Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 55 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
ABSTRAK:
bahwa sebagai pegawai ASN yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang linggi, berdisiplin serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat harus bertindak sesuai dengan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. bahwa Peraturan Bupati Bangka Baral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negcri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu digantI, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Perbup ini mengatur mengenai Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode PeriJaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerinlah Kabupaten Bangka Barat yakni meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, Penerapan Nilai, Kode Etik, dan Kode Perilaku, Penegegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku, Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan, Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku, Sanksi Pelanggaran, Rehabilitas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 66 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sambas No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
Mengubah
Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
ABSTRAK:
bahwa Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2021;
Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 34) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Merubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019
4 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kabupaten Lumajang Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 29) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950;
3. UU Nomor 28 Tahun 1999;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011;
5. UU Nomor 5 Tahun 2014;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014;
7. UU Nomor 30 Tahun 2014;
8. PP Nomor 42 Tahun 2004;
9. PP Nomor 18 Tahun 2016;
10. PP Nomor 11 Tahun 2017;
11. PP Nomor 12 Tahun 2017;
12. PP Nomor 94 Tahun 2021;
13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk pada Kode Etik dan Perilaku yang diatur dalam Peraturan Bupati ini serta Kode Etik dan Perilaku yang dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati Bantul Nomor
139 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul
KODE ETIK PEGAWAI PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN BANTUL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2022/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat, perlu disusun ketentuan Kode Etik Pegawai di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012;
Materi pokok:
Ketentuan Umum; Kode Etik; Pengawasan; Majelis Kehormatan Kode Etik; Tata Cara Persidangan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 62 Tahun 2022
PERBUP ini mengatur mengenai prinsip dasar; etika ASN; Majelis Kode Etik; Pemeriksaan Majelis Kode Etik; hak dan kewajiban terlapor/pengadu dan sanksi; sanksi pelanggaran kode etik; pengendalian dan pengawasan; pembiayaan; dan rehabilitasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
23 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka,
bersaing, adil dan akuntabel perlu diatur Kode Etik
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa dengan berlakunya Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun
2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kode Etik
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kode
Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 15, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 12, perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati Brebes Nomor
104 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Dan Kode
etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan
Aparatur Sipil Negara yang bebas dari intervensi politik, memiliki
integritas, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat
persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945; bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat
dan kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas dan
fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan
pedoman dalam bersikap dan berperilaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nilai-Nilai Dasar ASN
Bab III Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
Bab IV Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah
Bab V Majlis Kode Etik dan Kode Perilaku
Bab VI Tata Cata Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
Bab VII Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
Bab VIII Sanksi, Tindakan Administratif, dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Sanksi
Bab IX Trlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi
Bab X Penyusunan dan Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah
Bab XI Rehabilitasi
Bab XII Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2017 dicabut.
29 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan,
terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka Bagian
Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/
Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara harus
menjamin pelaksanaan prinsip dan etika pengadaan
barang/ jasa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Kode Etik
ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik
Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kolaka Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Ka bu paten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 1
tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 25);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KODE ETIK
BAB III PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK
BAB IV PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK
BAB V SANKSI
BAB VI PEMBIAYAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
21 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
