Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2018
ABSTRAK:
- Bahwa Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebagai Kepala Pemerintah Aceh telah dipilih melalui suatu proses yang demokratis, bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor Pemerintahan;
Bahwa dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 20 Juni 2017, masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya memperhatikan dan menjabarkan visi dan misi serta program prioritas Gubernur Periode 2017-2022;
Bahwa akibat penyesuaian dengan visi dan misi serta program prioritas Gubernur periode 2017-2022 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh, mengalami perubahan esensi dan materinya lebih lebih dari 50 persen sehinggan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Gubernur tersebut perlu dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Gubernur yang baru mengenai masalah tersebut;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, setiap Tahun Anggaran Pemerintah Aceh menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2007; Perpres No.2 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.54 Tahun 2010; Permendagri No.32 Tahun 2017; Permendagri No.33 Tahun 2017; Permendagri No.95 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.12 Tahun 2013; Qanun Aceh No.19 Tahun 2013; Qanun Aceh No.2 Tahun 2008; Pergub Aceh No.78 Tahun 2015; Pergub Aceh No.9 Tahun 2017.
terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 44 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka kepala daerah perlu mengatur Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015.
Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Perubahan RKPD menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.
5 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasakan pasal 343 ayat I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya sesuaian dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo tahun 2023 perlu penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2023; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 81 Tahun 2022; Kepmendagri No 50 Tahun 2021; Perda Provinsi Jambi No 6 Tahun 2009; Perda Provinsi Jambi No 10 Tahun 2013; Perda Provinsi No 11 Tahun 2021; Perda Tebo No 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Tebo No 3 Tahun 2014; Perda Tebo No 8 Tahun 2016; Perda Tebo No 1 Tahun 2023; Pebup Tebo No 12 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023-2037
ABSTRAK:
bahwa sistem penyediaan air minum sebagai salah satu
pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai
salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap
sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya; bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum untuk menjamin keberlanjutan fungsi
penyediaan air minum di Kabupaten Temanggung, maka perlu
disusun dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu dibuat
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan
Air Minum Tahun 2023-2037;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika RISPAM, Jangka Waktu dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
353 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Demak Tahun 2022-2042
ABSTRAK:
bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air minum
masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan
pesatnya pertambahan populasi penduduk, dapat
dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM); bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan
Air Minum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, disusun dan ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum Kabupaten Demak Tahun 2022-2042;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria Teknis dan Standar, Penetapan dan Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2014 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 15 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukaraara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Provinsi Kalimantan Tengah;
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 109.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Katingan;
2. Memberikan perlindungan bagi Masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif merkuri;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporani;
4. Penegakan hukum;
5. Pembiayaan;
6. Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
172 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024
ABSTRAK:
- bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023
1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode (satu) tahun terhitung mulai tanggal Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program dan kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
-
Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno
Deficiency Syndrom adalah virus perusak sistem kekebalan
tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau,
meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah,
usia, status sosial dan jenis kelamin sehingga perlu dilakukan
upaya penanggulangan;
bahwa penanggulangan Human Immunodeficiency VirusAcquired
Immuno Deficiency Syndrom di Kabupaten Kebumen
harus diselenggarakan secara intensif, menyeluruh, terpadu
dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired
Immuno Deficiency Syndrome Kabupaten Kebumen Tahun 20212026;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome Kabupaten Kebumen Tahun 20212026
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Rencana Aksi Daerah, Strategi, Program Dan Kegiatan, dan
Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
125 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 44 Tahun 2018
tata cara dan persyaratan pelaksanaan penyediaan listrik bagi rumah tangga tidak mampu.
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD.2018/NO.44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Penyediaan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perda No.4 Tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan diprovinsi gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2009; Perpres No.15 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.32 Tahun 2011; Perda No.4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tujuan dan sasaran, tata cara pelaksanaan, persyaratan dan mekanisme penerima bantuan penyediaan listrik, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Tahun 2023-2033
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan sampah merupakan kebutuhan dasar
masyarakat yang harus dipenuhi guna meningkatkan derajat
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945; bahwa seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan ragam karakteristik sampah, sehingga perlu perencanaan teknis dan manajemen persampahan dalam
penanganan sampah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menyusun dokumen
perencanaan teknis dan manajemen persampahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perencanaan Teknis dan
Manajemen Persampahan Tahun 2023-2033;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan, Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
