Pencarian Peraturan

penerbitan - kartu - identitas - anak - di - kabupaten - bandung

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2017/22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah dalam rangka menindaklanjuti Permendagri No. 02 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 184 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; U No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2010; Perpres RI No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 02 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengqan Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 5 Tahun 2010; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 84 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sasaran Persayaratan Dan Tata Cara Penerbitan KIA, Masa Berlaku, Spesifikasi Blangko Formulasi Kalimat Dan Penulisan Identitas Anak, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
14 Hlm.

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH TINJA MANCANI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2017/No.11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja Mancani Pada Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Dan Jnstalasi Pengolahan Limbah Tinja Mancani Pada Dinas Lingkungan Hidup.
1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH TINJA MANCANI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP BABI KETENTUAlf UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. 8. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limba Tinja Mancani yang Selanjutnya disingkat UPI' TPA dan IPL Mancani adalah UPI' TPA dan IPL Mancani pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. 9. Kepala UPI' adalah Kepala UPf Tempat Pemrosesan Akhir Dan lnstalasi Pengolahan Limbah Tinja Mancani. 10. Tugas adalah ikhitisar dari keseluruhan tugas jabatan. 11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.BAB II PEMBElfTUKAlf DAii KEDUDUKAlf Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' TPA dan IPL Mancani. (2) UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABm STRUKTUR ORGA.NISASI Pasa13 {l) Struktur Organisasi UPI' TPA dan IPL Mancani tercliri dari: a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAii RllfCIAlf TUGAS B•gian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas mempersiapkan, menjaga, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan basil kegiatan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengolahan limbah tinja. (2) Rincian tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengaturan penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pelayanan penyedotan jamban; g. melaksanakan pelayanan persewaan Urinoir; h. melaksanakan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja; i. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja; j. mengolah urusan ketatausahaan UPTTPA dan IPL Mancani; k. menyajikan data dan infonnasi di bidang pengolahan limbah tinja; 1. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja; n. menyusun laporan realisasi anggaran UPT TPA dan IPL Mancani; o. menyusun laporan kinerja program UPT TPA dan IPL Mancani; p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal s BAB II PEMBElfTUKAlf DAii KEDUDUKAlf Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' TPA dan IPL Mancani. (2) UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABm STRUKTUR ORGA.NISASI Pasa13 {l) Struktur Organisasi UPI' TPA dan IPL Mancani tercliri dari: a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAii RllfCIAlf TUGAS B•gian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas mempersiapkan, menjaga, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan basil kegiatan r-',. pengangkutan, pembongkaran dan pengolahan sampah tempat pembuangan akhir mancani dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengolahan limbah tinja. (2) Rincian tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengaturan penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pelayanan penyedotan jamban; g. melaksanakan pelayanan persewaan Urinoir; h. melaksanakan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja; i. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja; j. mengolah urusan ketatausahaan UPTTPA dan IPL Mancani; k. menyajikan data dan infonnasi di bidang pengolahan limbah tinja; 1. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja; n. menyusun laporan realisasi anggaran UPT TPA dan IPL Mancani; o. menyusun laporan kinerja program UPT TPA dan IPL Mancani; p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal s BAB II PEMBElfTUKAlf DAii KEDUDUKAlf Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' TPA dan IPL Mancani. (2) UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABm STRUKTUR ORGA.NISASI Pasa13 {l) Struktur Organisasi UPI' TPA dan IPL Mancani tercliri dari: a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAii RllfCIAlf TUGAS B•gian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas mempersiapkan, menjaga, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan basil kegiatan r-',. pengangkutan, pembongkaran dan pengolahan sampah tempat pembuangan akhir mancani dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengolahan limbah tinja. (2) Rincian tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengaturan penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pelayanan penyedotan jamban; g. melaksanakan pelayanan persewaan Urinoir; h. melaksanakan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja; i. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja; j. mengolah urusan ketatausahaan UPTTPA dan IPL Mancani; k. menyajikan data dan infonnasi di bidang pengolahan limbah tinja; 1. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja; n. menyusun laporan realisasi anggaran UPT TPA dan IPL Mancani; o. menyusun laporan kinerja program UPT TPA dan IPL Mancani; p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 BAB II PEMBElfTUKAlf DAii KEDUDUKAlf Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' TPA dan IPL Mancani. (2) UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABIII STRUKTUR ORGA.NISASI Pasa13 {l) Struktur Organisasi UPI' TPA dan IPL Mancani tercliri dari: a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas mempersiapkan, menjaga, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan basil kegiatan r-',. pengangkutan, pembongkaran dan pengolahan sampah tempat pembuangan akhir mancani dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengolahan limbah tinja. (2) Rincian tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengaturan penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pelayanan penyedotan jamban; g. melaksanakan pelayanan persewaan Urinoir; h. melaksanakan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja; i. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja; j. mengolah urusan ketatausahaan UPTTPA dan IPL Mancani; k. menyajikan data dan infonnasi di bidang pengolahan limbah tinja; 1. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja; n. menyusun laporan realisasi anggaran UPT TPA dan IPL Mancani; o. menyusun laporan kinerja program UPT TPA dan IPL Mancani; p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal s BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' TPA dan IPL Mancani. (2) UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BABIII STRUKTUR ORGA.NISASI Pasa13 {l) Struktur Organisasi UPI' TPA dan IPL Mancani tercliri dari: a. kepala UPT; b. subbagian tata usaha; dan c. jabatan fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABIV TUGAS DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas mempersiapkan, menjaga, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan basil kegiatan pengangkutan, pembongkaran dan pengolahan sampah tempat pembuangan akhir mancani dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengolahan limbah tinja. (2) Rincian tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengaturan penertiban dan pengamanan sarana dan prasarana; f. melaksanakan pelayanan penyedotan jamban; g. melaksanakan pelayanan persewaan Urinoir; h. melaksanakan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja; i. melaksanakan pendataan volume lumpur tinja; j. mengolah urusan ketatausahaan UPTTPA dan IPL Mancani; k. menyajikan data dan infonnasi di bidang pengolahan limbah tinja; 1. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja; n. menyusun laporan realisasi anggaran UPT TPA dan IPL Mancani; o. menyusun laporan kinerja program UPT TPA dan IPL Mancani; p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas clan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan telmis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPT TPA dan IPL Mancani. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam A lingkungan subbagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT TPA dan IPL Mancani sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT TPA dan IPL Mancani; h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan infonnasi; i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum; k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; 1. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan; m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana; n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan; o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas kepala subbagian tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPI' TPA dan IPL Mancani dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI TATAKERJA Pasal 7 ( 1) Kepala UPI' dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPI' TPA dan IPL Mancani melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPI' TPA dan IPL Mancani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip : a. hierarki; b. koordinasi; c. kerjasama; d. integrasi; f. simplikasi; g. akuntabilitas; h. transparansi; i. efektivitas; dan j. efisiensi. Pasal8 (1) Kepala UPI', Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT TPA dan IPL Mancani wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT TPA dan IPL mancani. (3) Kepala UPI' dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas UPT TPA dan IPL Mancani. BABVII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPI' TPA dan IPL Mancani, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVIII KETENTUANPENUTUP Pasal10 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali.kota Palopo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemprosesan Akhir dan lnstalasi Pengolahan Limbah Tinja Mancani Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pasal 11 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
8

klasifikasi - arsip - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penataan dan penyelenggaraan kearsipan, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) UU No. 43 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perbup tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Keputusan Mendagri No. 78 Tahun 2012; Perda No. 31 Tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 206; Perbup No. 59 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Klasifikasi Arsip, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
86 Hlm.

PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD.2017/No.87

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelaksanaan perjalanan dinas dan efisiensi pembayaran agar sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo; b. bahwa perjalanan dinas sebagimana yang telah diatur melalui Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kata Palopo Tahun Anggaran 201 7, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti dan dilakukan penyempumaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kata Palapo.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 ten tang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 1 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 1 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negari; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 2 diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2018; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo. 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Palopo
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah adalah Walikota dan/atau Wakil Walikota Palopo. 5. Walikota adalah Walikota Palopo. 6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palopo. 7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo. 8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo. 9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota palopo yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 12. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dan Pegawai Non ASN lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat tekhnis professional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD kota palopo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Penguna Anggaran yang bertugas menetapkan Uang Muka (Panjar) bagi pelaksana SPPD dan melakukan perhitungan Rampung biaya perjalanan dinas. 16. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palopo. 17. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan diluar dan kembali ketempat kedudukan semula baik perseorangan maupun secara bersama diluar wilayah kota Palopo dalam Provinsi Sulawesi Selatan. 18. Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan diluar dan kembali ketempat kedudukan semula baik perseorangan maupun secara bersama diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 20. Biaya riil (at coost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 21. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku. 22. Surat Perintah adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Perintah Pimpinan dalam rangka pelaksanaan Tupoksi dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas 23. Surat Tugas adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Masuk atau undangan dari lnstansi Lainnya dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat Tugas Perjalanan Dinas 24. Format Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, ASN /CASN serta pegawai Non ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas. 25. Pelaksana SPPD adalah ASN dan/atau Non ASN serta masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan Perangkat Daerah yang diperintahkan atau ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas. 26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran utuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 27. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat (BBM) adalah bahan bakar mineral cair yang di peroleh dari hasil tambang pengeboran sumur-sumur minyak. 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. BABU RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah b. Perjalanan Dinas Luar Daerah c. Perjalanan Dinas Luar Negeri (3) Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada : a. Walikota dan Wakil Walikota. b. Pimpinan dan Anggota DPRD. c. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara. d. Pegawai Non PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. e. Anggota kelompok masyarakat dan/atau individu yang memiliki keterkaitan terhadap perjalanan dinas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. BAB ID PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana berikut: a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah. d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. (2) Dalam rangka penyediaan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas harus memenuhi azas-azas : a. Azas Kewajaran berarti bahwa anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan rill sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun tidak menimbulkan kesenjangan yang besar antara unit dalam Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. 6 b. Azas kepatutan berarti kesesuaian dengan bobot dan beban tugas dengan kapasitas dan jumlah personil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, sedangkan; c. Azas rasionalitas berarti beban tugas perjalanan dinas lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan metode lain yang dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas misalnya mengmm berkas melalui jasa pengiriman, mengirim data/informasi melalui media elektronik, dll. d. Azas efisiensi berarti bahwa penggunaan anggaran perjalanan dinas memperhatikan pencapaian pelaksanaan tugas dengan maksimal serta memperhatikan jenis pengeluaran secara riil dan rasional; e. Azas selektif berarti hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. BABIV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Pasal 4 (1) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam wilayah kerja Pemerintah Kata Palopo. (2) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan kepada Pengawas La.pangan, Peninjauan lapangan/monitoring, pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak}, pendataan, penyuluhan dan / atau reses. (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan waktu paling kurang 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari. Pasal 5 Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum dan besarannya diatur dalam Peraturan Walikota ini. BABV PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Pasal 6 Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka: a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya; c. detasering atau penugasan sementara waktu; d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; 7 e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan; f. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas, kursus dan sejenisnya; g. melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota; h. mengambil/menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan i. Kegiatan lainnya yang dinilai menunjang program Pemerintah Kota Palopo. Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian b. biaya transportasi dan /atau biaya bahan bakar minyak (BBM) c. biaya penginapan d. uang representasi e. sewa kendaraan dalam kota; f. biaya angkutan dan pemetian jenazah. (2) Perjalanan Dinas yang kegiatan sepenuhnya ditanggung oleh panitia pelaksana, hanya dapat dibayarkan uang harian maksimal 30o/o (Tiga Puluh Persen) per hari yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota. (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas uang saku, uang makan dan uang transportasi lokal. (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Biaya moda transportasi atau sewa kendaraan antar kota dari dan ke tempat tujuan; b. biaya penggantian bahan bakar minyak c. biaya taxi untuk perjalanan dari dan ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun d. retribusi yang dipungut di terminal bus/Stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang penggantian BBM dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta dibayarkan sesuai dengan jarak tempuh dan kapasitas kendaraan serta dengan bukti pembelian BBM. (6) Untuk perjalanan Dinas dari Palopo ke Makassar atau sebaliknya dapat menggunakan moda transportasi Pesawat bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan III, 8 pejabat yang disetarakan dengan Eselon II dan III serta pelaksana SPPD yang mendapat tugas mendampingi pimpinan. (7) Uang penggantian BBM diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut: a. Kendaraan sampai dengan 1.600 cc minimal menempuh jarak 7 KM/liter b. Kendaraan sampai dengan 1.800 cc minimal menempuh jarak 6 KM/liter c. Kendaraan sampai dengan 2.000 cc minimal menempuhjarak 5 KM/liter d. Kendaraan sampai dengan 3.200 cc minimal menempuh jarak 4 KM/liter (8) Sewa kendaraan antar kota diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan anggota DPRD serta Pelaksana SPPD yang lebih dari 3 (tiga) orang apabila tidak ada Kendaraan Umum yang memadai untuk sampai ketempat tujuan. (9) Pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, maka diberikan biaya transportasi paling banyak sebesar nilai harga tiket kendaraan umum dari dan ke tempat tujuan dengan melampirkan bukti Nota Pemakaian BBM. (10) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau tempat penginapan lainnya dan dibayarkan sesuai bukti pembayaran. ( 1 1) Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 o/o (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini; b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. ( 12) Perhitungan jumlah hari penginapan dalam perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan: a. jumlah hari penginapan dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurang 1 (satu) hari. b. biaya penginapan dengan tujuan keluar Provinsi dihitung dari Jumlah hari penginapan dikurang paling banyak 2 (dua) hari untuk penginapan dalam Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan waktu keberangkatan dan kedatangan. (13) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II. 9 (14) Jumlah hari perjalanan dinas untuk Sopir pengantar pelaksana perjalanan dinas dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal mengantar pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas melebihi 6 (Enam) hari maka jumlah hari Perjalanan dinas untuk Sopir paling lama 6 (Enam) hari. b. Jumlah hari perjalanan dinas Sopir sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah termasukjumlah hari untuk mengantar dan menjemput Pelaksana perjalanan dinas. c. Sopir dan ajudan walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dapat mengikuti hari perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD. (15) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibayarkan secara at cost. (16) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan Pajak, dengan klasifikasi kendaraan yang disewa sebagai berikut: a. Walikota Palopo untuk sewa kendaraan dengan Kapasitas mesin paling tinggi 3.200 cc. b. Wakil Walikota Palopo untuk sewa kendaraan dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.000 cc. ( 17) Biaya angkutan dan pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) huruf f diberikan hanya untuk perjalanan dinas mengambil atau menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia di luar Kota Palopo. (18) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) digolongkan sebagai berikut: a. Walikota/Wakil Walikota. b. Pimpinan DPRD. c. Sekretaris Daerah. d. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon llb. e. Pejabat Eselon III. f. Pejabat Eselon IV. g. Aparatur Sipil Negara Golongan Ill dan IV. h. Aparatur Sipil Negara Golongan II, Golongan I/NON ASN. 10 Pasal 8 ( 1) Pemberian biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan ketentuan : a. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a, diberikan paling lama 3 (tiga) hari penugasan dalam provinsi dan paling lama 5 (lima) hari penugasan keluar provinsi. b. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai surat undangan. c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan sesuai hari penugasan; d. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; g. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; h. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikutsertakan keluarga/ pendamping Paling banyak 2 (Dua) orang; i. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan. (2) Dalam hal perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) maka pelaksana SPPD harus melampirkan bukti yang dapat menunjukkan alasan kelebihanjumlah hari tersebut. Pasal 9 (1) Standar biaya perjalanan dinas untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini. (2) Fasilitas Angkutan dan Pemetian untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPR disetarakan dengan Sekretaris Daerah. (3) Walikota/Wakil Walikota dapat didampingi oleh istri/Suami dalam melaksanakan perjalanan dinas yang dibebankan pada belanja perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota yang bersangkutan. (4) Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dapat didampingi oleh istri/suami dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan apabila terlibat langsung 11 dengan kegiatan perjalanan dinas dimaksud dan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai biaya perjalanan dinas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan; (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon II B, Wakil Ketua PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada Struktur PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV dan Anggota PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Staf. (6) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Palopo disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Wakil Ketua Dharma wanita dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV, dan anggota Dharmawanita disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Staf; (7) Untuk Organisasi/Lembagayang dibentuk dengan Keputusan Walikota Palopo dan Organisasi/Lembaga lainnya yang mengelola dana bantuan keuangan dan hibah yang bersumber dari APBD Kota Palopo maka biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Organisasi/Lembaga disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada struktur organisasi/Lembaga tersebut dapat disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Eselon IV dan anggota disetarkan dengan biaya perjalanan Dinas Staf; (8) Dalam hal mengikutsertakan Tenaga Ahli dalam perjalanan dinas yang tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi yang bersangkutan, maka Tenaga Ahli tersebut dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Kepala Perangkat Daerah tempat penugasan. (9) Dalam hal mengikutsertakan masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan perjalanan dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Staf. ( 10) Standar biaya perjalanan dinas untuk Pejabat yang ditugaskan untuk menjabat sementara pada suatu jabatan atau yang disebut Pejabat Pelaksana Tugas diberikan standar biaya perjalanan dinas sesuai dengan Jabatan yang sebenarnya/defenitif. Pasal 10 Komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) diatur dalam lampiran walikota ini dan diberikan dengan ketentuan: 12 a. Uang harian dapat dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. b. Biaya transportasi sebagaimana pasal 7 ayat (3) dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan dengan memperhatikan batas maksimal untuk harga satuannya. c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil dengan memperhatikan batas maksimal. d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD. f. Biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya rill. Pasal 11 ( 1) Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara besama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPPD dapat menggunakan penyedia jasa. (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan melalui perikatan yang meliputi biaya moda transportasi, penginapan dan/atau makan minum kegiatan. (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah dan membuat surat pemyatan tanggungjawab. (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menemukan hotel/penginapan yang sesuai dengan satuan biaya hotel/ penginapan dalam suatu Daerah maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah. 13 Pasal 12 (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dana. (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan namun dana perjalanan dinas tidak tersedia, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pasal 13 (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan kelebihan hari tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan/atau uang representasi. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya. (3) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi. BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 14 ( 1) Perjalanan dinas keluar negeri dilakukan dalam rangka: a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya; c. melakukan pengobatan karena penyakit yang diderita Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter; d. mengambil/menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia pada saat melakukan perjalanan dinas; (2) Standar biaya perjalanan dinas keluar negeri berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan tentang Standar Biaya Perjalan Dinas keluar negeri. (3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 14 BABVII PELAKSANA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 15 ( 1) Perjalanan dinas di luar Provinsi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Prinsip secara tertulis dari Walikota. (2) Perjalanan dinas di dalam Provinsi kecuali Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Prinsip secara tertulis dari Sekretaris Daerah. (3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD. (4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam surat tugas/ surat perintah yang diterbitkan oleh: a. Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah. b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Pejabat dan/atau Staf Lingkup Sekretariat Daerah. c. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat atau Staf yang berada di Perangkat Daerah yang dipimpinnya. d. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (5) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan untuk menandatangani surat tugas/ surat perintah, maka dapat diwakili oleh pejabat yang berada satu tingkat dibawahnya. Pasal 16 (1 ) Berdasarkan surat tugas/surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (4). (2) Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini, disiapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Pelaksana SPPD. (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan rincian biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. (4) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 15 (5) Penyusunan rincian perkiraan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPTK atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan perhitungan perkiraan besaran jumlah biaya perjalanan dinas. Pasal 17 ( 1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas Pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah. (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) atau pembayaran langsung (LS). (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa. (4) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, Diklat dan sejenisnya; b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya. Pasal 18 ( 1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU dapat dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran melalui PPTK. (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat Tugas; b. fotokopi SPPD; c. kwitansi/tanda terima uang muka; d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas dari PPTK. Pasal 19 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU/LS dilakukan melalui transfer dari kas daerah ke rekening bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dilaksanakan melalui perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka 16 proses pengadaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pasal 20 ( 1) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan maka kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor melalui bendahara pengeluaran. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, maka dapat diajukan untuk pembayaran kekurangan melalui mekanisme GU/TU/LS. Pasal 21 ( 1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA Perangkat Daerah. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD / Pejabat yang menerbitkan surat tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. b. surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. c. Surat pemyataan atau tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dan perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), terdiri dari: a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund 17 BABVIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 22 ( 1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas setelah perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD. b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. c. Tiket pesawat, Boarding pass dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan, jasa. hotel penginapan atau Bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. e. Laporan basil perjalanan Dinas (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan/atau bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas maka dapat menggunakan daftar pengeluaran rill sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini. (4) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Pasal 23 Pelaksana SPPD yang melakukan pemalsuan dokumen atau menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan dinas, bertanggungjawab penuh atas perbuatan tersebut. 18 BAB IX PENGENDALIANINTERNAL Pasal 24 Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip perjaJanan Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (!) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan mt, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau dapat berpedoman pada Standar biaya masukan yang digunakan oleh Kementerian sesuai Tahun Anggaran berkenaan. (2) Pada saat Peraturan ini berlaku maka a. Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. b. Peraturan Walikota Palopo Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kata Palopo Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kata Palopo Tahun Anggaran 2017
35

BARANG MILIK DAERAH - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN dan PEMELIHARAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2017/No. 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan meningkatkan keterpaduan sistem perencanaan kebutuhan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
11 hal

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2017/No.83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pada Dinas Kesehatan; b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0601.1/7305/B. Ortala tanggal 6 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ; t \ ... Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara. 8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas. 9. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 ( 1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). (2) UPT sebagaimana di.maksud pada ayat (1), masing• masing dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas, yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala UPT sebagaimana di.maksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. (4) Pembagian wilayah kerja dan mekanisme pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Puskesmas, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan. (5) UPT sebagaimana di.maksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 ( 1) Susunan organisasi UPT terdiri dari: a. Kepala Puskesmas ; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; f c. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; d. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Pengembangan; e. Penanggungjawab Perseorangan (UKP) Laboratorium; dan Upaya Kesehatan Kefarmasian, dan f. Penanggungjawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Kesehatan. Pelayanan Pelayanan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Perturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. (3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG UPT PUSKESMAS Bagian Kesatu TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Puskesmas sebagai UPT, mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kebijakan• kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) tingkat pertama di wilayah kerjanya. b. penyelenggaraan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) di wilayah kerjanya (3) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. (4) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana di maksud pada ayat (3) meliputi; a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS; b. pelayanan kesehatan lingkungan; c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM; d. pelayanan gizi yang bersifat UKM; e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. (5) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan yang disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia masing-masing puskesmas yaitu antara lain: a. pelayanan kesehatan jiwa; b. pelayanan kesehatan gizi masyarakat; c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer; d. pelayanan kesehatan olahraga; e. pelayanan kesehatan indera; f. pelayanan kesehatan lansia; g. pelayanan kesehatan kerja; h. pelayanan kesehatan lainnya. (6) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan. (7) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb, dilaksanakan dalam bentuk: a. Rawatjalan; b. Pelayanan Gawat Darurat; c. Pelayanan satu hari (one day care); d. Home care; dan/atau e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. (8) Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan. Bagian Kedua WEWENANG Pasal 5 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, puskesmas berwenang untuk: a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; ,, . . . b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; c. Melaksanakan komunikasi, informasi edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; d. Menggerakan masyarakat untuk mengidenti.fikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain yang terkait; e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat; f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas; g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit; Pasal 6 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, puskesmas berwenang untuk: a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara konfrehensif, berkesinambungan dan bermutu; b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama internal dan antar profesi; f. Melakukan rekam medis; g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan; h. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan. Pasal 7 (1) Selain penyelenggara fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan. (2) Ketentuan mengenai wahana Pendiclikan Tenaga Kesehatan sebagimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan. BABV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA PUSKESMAS Pasal 8 (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerja yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Puskesmas; b. penyelenggarakan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Puskesmas; c. penyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) esensial tingkat pertama diwilayah kerjanya; d. penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya; e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; h. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; i. melaksanakan teknis pelayanan kesehatan masyarakat; j. melaksanakan pelayanan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; k. melaksanakan pelayanan pelatihan peningkatan kesehatan masyarakat; I. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPI'; m. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Togas dan Uraian Togas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasal 9 (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam rnengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mmeliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT; h. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi; i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; j. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hokum; k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; 1. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; m. mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana; n. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; o. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas. Bagian Ketiga Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat Pasal 10 (1) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Uraian tugas Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut; . ' a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas; c. Mendistribusikan dan member pentunjuk pelaksanaan tugas; d. Mamantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab program dan kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; e. Menyusun rancangan, mengoreksi, manfaat dan / atau menandatangani naskah dinas; f. Melakukan koordinasi serta meyiapkan bahanpenyusunan program kerja; g. Melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS; h. Melaksanakan pelayalanan kesehatan lingkungan; i. Melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM; j. Melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM; k. Melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengedalian penyakit; 1. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; m. Melakukan pemantau, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Bagi.an Keempat PENANGGUNG JAWAB UKP DAN KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM Pasal 11 (1) Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannnya sesuai peraturan perundang - undangan; (2) Uraian tugas penanggungjawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sabagai berikut a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; .., c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan jawab UKM tugas dalam lingkup tanggung yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa; f. Melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; g. Melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer; h. Melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga; i. Melaksanakan pelayanan kesehatan indera; j. Melaksanakan pelayanan kesehatan lansia; k. Melaksanakan pelayanan kesehatan kerja; 1. Melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya; m. Menilai pretasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; n. Melakukan pemantauan,monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Bagian Kelima PENANGGUNG JAWAB UKP DAN KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM Pasal 12 ( 1) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang - undangan; (2) Uraian tugas penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut; a. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk c. pelaksanaan tugas; Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup tanggung jawab UKP yang berkaitan dengan UKP dan Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; f. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum; g. Melaksanakan kesehatan gigi dan mulut; h. Melaksanakan pelayanan gawat darurat; 1. Melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP; j. Melaksanakan pelayanan persalinan; k. Melaksanakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan layanan rawat inap; 1. Melaksanakan pelayanan kefarmasian; m. Melaksanakan pelayanan laboratorium; n. Menilai pretasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; o. Melakukan pernantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; p. Melaksanakan tugas kedinasannya lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Bagian Keenam PENANGGUNG JAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Pasal 13 I;· i (1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas · dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasiltas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan sesuiai peraturan perundang - undangan; (2) Uraian tugas penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sebagai berikut ; a. Menyusun rencana program dan kegiatan Jarngan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tuas; d. Mengumpulkan bahan pelaksanaan tugas; dalam rangka .- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; f. Memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu; g. Melaksanakan puskesmas keliling; h. Membina, menetapkan Bidan Desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa; i. Melaksanakan dan mengelola jejarigan fasilitas pelayanan kesehatan; J. Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasiltas pelayanan kesehatan; 1. Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya; m. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; n. Melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. BAB VI TATA KERJA ........ Pasal 14 ( 1) Kepala OPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsif koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunujuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. ' .• ( . ' BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 15 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 16 Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Pelaksanaan Peraturan Bupati ini sejak pelantikan terhadap pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini. ' . Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
17

TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa berasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, aset yang digunakan oleh pemerintah, termasuk aset tak berwujud, rnempunyai manf,aat ekonomi atau potensi jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penrrrunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud; bahwa agau. entitas Pemerintah Daerah dapat melaku kan amortisasi Barang Milik Daerah benrpa aset tak berwujud secara efisien, efektif, dan optimal, diperlukan adanya suatu pedoman yang ditetapkan dalam srratu Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Amortisasi Barang Mitik Daerah Berupa Asset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Kabupaten jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pemberrtukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ttrhun 1959 Nomor 74, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor L5 Tahun 2AA4 tentang Perneriksasn Pengelolaan dan ?anggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O*4 Nomor 66, Tamb+an Lembaran Negara Repr,rblik Indoneqia Nomor ++00); I I b. 3. 4. 5. 6. undang-undang Repubtrik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\omor 523a1; tundang-undang Republik Indonesia Nor,nor 23 Tahun 2AL4 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ,dengan undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?entang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e|; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2A14 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor s601 ); Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nornor 14O Tambahan Lembaran Negara Reptlblik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7l Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Ta.mbahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor trzi. t " vtrl, r t I 7. 8. 9. 10. 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2AA7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OOT Nomor 170
UEMUTUSKAIT FERATURAN BUPATI JENEPOFI'TO TENTANG TATA CARA AMOKTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BER]IYUJUD PADA ENTITAS PEMERIN'TAH KABUPATEN JENEPONTO. BAB I ITETENTUAIT IIMIIlIil Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atam berasal dari perolehan lainnya yang sah. Br{ang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwqiud, yang selanjuhrya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non ker4angan yang dapat diidentilikasi namun tidak merniliki wqiud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digXrnakan untuk tqiuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajianlpenelitian yang mernberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (sofiutare) Komputer, Lisensi, Waralaba (franchise) Hak Cipta {cppgright)' paten, dan hak atas kekayaan intelekhral lainnya. Penangkat Lunak (Sofiwore) Komputer adalah safiutare yang bukan merupakan bagian tidak terpisatrkan dari penangkat keras ftwrduare) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komprrter atau jenis hardutare lai4nya. lYaralaba (Frornr;hise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanflaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri klras usaha yang dirniliki Pihak le I dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan ,",* f 1. 2. .1. 4. ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa' S.HakCipta(Copgright)adalahhakeksklusifyang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otornatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatrr ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk rryata., dan/ atau dipublikasikan sestrai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' 6. Lisensi adatah iditrl tertulis yffi.8 diberikan oleh pemegang Hak cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. 7. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada seorErng secara sendiri atau beberapa orang yalirg secara Lrersarrra-$a$la melaksanakan ide yang dihrangkan ke dalam kegiatan pernecahan nilasalah yang spesifik di bidang tehologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaaln dan pengembangan produk atau proses. Standar Akuntansi Pernerintahan Berbasis Aknral, yang sel4njutnya disingkat SAP Berbasis Akmal, adalah SAP yarlg mengakui pendapatan, beban , aset, utang, dan ekLritas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta merrgakui pendapatart, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggarall berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, Anrortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berrwqjud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah atokasi harga trrerolehan Aset Tak Berwujud secara sistertratis dan rasional selama masa manfaatnya' y€Lng hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berurujud yang memiliki masa manfaat terbatas. 1O. Masa Manfaat adalah periode sr.ratu aset diharapkan untrrk aktivitas pernerintahan dao/ atau pelayanan publik atau jumtah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pernerintahan dxrl atau pelayanan publik, dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, kontrak. 8. 9. yang atau ll.Pengelola Earang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD. lF I 12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD. 13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atam pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggurtakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungiawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neriaca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional. dan Catatan atas Laporan Keuangan. 15. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang meny4jikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pernerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan. 16. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPB, adalah laporan yang menyajikan informasi ken.aikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keraangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana, pada tanggal tertentu. Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Ta"l* Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada PenLgelola Barang dan Pengguna Earang. (2) Pemgaturan Amortisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tCbjek Amortisasi; b. :Nilai Aset Tak Berwujud yang dapat diamortisasi; c. Masa Manfaat; d. Metode Amortisasi; c, Penghitungan dan pencatatan;dan f. Penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan [- I (3) Amortisasi Aset Tak ber-wujud dilaksanakan untuk: a. menyajikan nilai Aset Tak Eerwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud clalam Laporan Keuangan Pernerintah Daerah; b. rnengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatn Aset Tak Berwujudyangdiharapkanmasihdapatdiperoleh clalam beberaPa tahun ke dePan; c. mernberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk rnenggaati atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah rlimiliki. BAB U O&IEK AMORTTSASI Pasal 3 (1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang merniliki Masa Manfaat terbatas, antara lain rnelipr-lti: a, Perangket Lunak (software Komprrter); b. I-isensi; c. Waralaba (Franchise); d. X{ak Cipta (Copyrigfut};dan e. lflak Paten. {21 Atnortisasi tidak dilakukan terhadap; Aset Tak BErwqjud y+4g dl4Jatakae hilaqg berdasarkan dokumen suntber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak eipta (Capgr@ht) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang und.angan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dal'r:l atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesrri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenanga-rr, uqtuk dilakukan pemindahtanganan, PenghaPusan. E I a. b. Pasal 4 il) Aset Tak Berwujud dalam kondisi trsElrlg dan/atau rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2} huruf b: a. direklasifikasi ke dalarn Daftar Aset Lainnya/Aset Lain-Lain; ci diungkapkan dalam Catatan atas taporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan. {2) Dalam hal Aset Tak Bennrujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Aset Lairrnya/Aset Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Ber,rvujud tersebut dihapus dari Daftar Aset l,airny a I Aset Lain-Lain. Pasal 5 {1} Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan,dikernudian hari dite:mukan,maka terhadap Aset Tak Berwqiud tersebut : a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud; dan b. diamortisasi sebagaimana layaknya Aset Tak lBerwujud. (2) Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya sebagair,nana dimaksud pada ayat (1): a. clalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut rlitemukan; atau b. dalam hal tidak merniliki bukti kepemilikan, maka. :nilai aktrrrrulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwr4jud ltersebut disajikan sebesar nilai akumulasi i\mortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke lDaftar Barang Hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Bprwujud tersebut dicatat pada Da-ftar Barang Hilang. f, I BAB III mr,ar A$ET ?Ar{ BERWUJUD yAse DApa? AMoRTrsasr Pasal 6 (U Nilai ya''g dapat dilakukan Amortisasi pertama kau merupakan nilai buku per 31 Desember 2o15 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoreh sampai dengan 31 Desember 2O15. (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. (3) untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2o1s, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang. Pasal 7 Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Bemrujud sebagai akibat penambahan atau pengura.ngan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Ber-wujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi. Penambahan atau pengurangan kualitas danl atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengur;Lngan yang memenuhi kriteria sebagairnana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 8 {1} Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakrrkan amortisasi {2} Penr.mrnan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai tercatatnya melehihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwqiud tidak dapat (u t2t dimanfaptkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem. I l Pasal 9 (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berw"ujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwqfud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, lrraka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anaortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliprrti: a. nilai Aset Tak Berwqiud yang dapat dilakukan Amortisasi; b. nilai akumulasi Amortisa.si; dan c. nilai beban Amortisasi. (2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayatt (1) mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas. Pasal 1O (1) Dafam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpngaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan peayesr.raian terhadap akun beban Amortisasi dan akun akumulasi Amortisasi. (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berw'ujud yang berpengaruh terhadap I"aporan Kei*angan periode sebelum tahun anggaran berjalant maka dilakukan penyesuaian terhadap Akun Akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas. (3) Dalam hal terjadi pembahan nilai Arnortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengartrtr terhadap Laporan Ker*angan semester sebelumnya pada tahun angga.ran berjalan dan sebetrum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesrraian terhadap akun beban Amortisasi, akun akumulasi Amortisasi, dan akun ekuitas. Pasal Ll {1) Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu. (2) Nilari residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Ma.sa Manfaat. {3) Nilai yang daryt diamortisasi didasarkan pada nilai buku tahunan. f, (i) (2\ (3) (4) (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Amortisasi pertama kali, nilai yang daprat diamortisasi didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya Amortisasi. BAB I\I MASA MAIII.AAT Pasal 12 Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan: a. daya pakai; b. tingkat keusangan; dan c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tak Berwujud tersebut. Perrrerintah Kabupaten Jeneponto menetapkan masa manfaat 5 Tahun untuk semua jenis aplikasi. Masa Manf,aat Aset Tak Berwu{ud tidak dapat dilakukan pembahan. Dikecualikan dari ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tak Ber',vujud dapat dilakukan dalam hal: a. terjadi pengernbangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas rnanfaat;atau b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari. BAB V MBTODE AMORTISASI Pasal 13 (1) Arnortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Asfit Tak Berwqiud secara merata selama Masa Manfaat. f (3) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut: Amortisasi per periode = Nilai ]rang dapat diamortisasi Masa manfaat BAB VI PEITGHITUITGAN DAIT PTNCATATAN Pasal 14 (U Penghifungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Pengguna Barang. (2\ Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Pengguna Barang ditrimpun oieh Pengelola Barang. Pasal 15 Perrghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Amortisasi As,et Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya. Pe:nghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi As,et Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagairnana dimaksud pada ayat (2), datram hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara prr:porsional berdasarkan nilai rnasing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nil{ yang dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat.lL I IU {21 (3) (U (21 t3) (4) (1) {2t (1) Pasal 16 Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Benwujud dilakukan setiap akhir Tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dir:naksud dalarn Pasal 13 ayat ( 1). Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Be;rwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitrrngan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sarnpai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud. Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aeet Tak Berwrrjud tersebut ditrapuskan. BAB VII PE}ITYA"IIAI{ DAIT PEI{GUITGI{APAil Amortisasi sebagai: a. beban Pasal 17 Aset Tak Berwujud setiap Tahun disajikan Amortisasi dala:n LO entitas ,akuntansi/ entitas pelaporan; dan b. akurnulasi Amortisasi dalam Neraca entitas ,akuntansi/ entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrual. (21 AkumuLasi Amortisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan falrtor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca. Pasal 18 Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1): a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; dan b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca. Penyesuaian atas perubahaa nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2)': a. akumr:lasi Amortisasi disajikan dalam Neracal dan b. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE. $ (3) Perryesuaian atas pembahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3): a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan c. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE. Pasal 19 Inllormasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diurngkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang kurangnya memuat: a. nilai Amortisasi periode berjalan; b. periode Amortisasi; c. metode Amortisasi yang digunakan; d. Masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan; e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan f. penambahan rnaLtpurr penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, tenrrasr:k penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud. Pasal 2O Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilrakukan Amortisasi dan secara tekni^s nnasih dapat dirnanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi arrrortisasinya. Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 21 (U Penyajian, penghitungan dan pengungkapan (u (21 (1) {2) Pasal 22 Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan p.rrghu_p.r*rr. Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimzrl<sud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD. BAB VIII KBTEfl TUAIT PERALIIIAII Pasal 25 Pada saert Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 1. Aset Tak Berwujud yang diperoleh seberum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud. 2. Kore.ksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada angka 1: a. diiperhitungkan sebagai penambah nilai akun al<um*lasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca; b. di:perhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannyaAmortisasi; c. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah di.hapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud. BAB ['( I{ETE.NTUAII PEilUTUP Pasal 26 Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Talk Berwujud pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagain:rana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk penJrusrrlan Laporan Keuqngan periode yang mulai pada da:a setelah L Januari 2016 [ Pasal27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiaP orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan penemPatannya dalam Berita Daerah KabuPaten JenePonto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017.
15

PENERTIBAN TERNAK

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 89, BD.2017/No.89

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penertiban Ternak

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2006 tentang Peternakan dan Penertibannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2006 Seri E Nomor 07 Tanggal 06 Juni 2006, terkait pemilik temak yang tidak mengurus ternaknya dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun penularan penyakit kepada manusia serta dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan umum, merusak keindahan dan kebersihan kota; b. bahwa untuk terpeliharanya kelestarian lingkungan, pencegahan penularan penyakit dan menghindari gangguan lalu lintas di jalan umum, perlu mengatur kepemilikan ternak yang ditetapkan dengan Peraturan walikota;
1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699}; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nmor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 6. Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan lembaran Negara nomor 3253) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerinta.h Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925); 12. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang (Lembaran Daerah Kata Palopo Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28); 13. Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 07 Tahun 2006 tentang Petemakan dan Penertibannya; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017; 16. Peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017.
PERATURAN 'WALIKOTA PALOPO TENTANG PENERTIBAN TERNAK BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kot.a Palopo; 6. Satuan Palisi Pamong Praja adalah Satuan Palisi Pamong Praja Kota Palopo; 7. Penyidik adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 8.Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan serta berada dibawah dan tanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 9. Lurah adalah Pirnpinan dari Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat; 10. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah Pengemban Polisi Masyarakat di Desa/kelurahan 11. Tempat Penampungan Ternak adalah suatu tempat untuk Penampungan Hewan dari hasil Penertiban yang dilalrukan oleh Pemerintah Kota Palopo; 12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, atau hasil ikutannya yang terkait dengan pert.anian; 13. Peternak adalah Perorangan atau Sadan Hukum yang Melakukan usaha Peternakan; 14. Buku Register Ternak yang selanjutnya disebut BRT adalah buku tempat mencatat jenis dan jumlah ternak yang dimiliki oleh setiap petemak disetiap Kelurahan di Kot.a Palopo. 15. Erteag adalah tanda Cap yang diberikan setiap hewan untuk mengetahui identitas dan kesehatan hewan; 16. Obat bius adalah Obat yang ditembakkan untuk melumpuhkan Temak 17. Retribusi adalah Pungut.an biaya yang dikenakan kepada pemilik temak atas jasa dan biaya lainnya akibat dari Penertiban tersebut. BAB MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib pengelolaan usaha Peternakan, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan usaha, agar setiap pengelola atau pemilik ternak patuh dan taat terhadap aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. PASAL 3 Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan pemukiman yang bersih dan nyaman, bebas dari pencemaran lingkungan dan tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas serta Fasilitas Umum lainnya. BAB III LARANGAN Pasal 4 Setiap pemilik ternak tidak diperkenankan melepaskan ternaknya untuk berkeliaran sehingga dapat : a. mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan umum; b. mengganggu atau merusak barang milik orang lain; c. menimbulkan pencemaran dan meresahkan masyarakat; d. merusak keindahan dan kebersihan kota PASAL 5 (1) Pemilik ternak yang mengeluarkan temaknya dari kandang atau penangkarannya harus digembalakan ditempat yang aman dan dijaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; (2) Ternak yang digembalakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak boleh menimbulkan hal yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; (3) Ternak yang berkeliaran akan ditertibkan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Para Camat, Lurah Bhabinkamtibmas dan Bagian Hukum; (4) Pemilik temak dari ternak yang terjaring dikenakan biaya pemeliharaan BAB IV MEKANISME PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PASAL 6 (1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Camat, Lurah, Bhabinkamtibmas secara berkala dan berkelanjutan; (2} Pelaksanaan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terpadu dengan Keputusan Walikota; (3) Pemilik temak yang melakukan usaha peternakan, temaknya harus dikandangkan atau ditangkarkan sesuai dengan habitat kehidupan ternaknya serta menanam Hijauan Pakan Ternak (HPT) (4) Setiap pemilik temak dalam melaku.kan usahanya wajib memelihara kesehatan temaknya dari penyakit yang membahayakan manusia; {5} Penetapan kandang atau penangkaran harus jauh dari : a. Pemukiman penduduk; b. Rumah ibadah; c. Tempat pendidikan d. Sungai-sungai/ sumber-sumber arr bersih yang berada diwilayah kota palopo; e. Pasar; f. Terminal; g. Tempat-tempat keramaian lainnya h. Fasilitas Umum (6) Penetapan kandang atau penangkaran harus ditempatkan pada lahan miliknya atau lahan milik orang lain atas persetujuan pemiliknya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan; (7) Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan situasi dan kondisi pemukiman yang aman. Sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) untuk point a, b, c, d, e, f, g, dan h tidak diperbolehkan; pasal 7 ( 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan; (2) Apabila pemilik temak tidak mengindahkan teguran atau peringatan yang diberikan, akan dilakukan tindakan penertiban dengan upaya paksa dan selanjutnya dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil; (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Terpadu yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan, Para Camat, Lurah, Bhabinkamtibmas dan Bagian Hukum; (4) Biaya operasional Tim terpadu petugas penertiban pemilik temak yang ditunjuk akan dijabarkan dalam RKA Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan. pasal 8 (1) Temak yang berkeliaran ditemukan oleh petugas Tim Terpadu pada saat operasi berjalan, langsung diamankan dan selanjutnya diangkut ketempat Penampungan temak (Rumah tahanan temak) tanpa didahului dengan teguran atau peringatan kepada pemiliknya; (2) Rumah tahanan ternak di lengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar dan di anggarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi masalah tersebut; (3) Penjagaan Temak oleh petugas Tim Terpadu segera memberitahukan kepada pemiliknya atau dikoordinasikan dengan lurah setempat paling lambat 2 x 24 jam untuk diambil kembali; (4) Wilayah tempat Penampungan ternak (Rumah tahanan temak) ditetapkan berlokasi di Toipi Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. BABV PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK pasal 9 ( 1) Ternak yang sudah ditertibkan akan diperiksa kesehatannya oleh petugas dari Dinas pertanian, Peternakan dan Perkebunan sebelum dimasukkan ke tempat Penampungan Ternak maupun Pemeriksaan secara berkala selama ternak tersebut masih di tempat penampungan; (2) Biaya pemeriksaan ternak sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dibe bankan kepada pemilik ternak. BAB VI BIAYA PEMELIHARAAN PENERTIBAN TERNAK pasal 10 ( 1) Pemilik ternak yang ternaknya tertangkap Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan tenggang waktu untuk mengambilnya kembali paling lama 7 (tujuh) hari dengan membayar pemeliharaan yang sudah ditetapkan; (2) Ternak yang tidak diambil setelah lewat 7 (tujuh) hari dikategorikan sebagai temak tak bertuan dan dapat dilelang oleh Pemerintah Kota Palopo; (3) Hasil pelelangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan Kas Daerah; (4) Ternak yang tertangkap akan dimasukkan ke dalam Penampungan Rumah Tahanan Ternak akan dikenakan biaya pemeliharaan; (5) Selama waktu penampungan lewat 7 hari apabila ternak tersebut sakit, mati atau hilang maka hal tersebut merupakan resiko pemilik ternak; pasal 11 (1) Biaya Pemeliharaan ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada pemilik ternak dengan rincian sebagai berikut : BAB VII KETENTUAN PENUTUP pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wa1ikota lni dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
7

TATA KERJA - UNIT PELAKSANA TEKNIS - DINAS-DINAS DAERAH - UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ABSTRAK

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 53, BD 2017 (53) : 8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksud dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terkait kedudukan Rumah Sakit Mata sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2016;
Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan Pasal 3 terkait UPTD dan UPTB, Dinas-Dinas Daerah, Pasal 7 terkait Susunan Organisasi, dan Pasal 27 terkait Jabatan [ada UPTD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
8 hlm

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.