Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 11 Tahun 2004

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Struktur Organisasi

Download :
11 2004.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1978

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 41 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978

Mengubah :

KEPPRES No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal

Download :
Kep.Pres No. 37 Tahun 1978.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 8 Tahun 1962

Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERPU No. 8 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.04/2015

Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

SE OJK No. 8/SEOJK.04/2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi

Download :
SE OJK Nomor 23 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63 /POJK.04/2017 Tahun 2017

Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 63 - Laporan OBDA.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2001

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Wisma Nusantara International

BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
PP NO 80 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2016 Tahun 2016

Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-66/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan, beserta Peraturan Nomor X.B.1 yang merupakan lampirannya

Download :
POJK Nomor 43 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 Tahun 2016

Tata Cara PembuatanPeraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, beserta Peraturan Nomor III.C.2 yang merupakan lampirannya

Download :
POJK Nomor 48 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2002

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam.

BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
PP No.57 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2014

Penyertaan Modal Pada PT. BANK KALSEL Untuk Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda 31 2014.doc

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi;Penanaman Modal dan Investasi

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2014/NO.31

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pada PT. BANK KALSEL Untuk Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pembinaan perkuatan permodalan untuk Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah perlu disediakan Dana untuk Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dialokasikan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin pada PT. Bank Kalsel;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PT. Bank Kalsel untuk perkuatan permodalan bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Kalsel Untuk Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Nilai Penyertaan Modal dan Sumber Dana;Ketentuan Teknis Penyaluran Pinjaman Modal dan Hasil Usaha;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 1978.

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2001.