Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 18.668 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2016

Penerimaan dan Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 untuk Belanja Tidak Langsung Non Kegiatan Terhadap Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Bersertifikat Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016

APBD

Abstrak

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2014 UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG NON KEGIATAN TERHADAP KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERSERTIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2016/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 untuk Belanja Tidak Langsung Non Kegiatan Terhadap Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Bersertifikat Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dianggarkan Penerimaan dan Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 untuk belanja tidak langsung non kegiatan terhadap kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD guru bersertifikasi tahun anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan lnstansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477) 16. Peraturan Supati Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1).
PERATURAN BUPATI GOWA TENT ANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2014 UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG NON KEGIATAN TERHADAP KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERSERTIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal 1 Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 479.837.800,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah). Pasal 2 Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Supati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APSD Tahun Anggaran 2016. Pasal3 Selanja I penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Supati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APSD Tahun Anggaran 2016. Pasal4 Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
6

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 54 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO

Arsip

Download :
Peraturan Walikota Palopo Nomor 54 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, LK.2016/NO.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kearsipan Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perhubungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); dan 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikata adalah Walikata Palopo; urusan 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Palopo; 6. Dinas Kearsipan Kata Palopo adalah Unsur Pembantu Walikata dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Kearsipan Kata Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kearsipan Kata Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Kearsipan Kata Palopo; 10.Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Kearsipan Kata Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Kearsipan Kata Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan 13. Jabatan Fungsianal adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Dinas Kearsipan Kata Palopo. BAB D Susunan Organisasi Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan, terdiri atas: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri atas : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. Bidang Pembinaan Kearsipan 1. Seksi Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 2. Seksi Pembinaan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat; 3. Seksi Pembinaan Lembaga Pendidikan. d. Bidang Pengelolaan Arsip 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis; 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis; 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan. e. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BABID KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Kearsipan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Kepala Dinas Kearsipan mempunyai Tugas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Kearsipan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kearsipan, mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kearsipan Kota Palopo; b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kearsipan; c. koordinasi program dan kegiatan di Bidang Kearsipan; d. penyusunan laporan hasil kegiatan Dinas Kearsipan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; dan e. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Kearsipan mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kearsipan; b. melaksanakan perumusan teknis di Bidang Kearsipan; c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan kearsipan; d. melaksanakan penyusunan laporan hasil kegiatan Dinas Kearsipan serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; e. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi: a. melaksanakan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam lingkup dinas; d. merumuskan penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran Dinas Kearsipan; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. membuat laporan basil kegiatan Sekretariat kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; dan g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi kerjanya. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran di Dinas; b. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan di Dinas; c. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan dan Aset Dinas; e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. Paragraf2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan administrasi surat menyurat, pengelolaan aset, urusan rumah tangga dan administrasi Kepegawaian; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Daerah/Negara; b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; c. melaksanakan urusan kepegawaian; d. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; e. melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi perbaikan; f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatausahaan; g. melaksanakan penyimpanan, pemilihan, penindakan dan penjadwalan serta perumusan bahan arsip daerah; h. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan Keuangan, membuat laporan, melakukan penyelesaian tindak lanjut dan mengelola Database Dinas; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan Dinas; b. melaksanakan akuntansi dan verifikasi keuangan; c. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; f. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; g. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; h. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. Bagian Ketiga BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN Paragraf 1 Bidang Pembinaan Kearsipan Pasal 8 (1) Bidang Pembinaan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai Tu.gas Pokok melaksanakan pembinaan kearsipan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai Fu.ngsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan; b. penyiapan pembinaan kearsipan pada OPD; dan c. penyiapan pembinaan kearsipan pada perusahaan, Ormas/Orpol, danlembaga pendidikan serta masyarakat. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnik Pembinaan Kearsipan; b. melaksanakan Pembinaan Kearsipan pada OPD; c. melaksanakan pembinaan kearsipan pada Perusahaan, Ormas/Orpol, dan lembaga pendidikan serta masyarakan; d. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; e. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pembinaan Kearsipan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. - "::!- Paragraf 2 SEKSI PEMBINAAN KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH Pasal 9 (1) Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan; (2) Kepala Seksi Pembinaa.n Kearsipan Perangkat Daerah mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan bimbingan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaa.n kearsipan perangkat daerah; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah mempunyai Rincf.an Tu.gas : a. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan Perangkat Daerah; b. melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kearsipan Perangkat Daerah; c. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan Kearsipan Perangkat Daerah; d. melaksanakan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. Paragraf 3 SEKSI PEMBINAAN KEARSIPAN PERUSAHAAN, ORMAS/ORPOL DAN MASYARAKAT Pasal 10 (1) Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan; sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, ormas/ orpol dan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembinaan Kearsipan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat mempunyai Rincian Tugas : a. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat; b. melaksanakan pelaksanaan Masyarakat; sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan c. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat; d. melaksanakan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. Paragraf 4 SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN Pasal 11 (1) Seksi Pembinaan Lembaga Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan; (2) Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pendidikan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan bimbingan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada lembaga pendidikan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan; b. melaksanakan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan kearsipan Lembaga Pendidikan; dan evaluasi c. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan Kearsipan Lembaga Pendidikan; d. melaksanakan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan Lembaga Pendidikan; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. Bagian Keempat BIDANG PENGELOLAAN ARSIP Paragraf 1 Bidang Pengelolaan Arsip Pasal 12 (1) Bidang Pengelolaan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai Tu.gas Pokok: melaksanakan pengelolaan arsip serta alih media dan reproduksi arsip serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai Fungsi.: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layanan dan pemanfaatan kearsipan; b. penyiapan, penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, arsip statis serta layanan dan pemanfaatan kearsipan; dan c. penyiapan pengelolaan arsip vital, arsip in aktif dan aset nasional; '· a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengolahan kearsipan; b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengolahan kearsipan; c. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan layanan, serta kerja sama kearsipan; d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pengolahan, layanan dan pelestarian arsip daerah; e. melaksanakan akuisisi, pengelolaan, preservasi dan pemanfaatan arsip serta layanan informasi kearsipan; f. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip dinamis dan arsip statis; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; h. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. Paragraf 2 SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS Pasal 13 (1) Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Arsip; (2) Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyimpanan, penilaian, penyelamatan, pemusnahan, penyusunan jadwal retensi dan menyajikan data sebagai bahan evaluasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis mempunyai Rincian Tugas : a. melaksanakan identifikasi arsip vital dan arsip aset daerah; b. melaksanakan pelindungan dan pengamanan arsip vital dan arsip aset daerah; c. melaksanakan penyelamatan arsip vital dan arsip aset daerah; d. melaksanakan pemindahan, penataan pemeliharaan dan penyimpanan arsip inaktif; e. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip vital, arsip aset, dan arsip inaktif; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; g. membuatlaporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. Paragraf 3 SEKSI PENGELOLAAN ARSIP STATIS Pasal 14 (1) Seksi Pengelolaan Arsip Statis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pengelolaan Arsip; (2) Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Statis mempunyai Tu.gas Pokok: menyusun rencana petunjuk teknis kegiatan pengelolaan arsip statis dan melakukan penyimpanan, pemeliharaan arsip dan dokumen/ surat; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan arsip Statis mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan persiapan, penetapan, penyerahan dan penerimaan fisik dan daftar arsip statis; b. melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip statis; c. menyusun guide, daftar, dan inventaris arsip statis; d. melaksanakan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan perlindungan serta penyelamatan arsip statis; e. melaksanakan alih media dan reproduksi serta pengujian autentisitas arsip statis; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; '· h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. Paragraf 4 SEKSI LAYANAN DAN PEMANFAATAN KEARSIPAN Pasal 15 (1) Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Arsip; (2) Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan pembinaan pemberian pelayanan, peninjauan, informasi kepada organisasi perangkat daerah, ormas/ orpol, masyarakat dan lembaga pendidikan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan penyajian arsip menjadi informasi; b. melaksanakan layanan arsip dinamis dan arsip statis; c. mengelola jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN) dan pengaduan masyarakat; d. melaksanakan penelusuran arsip statis; e. menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip; f. melaksanakan layanan jasa sistem, penataan dan penyimpanan arsip serta jasa pembuatan sistem manual kearsipan dan otomasi kearsipan; g. melaksanakan perawatan dan reproduksi arsip; h. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. membuat laporan hasil kegiatan Seksi layanan dan Pemanfaatan kearsipan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. BAB V TATAKERJA Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Kepala DinasKearsipan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing• masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kearsipan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kearsipan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing• masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 20 ( 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kearsipan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing• masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat senior, bertanggungjawab dan berada di bawah Kepala Dinas; ... BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan dilakukan pengundangan dalam berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Palopo
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 48 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo

Download :
Perbup Wonosobo Nomor 48 Tahun 2016.pdf

Abstrak

kedududukan-susunan-organisasi-tugas-fungsi-tata-kerja-dinas-penanaman-modal-ptsp

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/No.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 40 Tahun 2016

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Arsip Standar/Pedoman

Download :
Perbup Sukabumi 40 2016.pdf

Abstrak

pedoman - tata - naskah - dinas - elektronik - di - liongkungan - pemerintah - kabupaten - sukabumi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2016/40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya mewujudkan sistem administrasi persuratan yang efektif dan efisien dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata naskah dinas berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mentapkan Perbup tentang pedoman Tata Naksah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab, Sukabumi.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Spesifikasi Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik, Unsur Pendukung Ssitem Tata Naskah Dinas Elekronik, Pengelola Tat Naskah Dinas Elektronik, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
22 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2016

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Download :
PERDA No. 6 TTG IPPT.pdf

Abstrak

LINGKUNGAN HIDUP - perizinan, pelayanan publik

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

ABSTRAK:

Izin penggunaan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pemanfaatan tanah yang ada di Kota Banjarbaru sebagai salah satu dari bagian pemanfaatan ruang dikendalikan melalui izin penggunaan pemanfaatan tanah sehingga tidak merugikan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, izin penggunaan pemanfaatan tanah tidak termasuk jenis retribusi daerah maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Kepres No. 34 Tahun 2003; Permendagri No. 08 Tahun 1993; Permendagri No. 4 Tahun 1996; Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006; PermenPU No. 41/PRT/M/2007; Permen Perumahan Rakyat No. 11/PERMEN/M/2008; Peraturan Ka. BPN No. 1 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPU dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016; Kep. Ka. BPN No. 2 Tahun 2003; Kep. Ka. BPN No. 34 Tahun 2003; Perda Kota Banjarbaru No. 08 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, dengan Ketentuan sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Ruang Lingkup; c. Tujuan; d. Ketentuan dan Mekanisme Perizinan; e. Pembatalan dan Penangguhan Izin; f. Pembinaan dan Pengawasan; g. Ketentuan Pidana; h. Penyidikan; i. Ketentuan Peralihan; j. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 80 Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
73perbup-nomor-80-tahun-2016.pdf

Abstrak

stuktur - organisasi - dan - tata - kerja - kecamatan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD 2016/80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Pemerintah Kab. Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Penyelemggaraan Fungsi Pelayanan Publik, Tata Kerja, Jabatan Perangkat Daerah, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
24 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2016

Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Di Kabupaten Pangandaran

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Desa

Download :
2. PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

pelayanan - kesehatan - gratis - di - puskesmas - puskesmas - tertentu - pos - kesehatan - desa - pondok - bersalin - desa - dan - labilatorium - kesehatran - daerah - di - kabupaten - pangandaran

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Di Kabupaten Pangandaran

ABSTRAK:

Bahwa kesehatan meruapakan investasi masa depan bagi penigkatan SDM dan produktivas, dalam upaya meningkatan dersjat ikesehatan masyarakat maka perlu menetapkan Perbup tentang pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatanm Desa, Pomdok Berasalin dan Lab. Kesehtan Daerah di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 53 Tahun 2004; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 3 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran no. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sasaran, Jenis Pelayanan Kesehatan, Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis, Syarat Untuk Memperoleh Pelayanabn Kesehatan Gratis, Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis, Pembiayaabn Pelayanan Kesheatan Gratis, Prosedur Permintaan Pembayaran Verifikasi Dan Penyaluran Dana pelayanan kesehatan Gratis, Pembinaan Pencatatan Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
25 Hlm.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2016

Analisis Biaya Keluaran Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BIG No. 10 Tahun 2017 tentang Analisis Biaya Keluaran Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Download :
Peraturan BIG Nomor 12 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2014

Download :
PERBUP-NO-2-TAHUN-2016.pdf

Abstrak

tunjangan perumahan - dprd

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dan dalam rangka mengemban amanat rakyat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, perlu memberikan tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang 1 Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten yang diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2014 dicabut.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
56perbup-nomor-53-tahun-2016.pdf

Abstrak

struktur - organisasi - dan - tata - kerja - dinas - sosial

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2016/53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL

ABSTRAK:

Bahwa untuk melakanakan ketentuan Pasal 7 Perda No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana tela diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi , Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik, Tata Kerja, Jabatan Berangkat Daerah, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
21 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT