Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 - 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, Road Map Reformasi Birokrasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturna Bupati Maluku Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentnag Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Road Map Reformasi Birokrasi.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.81 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PERMEN PAN & RB No. PER/15/M.PAN/7/2008; PERMEN PAN & RB No.1 Tahun 2012; PERMEN PAN & RB No.11 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubha dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMEN PAN & RB No.25 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (Sembilan) bab dan 5 (Lima) pasal. dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Keanggotaan Redkar; Hak dan Kewajiban; Pembentukan dan Pendataan Redkar; Tugas dan Panca Dharma Redkar; Pembinaan; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Road Map Reformasi Birokrasi.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306
Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) Bab dan 5 (lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Keanggotaan REDKAR; Hak Dan Kewajiban; Pembentukan Dan Pendataan REDKAR; Tugas Dan Panca Dharma REDKAR; Pembinaan; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2021
pedoman - pembangunan - zona - integritas - menuju - wilayah - bebas - dari - korupsi - dan - wilayah - biroakrasi - bersih - dan - melayani - di - lingkungan - instansi - pemrintah - kabupaten - ciamis
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2021/31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai 3 sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi biroakrasi berdasarkan ketentuan BAB 2 huruf C maka perlu menetapkan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Koru[si dan wilayah Biroakrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instransi Pemerintah Kab. Ciamis.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No, 39 tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 81 tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen pendayagunaan aparatur negrara dan reformasi biroakrasi No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen pendayagunaan aparatur negara dan reformasi biroakrasi No. 10 tahun 2019; Perda Kab. Ciamis No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah denfgan Perda Kab. Ciamis No. 1 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tahapan Pembangunan Zona Integritras, Persyaratan Dan Mekanisme Perngajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Menuju Wilayah Biroakrasi Bersih Dan Melayani; Pembinaan Dasn Pengawasan, Pembiayaan, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 31 Tahun 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 – 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 – 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 19 Tahun
2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Lampung Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2020-2024
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No 54 Tahun 2018, PermenPANRB No 25 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 – 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Halaman : 32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 32 Tahun 2023
perubahan - road - map - reformasi - birokrasi - pemerintah - kabupaten - ciamis - tahun - 2020 - 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2023/32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten ciamis tahun 2020- 2024, telah ditetapkan dengan peraturan bupati ciamis No 23 tahun 2021,mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu disesuaikan,bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan memperhatikan pertimbangan , perlu menetapkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 – 2024.
UU No 14 tahun 1950,UU No 28 Tahun 1999,UU No 12 Tahun 2011 sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 tahun 2022,UU No 5 tahun 2014,UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023,peraturan presiden No 81 Tahun 2010,peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No 3 Tahun 2023,kabupaten ciamis No 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten ciamis No 5 Tahun 2022,peraturan bupati ciamis No 93 Tahun 2022
Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang
bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan
nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik,
sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat,
tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi
Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman
Road Map Reformasi Birorkasi yang dilakukan, dapat mendukung
percepatan pembangunan nasional dan daerah, sehingga dengan strategi
Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan
capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
39 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 - 2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah secara rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. UU No. 30 Tahun 2014
4. Perpres No. 81 Tahun 2010
5. Perpres No. 47 Tahun 2021
6. Permenpan RB No. 37 Tahun 2013
7. Permenpan RB No. 25 Tahun 2020
8. Permenpan RB No. 60 Tahun 2021
Road Map Reformasi Birokrasi merupakan dokumen secara rinci tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
105
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022-2026
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi
dan berkelanjutan, diperlukan regulasi daerah untuk mendukung dan menumbuhkan persamaan pemahaman guna memperlancar pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk ketentuan Pasal 4
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022-2026.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019;Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor PER/20/M.PAN /41/2006;Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2013; Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022.
BAB I Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Peraturan Bupati, Road Map. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI. BAB IV PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
IV Bab, 5 Pasal (5 hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur
dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan
kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Madiun;
b. bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas
implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi atas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun perlu diganti
agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja
instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi
sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas
implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2021.
Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pedoman Pelaksanaan evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 35.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa penyesuaian mekanisme kerja dilingkungan pemerintah Daerah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna
meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan Publik kepada Masyarakat.
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengatur sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi pegawai fungsi unit organisasi pada instansi pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan Jabatan dalam rangka Penyerdahanna Birokrasi.
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022,Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016.
Ketentuan Umum,Mekanisme Kerja,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
-
-
27 Halaman dan Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
