Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pelayanan Terpadu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas Pelayanan Aparatur kepada masyarakat agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu dibentuk suatu unit yang mampu menampungsemua pelayanan kepada masyarakat; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pembentukan
Bab IV Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab V Organisasi
Bab VI Tata Kerja
Bab VII Pengangkatan dan Pemberhentian
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2005.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1974, UU No.23 Tahun 1997, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.20 Tahun 1990, PP No.18 Tahun 1999, PP No.19 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1999, PP No.41 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, PP No.8 Tahun 2003, PP No.9 Tahun 2003, Perda No.2 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2005.
Pergub ini memiliki 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 31 Tahun 2005
kesehatan - program jaminan pemeliharaan kesehatan - askeskin
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2005/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJPK-MM)/Askeskin di Puskesmas Kabupaten Tegal Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJPKMM)/Askeskin pemerintah telah menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara; bahwa penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJPKMM)/Askeskin menggunakan sistem kapitasi berdasarkan jumlah masyakarat miskin yang terdaftar; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Peserta Program JPK-MM di Kabupaten Tegal, diperlukan petunjuk teknis penyelenggaraan program; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJPK-MM)/Askeskin di Puskesmas Kabupaten Tegal Tahun 2006;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 3 Tahun 1992; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; Perda Kab Tegal No 16 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, prinsip penyelenggaraan dan prosedur pelayanan, kegiatan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di puskesmas, pengelolaan dana program askeskin, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2005.
18 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 19 Tahun 2005
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BOALEMo
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2005/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalem
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
ABSTRAK:
bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pearturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomro 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang retribusi Izin Gangguan telah ditetapkan Bupati tegal engan Keputusan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2003 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 1; bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tetang pembentukan Organisasi Dinas-DInas Daerah, maka perlu menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal;
UU Gangguan Tahun 1926 Nomor 226, UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 1967; UU No 6 Tahun 1968; UU No 11 Tahun 1970; UU No 1 Tahun 1967; UU No 12 Tahun 1970; UU No 6 Tahun 1968; UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 1992; UU No 18 tahun 1997; UU No 23 Tahun 1997; UU No 10 Tahun 2004; UU No 34 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 27 Tahun 1999; PP No 66 Tahun 2001; Keppres No 33 Tahun 1992; Perda Kab Daerah Tk II Tegal No 3 Tahun 1991; Perda Kab Daerah Tk II Tegal No 7 Tahun 1999; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2002; Perda Kab tegal No 14 Tahun 2002; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 16 Tahun 2004; Kepbup Tegal No 27 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang obyek, subyek dan besarnya retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, pengaturan izin gangguan, persyaratan permohonan izin gangguan, jangka waktu berlakunya izin dan daftar ulang, tata cara pemungutan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penolakan dan pencabutan izin gangguan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2005.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2003
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
