Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.142 peraturan dalam 0,009 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 129 Tahun 1998

Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia

Download :
Keputusan_Presiden_no_129 TH 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 141 Tahun 2000

Pemberian Remisi

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_141 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 142 Tahun 2000

Pemberian Remisi

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keputusan_Presiden_no_142 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 175 Tahun 2014

Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Pendidikan

Download :
Perpres Nomor 175 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 203 Tahun 1998

Pemberian Rehabilitasi Terhadap Narapidana

Hak Asasi Manusia Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
Keputusan_Presiden_no_203 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 232 Tahun 2015

Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

Mencabut :

Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Download :
PERGUB_NO_232_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

pelayanan publik - hak asasi manusia - kenegaraan/ketatanegaraan

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 232, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72172

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu mengatur pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dan tetap menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, menjunjung hak asasi manusia dan demokrasi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang PengendaJian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.
PERGUB ini mengatur tentang pedoman pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan tertib, beretika dan damai, yang terdiri dari lokasi dan waktu penyampaian pendapat, tertib umum saat penyampaian pendapat di muka umum, mediasi, koordinasi dan pemantauan, evaluasi, serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
7 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 300 Tahun 2023

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hak Asasi Manusia Tindak Pidana

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Karawang No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Karawang
PERBUP Kab. Karawang No. 78 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Karawang

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 389 Tahun 2023

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Hak Asasi Manusia

Abstrak

habilitas - dan - rehabilitas - sosial - bagi - penyandang - disabilitas

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 389, BD 2023/Nomor 389

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 102 Perda Kab. No. 5 Tahun 2020 tentang Penghormatan maka perlu menetapkan Perbup tentang habilitas dan Rehabilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU NO. 8 Tahun 2016; Uu No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 52 Tahun 2019; Perda kab. Karawang No. 5 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ragam Penyandang Disabilitas, Habilitas, rehabilitas Sosisal, Kegiatan Habilitas Dan Rehabilitas Sosial, Mekanisme Pelaksanaan, Pendampingan, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
8 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERWAL 1175 TAHUN 2018 PUG.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 30-A Tahun 2017

Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Hak Asasi Manusia Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Nomor 26A Tahun 2016.
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2003

Download :
PERWALI_NO_30-A_TAHUN_2017.PDF

Abstrak

KETENAGAKERJAAN - PERJANJIAN KERJA - HAK PEKERJA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30-A, LD.2017/No.60

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

hwa semakin berkurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, bersamaan dengan kebijakan pembatasan pengadaan dan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja; bahwa belum terdapat peraturan teknis pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari unsur non-Pegawai Negeri Sipil (PNS); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini memuat mengenai pengadaan kasa tenaga kerja yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Di dalamnya membahas, berkaitan dengan teknis pelaksanaan beserta dengan perjanjian kerja yang harus dipenuhi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
Peraturan Walikota Nomor 26A Tahun 2016; Keputusan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2003.
20 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2014.