PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1982

Menemukan 172 peraturan dalam 0,011 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 82 Tahun 1982
Mengesahkan "An Agreement To Establish The Intergovernmental Council Of Copper Exporting Countries Cipec" dan "Modification Of The Cipec Agreement"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 64 Tahun 1982
Susunan Organisasi Universitas Tanjungpura

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1982
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
Diubah dengan :
  1. PP No. 3 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982
Mengubah :
  1. PP No. 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982
Tata Pengaturan Air

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
  2. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
  3. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Mencabut :
  1. BAB I, BAB II, BAB IV, BAB V, dan BAB VI Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad 1936 Nomor 489)
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1982
Susunan Organisasi Universitas Lampung

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 1982
Pembentukan Panitia Nasional Peresmian Berakhirnya Pemugaran Candi Borobudur

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1982
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya, ABRI Dan Golongan Karya Bukan ABRI

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1986 tentang Tatacara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Utusan Golongan-Golongan Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 30 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Pakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 48 Tahun 1982
Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bandung

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1982
Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan