Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1991

Menemukan 192 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 1991

Peraturan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1988 tentang Menunggu Kendaraan Umum

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1988 tentang Tempat Menunggu Kendaraan Umum.

Abstrak

tempat tunggu kendaraan umum

1991

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.-/No.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peraturan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1988 tentang Menunggu Kendaraan Umum

ABSTRAK:

bahwa tarip retribusi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Tempat Menunggu KendaraanUmum tidak sesuai lagi dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/246/91 tentang Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/246/91 tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990; Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/246/91; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II PurbalinggaNomor 11 Tahun 1988;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1988 pada Pasal (6).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 1991.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1988 diubah.
4 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1991

Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP NO 63 TH 1991.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1991

Perubahan Status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak Sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 18 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta - Cikampek Dan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 Tentang Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pada Beberapa Jalan Tol Dan Jembatan Tol
KEPPRES No. 25 Tahun 1988 tentang Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pada Beberapa Jalan Tol Dan Jembatan Tol
KEPPRES No. 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dan Jembatan Menjadi Jalan Tol Dan Jembatan Tol

Download :
KEPPRES NO 20 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 1991

Usaha Penginapan Remaja

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
4625PERDA_NO_15_TAHUN_1991.pdf

Abstrak

USAHA PENGINAPAN REMAJA

1991

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.1992/No. 4 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Penginapan Remaja

ABSTRAK:

bahwa dengan telah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984, khususnya Pasal 3 huruf c, maka Usaha Penginapan Remaja diserahkan kepada Daerah Tingkat II; bahwa seuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/92/88 tanggal 25 April 1988, Usaha Penginapan Remaja tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1957; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/PHB- 79 dan No 208 Tahun 1979; Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304/MPPT-85; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/92/1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988;
Peraturan Daerah mengatur tentang bentuk usaha dan permodalan, persetujuan prinsip, perijinan dan pencabutan, kewajiban pemimpin usaha penginapan remaja, retribusi, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 1992.
12 hal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 1991

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Cooperation (PT. Indosat)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

Download :
PP NO 77 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II

Download :
PP NO 57 TH 1991.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1991

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1991

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Mencabut :

PP No. 53 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum
PP No. 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi Untuk Umum

Download :
PP NO 24 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1991

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Utara

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara

Download :
PP NO 22 TH 1991.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1991

Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara

Download :
KEPPRES NO 21 TH 1991.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1991

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 1991.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1991.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1991.