Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 20.380 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 99 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persayaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sukoharjo No. 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Mengubah :

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persayaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Download :
Perbup Sukoharjo 99_Th_2017.pdf

Abstrak

TATA-CARA-DAN-PERSAYARATAN-PENERBITAN-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD Tahun 2017/No.99

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persayaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo maka perlu merubah Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3231/SJ tentang Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah menyatakan bahwa selanjutnya disarankan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar ditambahkan lembar format persetujuan (kanan dan kiri) yang ditandatangani oleh masyarakat sekitarnya sebagai bentuk persetujuan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50); 28. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11); 29. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11)
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2017

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Lingkungan Hidup

Download :
Perbup Lutra Nomor 20 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ABSTRAK:

a. bahwa besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persa.mpahan/Kebersihan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umurn (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nornor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. Pasal 1 ( 1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut: NO JENIS PELAYANAN TARIF/BULAN (Rp) 1 Rumah tempat tineaal 5.000 2 Hotel/Pemrinaoan/Wisma 30.000 3 Restoran, bar, kafe, rumah makan, dan warunz 15.000 . 4 Rumah sakit a. Rurnah sakit umum 100.000 b. Rumah sakit khusus 40,000 c. Rurnah bersalin 30,000 d. Poliklinik/balai pengobatan 10,000 5 Apotek 10,000 6 Toko obat/kios obat 5,000 7 Toko/kios pupuk 10,000 8 Gudana/ruanz penvimnanan 20,000 9 Gedung pertemuan/resepsi yang 25,000 dipersewakan 10 Industri: a. Kelas I dengart luas diatas 1.000 M2 30,000 b. Kelas II dengan luas 500 s/d 1.000 M2 25,000 c. Kelas I dengan luas dibawah 500 M2 20,000 11 Kantor: a. Bangun an bertingkat dengan 30,000 bangunan diatas b. Bangun an permanen dengan luas 25,000 500 s/d 1.000 M2 c. Bangunan permanen dengan luas 25 20,000 s/d 500 M2 .. 12 Bioskop 20,000 13 Superrnarket/rukoItoko : a. Supermarket/ swalayan 30,000 b. Rumah toko perpetak 20,000 c. Toko 15,000 14 Salon kecantikan dan pemangkas ram.but 7,500 15 Benzkel : a. Benzkel mobil 20,000 b. Bengkel motor 10,000 c. Bengkelsepeda 2,500 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal, 02 Mei 201 7. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 30 Tahun 2017

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Tahun 2017 – 2021

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Wonosobo 30 2017.pdf

Abstrak

rencana-aksi-daerah-hak-asasi-manusia

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2017/No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Tahun 2017 – 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Tahun 2017-2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi daerah Kabupaten Wonosobo ramah hak asasi manusia dan digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017

IZIN LINGKUNGAN

Lingkungan Hidup

Download :
PERDA Kab Bekasi Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

izin - lingkungan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2017/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN LINGKUNGAN

ABSTRAK:

Bahwa setiap usaha dan/ayat kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan PP No. 27 Tahun 2012 maka perlu menetapkan Perda Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 101 Tahun 2014 : PP No. 12 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012; Permen Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013; Permen Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013; Permen Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2015; Permen Lingkungan Hidup No. P.102/MENLHK/SETJEN/Kum. 1 / 12/ 2016; Perda Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 37 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kuningan No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
PERBUP Kab. Kuningan No. 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2017

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Bandung No. 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Download :
PERBUP 46 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 28 Tahun 2017

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOM.OR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Sentral Watampone sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Perda Kab. Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dianggap tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian; b. bahwa dengan merujuk pada Pasal 56 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi pelayanan pasar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.?009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang - Un dang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang - Undang Nomor ·23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ' Menetapkan -2- telah diubah beberapa kali tera.khir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerinta.h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 7. Peraturan Oaerah Ka bu paten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah lTambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2);
PERATURAN BUPATJ TElfTAlfG PERUBAHAN TARJF RETRJBUSI PELAYANA!f PASAR PAI>A PERATURAN DAERAH KABUPATElf BONE NOMOR 2 TAHUR 2011 TENTAlfG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB! KETENTUA!f UMUM Paaal 1 Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan : 1. Oaerah adaJah Kabupaten Bone. 2. Pemerinta.h Oaerah adalah Pemerinta.h Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Sadan Pendapatan Oaerah .adalah Sadan Pendapatan Oaerah Kabupaten Bone. 5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Lods dan atau Kios dan bentuk lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerfl.h dan khusus disediakan untuk pedagang. .3. 6 ' . Kios adalah bagian dari pasar untuk berjualan yang dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah dari lantai sampai ke langit - langit/atap disediakan pintu dan dapat ditutup/dikunci. 7. Lods adalah bagian dari pasar a tau kalangan untuk berjualan yang beratap tetapi tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampa.i ke langit- langit/atap. 8. Pelataran adalah bagian dari pasar atau kalangan lainnya yang digunakan untuk tempat jualan yang tidal< tennasuk Kios dan Lods. 9. Retribusi Pelayanan Pasa.r adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. BABil BESARAN TARIF Pasa12 Merubah tarif Retribusi Pelayanan Pasa.r sebagaimana tercantum dalam PaS8.l 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pau.13 Standar ukuran Kios dan Lods adalah sebagai berikut ; Kios 2 x 3 m2 sampai 3 x 4 m2 - Lods I,Sx2m 2 sampai 2x2m 2 Pasal4 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diubah dengan struktur dan beaamya tarif sebagai berikut : -4- ••• ... - , JEJl'lB OBJEK TAJUF RST1UBU91 -OUT� ' ........ =· r. ..._ '""'"' ... Kioa; p.3.500,· /m' /bulan p.3.500,·/m' /buLan Watampone Lods; p.J.OOO,·/m'/bu1- p.3.000,-/m' /bulan . Penggunu.n pelatanut p. 1.000,·/m'/h.an pasar p.1.000,-/m'/han pasar Ki<>• dan Loda yana p. 1.000,·/m'/bulan p.1.000,-/m' fbulan t - cm - pat/- .....,al y,u,g melebihl balQ yang telah d.itentukan. . ,. di Luar Paar Kioa; p. 30.000,·/pctalc/bulan p. 30.000,-/pcUlk/bulan kntral Watampone b. Loda; p. 25.000,-fpeWl/bulan p. 2$.000,·/petalc/bulan � melakv.kM . Penggunun Pelatarm. , . l.000,-/m'/luui .,uar ,. 1.000,·/m'/hari puar cpl.an paear • IGos ""' ..... ,..,, ,. l.000,-/m'/hari p....,. ,. 1.250,·/m'/h..-i pa...- -- mcnggunakan tempat/areal ,_ melebllu .. - '"" telah ditentukoin. a. - di 1.u .... Pua, ... Kios: p.11!..000,-/petak/bulan p. 25 .000,·/petak/bulan i..n1n11. w .. 1.amporu, e. Lods; p.12.000,-/petak/hari puu p. 15.000,-/petak/bulN> .. mclaltukan . Penggunaan Pelataran p. 1.000,·/m'/hari puar , . 1.000,·/m'/hari paar eptan - . "'" .... ..... >M• p. 1.000,-/m'/h.,;.,.... p- 1.250,-/m' /bulan '""" jBdwal • menggunakan pai 12 kali pasar tempat/.....,al >M• ietillp bulan melebihi ... - , = , tel.oh d.itmtukan •• "'""' ,- Kkl•: p. 25.000,-/petalc/bulan p. 25.000,·/pe<ak/bulan ...., """ b. Lod•; p. 12.000,-/pe<ak/bulan p. IS.OOO,·/petalc/b11lan P<engg11nun Pelataran ,. 1.000,-/m'/hAri puar ,. 1.000,-/m'/hAri puar . Kios - .... ,_ ,. l .000,-/ m' /ban pa3IIU' ,. I 250,·/m'/luui paar m"""""""" tempat/an,al ,.,. m�lebihi ... _ >M• telsb ditentwtlln s. ,,...,,..,,,... . Rad>11s 200M dni pa5t1t ""ntral : • "'°' p. 15.000,- /pe<ak/bulan p. 15.000,-/pe<ak/bulan b. Jongko - Jonpo ,. 500,· /m'/.,.; � p. 500,· /m'/bui paoar Radi11• 200 M dui pUIU' di !11ar puar ""ntr-.1 : a. K10s p. 10.000,· /petak/bulan p. 10.000,- /petakjbulan b. Jongko- Jongl<o ,. 250,· /m'/bui pasar ,. 250,- /m'/luui pasa,- . I -5- BAB III PBNUTUP PasalS Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan ranr Retribusi Pelayanan Pasar- pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ' Panl 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengeta.huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan ranr Retribusi Pelayanan Pasar- pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2017

Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perwa Nomor 10 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2017/No.10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa utnuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangann Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo 8. Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat UPI' PJU adalah UPI' Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo; 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Penerangan Jalan Umum. 10. Tugas adalah ikhitisar dari keseluruhan tugasjabatan. 1 1 . Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB D PEMBERTUKAR DAR KEDUDUKAR Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' PJU. (2) UPI' PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawa dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BAB III SUSUlfAR ORGANISASI Pasal 3 ( 1) Susunan Organisasi UPI' PJU, terdiri dari : a. kepala UPT; b. subbagian Tata Usaha, dan c. jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB IV TUGAS DAR RIRCIAR TUGAS Bagian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPIT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas melaksanakan pendataan, teknik dan prasarana serta pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan sarananya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (2) Kepala UPI' dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Penerangan Jalan Umum; b. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; c. pelaksanaan pengadaan peralatan dan sarana Penerangan Jalan Umum; d. pelaksanaan pemeliharaan dan sarana Penerangan Jalan Umum; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas UPI' PJU; f. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi hasil kerjanya; g. pembuatan laporan hasil kegiatan UPT PJU serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Penerangan Jalan Umum; d. merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; e. melaksanakan pengadaan peralatan dan sarana Penerangan Jalan Umum; f. melaksanakan pemeliharaan dan sarana Penerangan Jalan Umum; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi basil kerjanya; h. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membuat laporan basil kegiatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. melaksanakan tugas lain yang cliberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas UPI' PJU; Bagian Kedua Tugas dan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPI' dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPI' PJU. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah clinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koorclinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPr PJU sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPrPJU; h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan infonnasi; i, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum; k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; I. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan; m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana; n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan; o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; q. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan Iain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV JABAT.AN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT PJU dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasa17 (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT PJU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT PJU sebagaimana climaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip: a. hierarki; b. koordinasi; c. kerjasama; d. integrasi; e. sinkronisasi; f. simplikasi; g. akuntabilitias; h. transparansi; i. efektivitas; dan j. efisiensi. Pasal 8 (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT PJU wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT PJU. (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PJU. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERBENTIAN DAL.AM JABATAN Pasal 9 Pengangkatan clan pemberhentian dalam jabatan struktural clan jabatan fungsional di lingkungan UPT PJU, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 perturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2017

PENETAPAN HARGA USAHA PRODUKSI DAERAH BIDANG PERIKANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN RAPPOA

Perikanan dan Kelautan

Download :
Perbup Bantaeng No 02 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN HARGA USAHA PRODUKSI DAERAH BIDANG PERIKANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN RAPPOA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN HARGA USAHA PRODUKSI DAERAH BIDANG PERIKANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN RAPPOA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Usaha Produksi Daerah Bidang Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Rappoa, perlu ditetapkan harga Usaha Produksi Daerah; b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-UndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 4. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang–UndangNomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGAUSAHA PRODUKSI DAERAHBIDANG PERIKANAN PADAUNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN RAPPOA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupati yang dimaksuddengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Bupati adalah BupatiBantaeng; 4. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Benih Ikan adalah anak ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu setelah menetas hingga mencapai ukuran panjang tertentu yang dipakai sebagai Jenis Hasil Usaha Produksi; 6. Pakan Usaha Budidaya adalah Semua bahan makanan yang bisa diberikan ke Ikan yang tidak berdampak negative buat perkembangan atau pertumbuhan ikan yang dipakai sebagai Jenis Hasil Usaha Produksi. BAB II JENIS HASIL USAHA PRODUKSI Pasal 2 Jenis Hasil Usaha Produksi Daerahterdiriatas : a. Benih Ikan b. Induk ikan yang tidak produktif (konsumsi) c. Pakan Usaha Budidaya BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN HARGA Pasal 3 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Besarnya Harga didasarkan pada tujuan untuk menutupi seluruh atau sebagian Biaya Operasional atau Biaya Produksi; 2. Biaya Operasional atau Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biaya yang digunakan selama Proses Budidaya atau Pemeliharaan Benih maupun Induk Ikan. BAB IV HARGA HASIL USAHA PRODUKSI DAERAH Pasal4 Harga hasil Usaha produksi Daerah Bidang Perikanan ditetapkan sebagai berikut; a. Benih ikan nila - 1 s/d 3 Cm Rp 100/ekor - 3 s/d 5 Cm Rp200/ekor - 5 s/d 8 Cm Rp 400/ekor b. Benih ikan mas - 1 s/d 3 Cm Rp150/ekor - 3 s/d 5 Cm Rp 250/ekor - 5 s/d 8 Cm Rp 450/ekor c. Benih ikan lele - 1 s/d 3 Cm Rp 200/ekor - 3 s/d 5 Cm Rp 300/ekor - 5 s/d 8 Cm Rp 500/ekor d. Induk ikan yang tidak produktif (konsumsi) Rp 20.000/Kg e. Pakan Usaha Budidaya Rp 300/Kg BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2017.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2017

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Dana Desa

Download :
Perbup No 93 Tahun 2017.pdf

Abstrak

DANA DESA - PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD.2017/No. 94

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan prinsip, prioritas penggunaan dana desa, mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, partisipasi masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
39 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.