Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengendalian terhadap
dampak gangguan dalam pendirian tempat
usaha di Kabupaten Rembang, maka perlu
mengatur kembali pendirian tempat-tempat
usaha dengan dengan pemberian izin
gangguan; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 T ahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1996
tentang lzin Tempat Usaha perlu ditinjau dan
diatur kembali; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Tentang Retribusi lzin Gangguan;
Hinder Ordonantie Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Perauran Bupati ini mengatur tentang perizinan, retribusi, pelaksana dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun
1996 dicabut.
46 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Terminal Penumpang Pada Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengelolaan Unit Terminal Penumpang maka Perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengeluaran-Pengeluaran untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Wajib Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2007 masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota
Magelang dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 belum ditetapkan,
maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang sebagai dasar untuk
pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib mendahului
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU No 22 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2004;
Peraturan walikota ini mengatur tentang perincian besaran jumlah anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2006
PEJABAT FUNGSIONAL PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH - MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2005/No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Dan Prosedur Pengangkatan Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan bimbingan dan kemampuan
profesional pedidikan di luar sekolah perlu adanya Pejabat Penilik
untuk memimpin dan mengelola pendidikan di luar sekolah dalam
upaya meningkatkan mutu pendidikan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Rembang tentang Mekanisme dan Prosedur
Pengangkatan Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar
Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
15/KEP/M.PAN/3/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dasar pengangkatan penilik pendidikan luar sekolah, seleksi penilik pendidikan luar sekolah, tugas tim seleksi, penetapan nominasi, persyaratan pengangkatan guru, kepala sekolah dan staf tata usaha sebagai pejabat fungsional penilik pendidikan luar sekolah, berkas pendukung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2006.
13 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab. Sumedang Tahun 2006 No. 14 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 412/5 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Bergulir Lembaga Ekonomi Desa Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan lembaga
ekonomi desa, usaha mikro, kecil dan meengah menjadi pelaku
ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan
dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang
intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal
bergulir; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar
pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka
dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan bantuan Dana Bergulir Lembaga Ekonomi Desa
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 050/28/2005; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 903/05/2006; Keputusan Bupati Temanggung Nomor 903/81/2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, status dan sumber dana, persyaratan penyaluran dan penerimaan pinjaman, perorganisasian program, jasa, bunga, jangka waktu, nilai pinajman dan jaminan, mekanisme dan prosedur penyaluran dana, pengembalian pinjaman, monitoring dan evaluasi, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2006.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpanan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa arsip merupakan bahan bukti otentik yang sangat penting, sehingga harus disimpan dan dirawat dengan batik secara fisik maupun informasinya; bahwa agar arsip dapat terpelihara baik fisik maupun informasinya, maka diperlukan sarana penyimpanan arsip yang memenuhi standard agar arsip dapat dipelihara dengan balk dan terjamin keamanannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan pedoman Penggunaan Sarana Penyimpanan Arsip dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nmor 3 Tahun 1979; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpanan Arsip
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2006.
24 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2006/Nomor 5 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2006.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
