Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.047 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2007

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

retribusi - pendaftaran penduduk - pencatatan sipil

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2007/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa untuk tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka perlu adanya peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelayanan Catatan Sipil untuk diadakan penyesuaian dengan Peraturan yang baru; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi\ di Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Klaten. Hal-hal yang diatur antara lain subyek dan obyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran tagihan, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kedaluarsa penagihan, sanksi administrasi serta ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2007.
12 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2023

Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup No. 25 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Kependudukan dan Perkawinan - Perizinan, Pelayanan Publik

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka, memberikan perlidungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, guna mewujudkan pelayanan administrasi bagi masyarakat secara gratis, mudah dan cepat; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf f dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Desa yang mengatur bahwa urusan administrasi kependudukan perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; PERPRES No. 96 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019.
Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa Di Lingkungan Pemerintah Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
28 Halaman, VIII Bab

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 1997

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai

Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Temanggung No. 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung No. 5 Tahun 1990 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai

Abstrak

Perubahan-kedua-perda-kabupaten-temangung-tentang-pemeriksaan-kesehatan-calon-mempelai

1997

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Tahun 1998 No. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Tem anggung Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai salah satu pasalnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini seh ingga perlu ditinjau kembali. Untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/Ort. Tahun 1957; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung No 5 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 294 Tahun 1986 dan Nomor : 788/Menkes/SKB/Xl/1986; lnstruksi Gubemur Kepala Oaerah Tingkat I Jawa Tengah tangga 14 September 1982.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung mengalami perubahan kedua terkait Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai. Perubahan ini menetapkan biaya pemeriksaan kesehatan sebesar Rp. 3.000,- untuk satu orang calon mempelai. Peraturan ini berlaku sejak diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 1997.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung No. 5 Tahun 1990 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai
3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Wonogiri No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Mengubah :

PERDA Kab. Wonogiri No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri

Download :
3 2014.pdf

Abstrak

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/No. 132

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 23, Pasal 3 huruf g, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 23 ayat (1), penyisipan ayat (1a), perubahan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), penghapusan ayat (2), perubahan Pasal 39 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), penghapusan Pasal 55, penambahan huruf bb, huruf cc dan huruf dd pada Pasal 56 ayat (2), ayat (4), perubahan Pasal 61 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dan penghapusan ayat (2), perubahan Pasal 61 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), penghapusan ayat (2), perubahan Pasal 62, penambahan huruf f pada Pasal 68 ayat (1), perubahan Pasal 70, Pasal 77, penyisipan Pasal 79A, penghapusan Pasal 80, perubahan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 89, Pasal 90.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 diubah.
17 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014

Download :
Perda Brb 1_2024.pdf

Abstrak

administrasi kependudukan

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2024/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali; bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa peraturan administrasi kependudukan; bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Brebes, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan penyelenggaraan administrasi kependudukan lainnya, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Layanan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Secara Administrasi Kependudukan Daring, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 dicabut.
44 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

Download :
Kota Semarang Perda 2 2008.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-administrasi-kependudukan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kota Semarang dan/atau berada di luar negeri, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan; b. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kota Semarang dan/atau berada di luar negeri; c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Hak Dan Kewajiban Penduduk; 3. Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 4. Pendaftaran Penduduk; 5. Pencatatan Sipil; 6. Data Dan Dokumen Kependudukan; 7. Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat Dan Luar Biasa; 8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 9. Perlindungan Data Pribadi Penduduk; 10. Penyidikan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2008.
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan
95 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 51 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

PETUNJUK-TEKNIS-PENYELENGGARAAN-URUSAN-ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Gowa 2023 No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; Perpres Nomor 96 Tahun 2018; Permendagri Nomor 96 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Menteri, Kementrian, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dinas, Kelurahan, Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Administrasi Kependudukan, Penduduk, Warga Negara Indonesia , Warga Negara Indonesia Bukan Penduduk, Orang Asing , Nomor lnduk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Keluarga Baru, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Surat Keterangan Pindah , Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Peristiwa Kependudukan, Pencatatan Sipil., Pejabat Pencatatan Sipil, Peristiwa Penting, Pengakuan Anak, Pengesahan anak , Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap. Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Petugas Registrasi, Petugas Dinas , Petugas Pelayanan, Dokumen Perjalanan, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia , Pemohon , Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Berkebutuhan Khusus , Penyandang Disabilitas, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sertifikat Elektronik, Basis Data, Pusat Data, Data Cadangan, Pusat Data Cadangan, Data Kependudukan, Data Perseorangan, Data Pribadi, Data Agregat, Hak Akses, Gudang Data, Web Service, Web Portal, Jaringan tertutup , Data Balikan, Perangkat pembaca KTP-el , Platform Bersama, Server Integrated Database Management System. BAB II PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk , Bagian Ketiga Penerbitan KK , Bagian Keempat Penerbitan KTP-el, Bagian Kelima Penerbitan KIA, Bagian Keenam Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan , Bagian Ketujuh Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan , Bagian Kedelapan Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk. BAB III PELAYANAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pencatatan Sipil, Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran, Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati, Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan, Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan, Bagian Keenam Pencatatan Perceraian, Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian, Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian , Bagian Kesembilan Pencatatan Pengangkatan Anak, Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengakuan Anak, Bagian Kesebelas Pencatatan Pengesahan Anak, Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Nama , Bagian Ketigabelas Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, bagian Keempatbelas Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya, Bagian Kelimabelas Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, Bagian Keenambelas Pencatatan Pembatalan Alda Pencatatan SipiJ, Bagian Ketujuhbelas Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil, Bagian Kedelapan belas Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan, Bagian Kesembilanbelas Berita Acara Penelitian Register Akta Pencatatan Sipil, bagian Keduapuluh Surat Keterangan Status Perkawinan, Bagian Kedua puluhdua Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI, Bagian Kedua puluh tiga Formulir Pencatatan Sipil. BAB IV PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA Bagian Kesatu SIAK, Bagian Kedua Data Kependudukan, Bagian Ketiga- Data Pribadi Paragraf 1 Elemen Data Pribadi, Paragraf 2 Penyimpanan Data Pribadi. Bagian Kempat Pemberian Hak Akses Data Kependudukan Paragraf 1 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses, Paragraf 2 Dokumen Pendukung Pengajuan Kerjasama, Bagian Kelima Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan. BAB V PEMBIAYAAN. BAB VI PELAPORAN. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF. BAB VIII PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING/ONLINE. BAB IX LEGALISASI DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. BAB X KETENTUAN PERALIHAN. BAB XI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
XI Bab, 107 Pasal (49 Hlm.) dan 1 Hlm. Lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT