Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1999

Menemukan 543 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 174 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Remisi
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
Download file:
Keppres_No_174_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 173 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pemberian Amnesti
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
Keppres_No_173_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 172 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Perkebunan
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 175 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 Tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Download file:
Keppres_No_172_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 171 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Mencabut
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. KEPPRES No. 121 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999
  3. KEPPRES No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
  4. KEPPRES No. 182 Tahun 1998 tentang Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara
Download file:
Keppres_No_171_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 170 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres_No_170_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 169 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pengesahan ASEAN Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN Mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit)
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres_No_169_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 168 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Seychelles For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres_No_168_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 167 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pengesahan Protocol To Amend The Agreement Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Philippines, The Republic Of Singapore, And The Kingdom Of Thailand For The Promotion And Protection Of Investments (Protokol Perubahan Terhadap Perjanjian Antara Pemerintah-Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, Dan Kerajaan Thailand Untuk Peningkatan Dan Perlindungan Investasi)
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)
Download file:
Keppres_No_167_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 166 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 133 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 Tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
Mencabut
  1. KEPPRES No. 139 Tahun 1998 tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
Download file:
Keppres_No_166 Tahun 1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 123 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Pengembangan Usaha Nasional
Download file:
Keppres_No_165_Th_1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan