Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2007

Menemukan 2.529 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.04/2007

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

Download :
PMK-144-tahun-2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.011/2007

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

Diubah dengan :

PMK No. 127/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

Download :
PMK Nomor 129 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 5.A Tahun 2007

Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2002

Download :
PERBUP 5.A TAHUN 2007.pdf

Abstrak

TARIF AIR MINUM

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5.A, BD.2007/No.1 Seri E Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo serta dalam rangka mendukung pendapatan asll daerah, maka perlu adanya perubahan terhadap tarif air minum dan jasa pelayanan yang diberikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo, ketentuan air minum diusuikan oleh Direksl dan ditetapkan oleh Bupati; bahwa ketentuan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tarip Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonoml Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat liIPurworejo Nomor 85 Tahun 1974; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif air minum dan kelompok pelanggan, tata cara dan tempat pembayaran rekening, pelanggaran dan denda,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2007.
Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2002 dicabut.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 13.A Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa

Desa Standar/Pedoman Dana Desa

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa

Download :
PERBUP 13.A TAHUN 2007.pdf

Abstrak

DANA ALOKASI UMUM DESA - PEDOMAN PENGELOLAAN

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13.A, BD.2007/No.13.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut atas di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa dan guna menjamin pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Umum Desa agar lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna, maka Bupati Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa; bahwa pedoman pengelolaan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa, tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa;
Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang lampiri Permohonan pencairan DAUD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2007.
2 hal

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.05/2007

Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instsni Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah

Mencabut :

PMK No. 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 119 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.07/2007

Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2008

APBD

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022

Download :
PMK 95 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.06/2007

Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

Diubah dengan :

PMK No. 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

Download :
2007 PMK 122 (tatakerjapanpiuneg).pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2007

Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan Larangan dan/atau Pembatasan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan

Download :
PMK Nomor 161 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.01/2007

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak

Hukum Acara dan Peradilan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak

Mencabut :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Download :
PMK 06 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 44/PER/M.KOMINFO/12/2007 Tahun 2007

Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Mengubah :

Permenkominfo No. 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tahun 2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran

Download :
Permen Kominfo Nomor 44 Tahun 2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2007

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007.