Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1999

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
PP No. 56 th 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 125 Tahun 1999

Bahan Peledak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994
KEPPRES No. 86 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak
KEPPRES No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak

Download :
Keppres_No_125 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1999

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PP No. 68 th 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah

Download :
Kepmendagri 62 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 1999

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pajak dan Retribusi Daerah Perekonomian

Download :
PERDA NO 17 TH 1999 RETRIBUSI PASAR_GROSIR_DAN_ATAU_PERTOKOAN.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - EKONOMI - PASAR - GROSIR

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.1999/21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat ll.rnaka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ; bahwa untuk memungut retribusi tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1995; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanggal 7 Desember 1999 No. 30/KEP/1999
PERDA ini mengatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1999.
22 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 159 Tahun 1999

Memberikan Amnesti Kepada Beberapa Terpidana

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keppres_No_159_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 137 Tahun 1999

Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres_No_137_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 3 Tahun 1999

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

CETAK PETA

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 1999/ NO. 23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, perlu disesuaikan; b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1824); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah (Lemabaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3256); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3692); 7. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dearah Perubahan; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Kolaka Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi penggantian biaya cetak peta dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek ; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; tata cara pemungutan; wilayah pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; kadaluwarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; pengawasan ketentuan pidana; serta penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 1999.
19

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 1999

Yayasan yang Didirikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Yayasan

Download :
4682PERDA_NO_4_TAHUN_1999.pdf

Abstrak

YAYASAN

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.1999/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Yayasan yang Didirikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

ABSTRAK:

bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah pengadaan, penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas umum agar senantiasa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; bahwa agar fasilitas umum senantiasa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, diperlukan adanya suatu Organisasi tanpa tujuan laba yang berbentuk Yayasan berstatus non Dinas yang dapat melakukan pengelolaan secara profesional baik yang menyangkut peningkatan daya guna, kebersihan maupun pemeliharaannya; bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud diatas pcrlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang mengatur tentang Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
Staatblad Tahun 1847 Nomor 23; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian dan syarat pendirian, tujuan, kekayaan, pengurus, syarat pengurus dan badan pengelola, wewenang pengurus dan badan pengelola, pengurus, tata cara pengangkatan pengurus, wewenang, laporan tahunan,pengesahan dan pertanggung jawaban, masa jabatan dan pemberhentian pengurus dan badan pengelola, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan likuidasi, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1999.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 1999.