keppres Nomor 20/P Tahun 2005; PMK Nomor 13/PMK.06/2005; dan PMK Nomor 131/PMK.01/2006.
PMK ini mengatur tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara bertujuan untuk terciptanya keseragaman dalam penggolongan dan klasifikasi Barang Milik Negara secara nasional guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2007.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Mencabut :

PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara

Download :
PMK Nomor 111 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016

Penatausahaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PMK Nomor 181 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2009

Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 190/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan

Download :
PMK Nomor 93 Tahun 2009.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.