Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 958 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004

Rencana Bisnis Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/117/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian Rencana Kerja Bank dan Laporan Pelaksanaannya

Download :
Peraturan BI No. 6-25-PBI-2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 17 Tahun 2004

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Struktur Organisasi

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2004/No. 17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK:

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh daerah, Karakteristik, Potensi dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; PP No.9 Tahun 2003; Kepres No.44 Tahun 1999;
Perda Ini Mengatur Mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Meliputi; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan; Susunan Organisasi; Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian; Kelompok Jabatan fungsional; Tata Kerja;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2004.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
8 hlmn;1 pnjelasan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2004

Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 34 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Download :
PP No.27 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 11 Tahun 2004

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Struktur Organisasi

Download :
11 2004.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 2004

Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo, Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon Dan Kejaksaan Negeri Amurang

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KEPPRES No.96 TH 2004.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 2004

Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Kuching, Sarawak, Malaysia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
KEPPRES No.86 TH 2004.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 2004

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 49 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika

Download :
KEPPRES No.99 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Peraturan_Daerah_25_2004.pdf

Abstrak

kedudukan keuangan bupati - wakil bupati

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2004/NOMOR.44

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 168 ayat { 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undanq-undanq Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bupati dan Wakil Bupati Bab III Kedudukan KeuanganBupati dan Wakil Bupati Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2004.
9 hlm

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 104 Tahun 2004

Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 34 Tahun 1999 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

Download :
KEPPRES No.104 TH 2004.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2004.