Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor :
33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2017 dipandang perlu dilakukan
penyesuaian Standar Biaya Umum di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 33/PMK.02/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017; BAB III
STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2017; BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan
Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 yang terakhir
dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor….. Tahun
2016 tentang Perubahan Pertama atas peraturan
Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak
berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi guna mempermudah dalam penghitungan biaya operasional untuk transportasi dan akomodasi Kominda dalam melakukan kunjungan kerja baik dalam daerah maupun luar daerah, maka penghitungan biaya transportasi dan akomodasi perlu dikelompokkan dalam hitungan orang/bulan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.2 Tahun 2002, UU No.3 Tahun 2002, UU No.16 Tahun 2004, UU No.34 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 1988, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.67 Tahun 2013, Permendagri No.11 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.41 Tahun 2010, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda Sanggau No.21 Tahun 2007, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 3 dan Lampiran ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SANGGAU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2015.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 12 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Belanja Daerah Berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 tahun 1950:
UU No 1 Tahun 2004:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 1 Tahun 2022:
PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2019:
Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 19 Tahun 2016:
Permendagri No 108 Tahun 2016:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Perda Prov Jawa Timur No 2 Tahun 2007.
Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud merupakan pedoman untuk pelaksanaan belanja daerah dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah Tahun Anggaran 2023. Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud memiliki harga rendah, rata-rata, dan tinggi, guna mengakomodasi adanya varian harga pada komponen yang sama di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 30 Tahun 2018
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Karo No. 9 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019
STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah, daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Pusat dalam penyusunan RKA K/L
Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
Belanja daerah untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berpedoman kepada standar harga satuan regional; Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK-3/2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu ditetapkan besaran biaya operasional monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi.
Undang – Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016.
Standar Biaya Masukan; Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Perjalanan Dinas Luar Negeri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 30 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sanggau No. 24 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta dalam upaya penyesuaian terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka Perbup No. 35 Tahun 2016 tentang SBU Pemerintah Kab. Sanggau TA. 2017 sebagaimana diubah dengan Perbup No. 29 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda Kab. Sanggau No. 3 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Satuan SBU, Besaran SBU, Pembentukan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
10 Halaman; Lampiran : 43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020, khususnya terkait pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Blora perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar biaya Pemerintah Kabupaten Blora;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019; Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2020.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020
76 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tertibnya pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang standar harga barang dan jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 30 Tahun 2020
penempatan uang daerah pada bank umum pemerintah dalam bentuk deposito berjangka
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2020/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk Deposito Berjangka.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolan Keuangan Negara/Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.7 Tahun 1992 sebgaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998; UU No.50 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.39 Tahun 2007; PP No.60 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.64 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang penempatan uang daerah pada bank umum pemerintahan dalam bentuk deposito berjangka termasuk didalamnya mengtaur tentang penempatan uang daerah dalam bentuk deposito, mekanisme penempatan uang daerah dalam bentuk deposito, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 30 Tahun 2013
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2013/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pohuwato No. 7 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Nasional Penggulangan bencana No. 6.A Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, dana siap pakai, prosedur penyaluran dan penggunaan dana siap pakai, pemantauan dan pelaporan, pengawasan, sanksi dan pengaduan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 41 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Satuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam Peraturan ini adalah : Bahwa untuk mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang pertunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Reguler Tahun 2021,perlu adanya pengaturan mengenai Besarn Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 17 Tahun 2000;UU No 36 Tahun 2009;UU No 17 Tahun 2003;UU No 44 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 10 Tahun 2020;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 18 Tahun 2016;Perpres No 42 Tahun 2013;Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 2 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 34 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 41 Tahun 2008;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 078/M/2008;Permenkes No 2269/Menkes /Per/XI/2011 Tahun 2011;Permenkes No 39 Tahun 2016;Permenkeu No 231/PMK.03/2019;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2020;Permenkeu No 48 Tahun 48 /PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No 9 /PMK.07/2020;Surat edaran Menteri Dalam Negeri No 971 - 7791 Tahun 2018;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2017 ;Perda No 5 Tahun 2020;Perbup No 33 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan iini adalah : Ketentuan Umum ,Tujuan dan Prinsif,Prosedur Penetapan Penggunaan dan a Bos,Besaran satuan Biaya Kegiatan,Besaran/Satuan Biaya Personal,Balanja Media Cetak dan Elektronik,Penarikan ,pembayaran dan Saldo Kas,Pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS)
8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
