Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1997

Menemukan 189 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1997

Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Download :
PERPU NOMOR 1 TAHUN 1997.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1997

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Doha, Qatar

Ketatanegaraan, Kenegaraan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_33 TH 1997.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1997

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandaaceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_02 TH 1997.pdf

Abstrak

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
Inmendagri No.21 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 1997

Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Download :
Keputusan_Presiden_no_03 TH 1997.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1997

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994

Pengadaan Barang/Jasa Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak

Mengubah :

KEPPRES No. 86 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak
KEPPRES No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak

Download :
Keputusan_Presiden_no_14 TH 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1997

Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
PP No. 34 Th 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 24 Tahun 1997

IJIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM/TIDAK UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda Kota Kupang Nomor 24 Tahun 1997.pdf

Abstrak

angkutan - izin

1997

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IJIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM/TIDAK UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

ABSTRAK:

Bahwa dengan semakin mantapnya pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan pembangunan di Kotamadya Kupang pada dewasa ini merangsang timbulnya usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan; bahwa untuk memperoleh keseimbangan antara pendapatan dan penerimaan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyempurnaan atau pengembangan fasilitas angkutan penumpang umum, dipandang perlu untuk menetapka Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan bermotor umum/tidak umum.
Dasar hukum Perasturan Daerah ini adalah UU No 5 Tahun 1974; UU No 64 Tahun 1958; UU No 5 Tahun 1996; UU No 14 Tahun 1992; UU No 12 Tahun 1957; UU No 13 Tahun 1980; UU No 8 Tahun 1981; PP No 27 Tahun 1981; PP No 41 Tahun 1993; PP No 44 Tahun 1993; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor:KM 109 Tahun 1990; Keputusan Menteri Perhubungan No:KM 68 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan No:KM 69 Tahun 1993; Instruksi Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 1969; Perda Kotamadya Tingkat II Kupang No 16 Tahun 1997
Peraturan Daerah ini terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ketentuan Iziin Usaha Angkutan; BAB III Pemindahan Hak dan Tidak Berlakunya Izin Usaha Angkutan; BAB IV Ketentuan Pengawasan dan Pengendalian; BAB V Ketentuan Retribusi; BAB VI Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran; BAB VII Ketentuan Pidana; BAB VIII Ketentuan Penyidikan; BAB IX Ketentuan Lain-lain; BAB X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 8 Tahun 1997

Lambang Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Perda Kota Kupang Nomor 8 Tahun 1997.pdf

Abstrak

daerah - lambang

1997

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang

ABSTRAK:

bahwa dengan terbentuknya KOtamadya Daerah Tingkat II Kupang pada tanggal 25 April 1996, hingga kini belum mempunyai Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang; bahwa Lambang Daerah adalah untuk mewujudkan suatu identitas Wilayah/Daerah termasuk penyelenggaraan Pemerintah Dearah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Dearah tentang lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1970; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor
Peraturan Daerah ini terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Bentuk/Ukuran dan Tata Warna; BAB III Lukisan, Makna Lukisan dan Makna Warna; BAB IV Penggunaan Lambang Daerah; BAB V Ketentuan Pidana; BAB VI Ketentuan Penyidikan; BAB VII Ketentuan Lain-lain; BAB VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 1997.
6 halaman; 1 halaman lampiran

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1997.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1997

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 1997.