Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015

Pengusahaan Sumber Daya Air

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam PP ini diatur mengenai penyelenggaraan pengusaan sumber daya air yang meliputi sumber daya air permukaan dan air tanah. Pengusahaan sumber daya air tersebut, dapat diselenggarakan apabila air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan air masih mencukupi. Pengawasan pengusahaan sumber daya air dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

121

Bentuk

Peraturan Pemerintah (PP)

Bentuk Singkat

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

28 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2015

Tanggal Berlaku

28 Desember 2015

Sumber

LN. 2015 No. 344, TLN No. 5801, LL SETNEG : 40 HLM

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 37832 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PP Nomor 121 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Mencabut :

PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

Sumber Daya Air - Pengusahaan
2015
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 121, LN. 2015 No. 344, TLN No. 5801, LL SETNEG : 40 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengusahaan Sumber Daya Air
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam PP ini diatur mengenai penyelenggaraan pengusaan sumber daya air yang meliputi sumber daya air permukaan dan air tanah. Pengusahaan sumber daya air tersebut, dapat diselenggarakan apabila air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan air masih mencukupi. Pengawasan pengusahaan sumber daya air dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran masyarakat.
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku ketentuan yang mengatur mengenai Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air untuk keperluan usaha yang tertuang dalam PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015

Pengusahaan Sumber Daya Air

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT