Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 348, BD.2009/No.54 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Paralel
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan murah bagi masyarakat sekaligus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing investasi, maka dipandang perlu adanya pelayanan perizinan secara paralel; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.PAN/2/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 180 Tahun 2009; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 137/304 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat tentang Perizinan Paralel di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2009.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 378 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) pasal 11 ayat (3) pasal 21 Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) maka perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda kab. Karawang No. 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan penerangan jalan umum.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; Uu No. 38 Tahun 2004 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 26 Tahun 2007 sebgaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Uu No. 22 tahun 2009 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permenhub No. 27 Tahun 2018; Perda Kab. Karawang No. 14 tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 2 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan Dinas Pengelolaan PJU PJL Dan PTK, RIPJU, Pelaksanaan Pengelolaan Penerapan Jalan, Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan, Spesifikasi Alat Pernerapan Jalan, tata Cara Pengajaun Permohonan Izin Dan Pemberian Izin Mengelola Penerangan Jalan Skema Swandaya, Pelaksanaan Pengelolaan Penerangan Jalan dikerjasamakan melalui Skema KPBU, Pembinaan Dan Pengawasan, Tata Cara Penggantian Dan Perbaiakan PJU Akibat Insiden Atau Aksiden, Pengenaan Sanksi Administrasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
37 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 386 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 386, BD.2009/No.58 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung tertib administrasi Izin Pemakaian Tanah Pengairan sebagai salah satu sumber kekayaan Daerah, maka perlu diadakan Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 432 Tahun 2006
penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar;
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 432, bd.2006/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja
Kantor Pelayanan Terpadu dan kelancaran penyelenggaraan
pelayanan, maka perlu menyusun penjabaran tugas dan fungsi jabatan
struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2006.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 433, BD.2006/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan
dalam rangka kelancaran tugas-tugas pelayanan perizinan di
Kantor Pelayanan Terpadu, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Karanganyar tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
di bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan kepada kepala kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2006.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 435 Tahun 2006
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 435, BD.2006/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
pada Kantor Pelayanan Terpadu, maka perlu menetapkan
Sandar Pelayanan Minimal pada Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut diatur dan ditetalkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang standar pelayanan minimal pada kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2006.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 439 Tahun 2006
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 439, BD.2006/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan
dalam rangka kelancaran tugas-tugas pelayanan perizinan di
Kantor Pelayanan Terpadu , maka perlu dibentuk Tim Teknis
Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor -10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun
2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang pembentukan tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan pada kantor pelayanan terpadu kabupaten karanganyar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2006.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 440 Tahun 2015
Agraria, Pertanahan, Tata RuangPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah :
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 447, BD.2006/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka
Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17
Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah perlu
diubah; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999; Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan keputusan bupati karanganyar nomor 52 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii karanganyar nomor 17 tahun 1998 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2006.
10 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
