Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 38 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 150 Tahun 2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Mengubah :

PERPRES No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
PERPRES No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
Perpres Nomor 150 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019

Kawasan Ekonomi Khusus Likupang

Pariwisata dan Kebudayaan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 84 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP 5 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Mengubah :

PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 100 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 52 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Mencabut :

PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Lido

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Lido - KEK

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 69, LN.2021/No.138, TLN No.6687, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Sebagian wilayah Lido di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang memiliki luas 1.040 hektar yang terletak dalam kawasan Lido Kecamatan Cigombong dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan usaha di KEK Lido terdiri atas pariwisata dan industri kreatif. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Lido dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
Penjelasan 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Download :
PP Nomor 67 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Batam Aero Technic

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 67, LN.2021/No.133, TLN No.6685, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Pulau Batam untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic. Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic memiliki luas 30 ha (tiga puluh hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Nongsa, Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; dan/atau ekonomi lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 62 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2023

Kegiatan Usaha Klinik Di Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
Permenkes No 18 Th 2023.pdf

Abstrak

kek-klinik

2023

Peraturan Menteri Kesehatan NO. 18, BN.2023 (327)/ 19 hlm

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kegiatan Usaha Klinik Di Kawasan Ekonomi Khusus

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, serta peningkatan investasi bidang kesehatan di dalam negeri, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan pada klinik di kawasan ekonomi khusus; b. bahwa untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan internasional yang diberikan oleh klinik di luar negeri, perlu diselenggarakan kegiatan usaha klinik di kawasan ekonomi khusus; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021,Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan, pembiayaan pelayanan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
19 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015

Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 96 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.