Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

Menemukan 851 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2002

Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda no. 2-2002 ttg pembentukan sekretariat DPRD kota.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2002/NO.2, TLD No.2, LL KAB.SAMBAS: 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak

ABSTRAK:

bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwalikan Rakyat Daerah sebagai Badan Legistatif Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.25 Tahun 2000, PP No.84 Tahun 2000, Perda No.9 Tahun 2000
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2001.
6 halaman dan 2 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2002

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
P_SUMUT_6_2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Agribisnis Dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda No.3 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2002

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda No.4 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 9 Tahun 2002

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.-9-Thn-2002-kendaraan-bermotor1.pdf

Abstrak

retribusi pengujian kendaraan motor

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2002/NO.63

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

a. Diserahkannya kewenangan dibidang Perhubungan, maka Perhubungan Darat Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi Kewenangan Daerah b. Untuk menjamin keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor perlu diadakan pengujian kendaraan
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 13. Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2000 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 18. . Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001
Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi terhadap pelaksanaan ujian bagi kendaraan bermotor oleh petugas penguji kendaraan bermotor

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2002.
15

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2002

Pungutan Daerah Atas Pelayanan Kegiatan dan Perijinan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Kabupaten Kapuas

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PERIZINAN

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2002/12 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Kegiatan dan Perijinan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Kabupaten Kapuas

ABSTRAK:

A. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya pengaturan pemberian pelayanan atas kegiatan dan perijinan Lalu Lintas Angkutan Sungai, dan Penyebrangan Kabupaten Kapuas B. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten Kapuas;
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1960; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN BAB III : JENIS PUNGUTAN BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKATAN PUNGUTAN BAB V : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN BAB VI : WILAYAH PUNGUTAN BAB VII : TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VIII : KETENTUAN PIDANA BAB IX : PENYIDIKAN BAB X : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2002.
20 Halaman

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Download :
UU Nomor 28 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2002

Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Download :
PP No.38 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 2002

Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, Dan Menengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
KEPPRES No.56 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 3 Tahun 2002

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

Struktur Organisasi

Download :
Perda-Nomor-3-Tahun-2002.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - DINAS-DINAS - DAERAH - perubahan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2002/No. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

ABSTRAK:

Dengan adanya Perubahan Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Kantor Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Unit Pelaksana Teknik Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta adanya perubahan nama seksi pada Dinas Perkotaan maka perlu merubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Struktur Kelembagaan Dinas - Dinas Daerah; Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan volume kerja yang semakin meningkat dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan, dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah .
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Batang Hari No. 4 Tahun 2001.
Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2002.
Menambah Pasal 6 ayat 1 Huruf j dan k
5 hlmn; 1 pnjlsn; 2 lmprn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2002.